RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN MOROWALI

LAPORKAN HASIL KUNKER KECAMATAN

KOMINFO MOROWALI: Dalam rangka pembahasan Rancangan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) tahun 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil kunjungan kerja disetiap Kecamatan. Rapat  yang dipimpin Wakil Ketua I H. Silahudin Karim dan Wakil Ketua II Drs. Taslim, dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah diantaranya,Asisten Administrasi Umum Drs. H. Wahid Hasan, M.Pd selaku yang mewakili Bupati, Asisten Pemerintahan Drs. Bambang S. Soerojo, dan sejumlah pejabat Eselon II, III, dan IV.

Rapat yang diselenggarakan diruang sidang Dewan berlangsung pada hari Senin Malam, Tanggal tiga juli 2017 dengan agenda mendengarkan masing-masing laporan hasil kunjungan kerja Tim yang terdiri dari Tim I wilayah Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan,  Tim II wilayah Kecamatan Bungku Pesisir, Bahodopi, Bungku Timur, Bungku Tengah, dan Tim III wilayah Kecamatan Bungku Barat, Bumi Raya serta Witaponda.

Dalam laporan tim I yang dibacakan oleh Herdiyanto Marsuki, SE mengatakan bahwa untuk Kecamatan Bungku Selatan telah ditemukan sejumlah kejanggalan diantaranya pembangunan bak penampung di Desa Umbele tidak berfungsi disebabkan oleh jaringan perpipaan air yang menghubungkan antara Desa Umbele dan Panimbawang putus, bak penampungan air tidak dilengkapi dengan kran sehingga tidak dapat ditampung akibatnya bak tersebut saat ini hanya dijadikan tempat sampah.

‘’Pengadaan kapal pancing Fiber untuk kelompok Raja Gunung Desa Panimbawang  dalam APBD tercantum 2 Unit dengan nilai Rp. 200.000.000,- tetapi yang diterima hanya 1 buah. Kemudian terdapat pengadaan Rumpon untuk kelompok usaha bersama di Desa Sainoa  sebanyak 2 buah tetapi yang diterima hanya 1 buah, pembangunan air bersih Desa Poowaru tidak dimanfaatkan karena jaringan pipa tidak sampai kemasyarakat, pengadaan bagan untuk kelompok nelayan Samaturu Desa Jawi-jawi tidak dimanfaatkan karena tidak adanya mesin pendorong, pembangunan RKB SD Pado-pado sangat dibutuhkan namun yang dibangun adalah perpustakaan, Pembangunan RKB SDN Umbele dalam APBD tiga lokal namun yang dibangun hanya dua lokal, terdapat pengadaan perahu konservasi dari dinas perikanan untuk kepentingan masyarakat sampai saat ini masih dikuasai mantan Kades Sainoa bahkan perahu tersebut telah dijual kepada H. Arpin sedangkan mesin dijual kepada DG Asis’’ lanjut Herdiyanto.

‘’Kecamatan Menui Kepulauan terdapat pembangunan pasar tradisional yang sampai saat ini belum selesai terutama pemasangan plafon dan jaringan listrik, pembangunan jalan Ulunambo – Padalaa – Torukuno butuh perhatian khusus  dan penempatan guru kontrak dan bidan PTT perlu prioritas warga menui yang berdomisili di kecamatan tersebut, hal ini disampaikan karena saat ini banyak guru kontrak dan bidan PTT tidak aktif ditempat tugas’’ ujar anggota komisi III dari Fraksi Demokrat. Tersebut.

Selanjutnya untuk laporan Tim II yang dibacakan oleh Haerullah, SE.,MM hanya menyoroti 4 persoalan diantaranya: pertama Terdapat beberapa proyek yang terindikasi tidak dikerjakan sebagaimana mestinya, seperti rehabilitasi total gedung perwatan puskesmas bungku yang bersumber dari dana DAK dengan anggaran Rp. 1.264.673.000,-, kedua ditemukan beberapa proyek yang selesai dilaksanakan namun belum dimanfaatkan seperti pondok Hafiz Qur’an Desa Lafeu, ketiga manajemen pengelolaan proyek air bersih kecamatan bungku pesisir harus perlu diperbaiki, dan yang ke empat masih banyak kebutuhan masyarakat yang cukup mendasar dan prioritas yang perlu diprogramkan oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian untuk laporan tim III yang dibacakan oleh Achmad Efendi menyoroti tentang pembangunan gedung rawat jalan puskesmas Bahonsuai belum tuntas 100%., pembangunan air bersih dusun folili Desa Topogaro dengan anggaran Rp. 151.000.000,- tidak tuntas sampai saat ini dan tidak dapat dipergunakan, serta pekerjaan air bersih Desa Wosu diharapkan pihak ketiga dapat mengerjakan kembali bagian aspal yang digali. (HK)