Breaking News
- Ditutup Wabup Morowali, Piala Karang Taruna Cup Ke IX Bungku Tengah dimenangkan Fafontofure FC
- APJAKER Morowali Bersama Pemda Morowali dan Stakeholder Terkait Audiensi dengan Kemenaker RI
- Kesbangpol Morowali Gelar Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2024 bagi Pemilih Pemula
- SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DKISP
- Bupati Morowali Hadiri Taddabur Alam Digelar Wanita Islam Alkhairaat
- Bupati Morowali Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung Puskesmas Pulau Umbele
- Bupati Morowali Resmikan Masjid Raudatul Ukhwa Serta Menyerahkan Bantuan Perahu di Desa Masadian Menui Kepulauan
- Bupati Morowali Buka Sosialisasi Investasi Pertambangan PT ATI di Desa Sambalagi Bungku Pesisir
- Bupati Morowali Letakkan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Alkhairat Pulau Paku, Sekaligus Lantik Kades PAW Desa Boelimau dan Desa Were Ea
- Bupati Morowali Buka Rakerda Tahun 2023
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah
Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan bersih yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.
Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.
Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good governance dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara di mata publik. Di sisi lain, terselenggaranya good governance merupakan indikator terciptanya clean government. Sebagai salah satu pilar good governance, pertanggungjawaban (accountability) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.
Menyadari akan kondisi di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali telah mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban publik antara lain, menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.