Breaking News
- Semarak Hari Bhayangkara ke-79, Wabup Morowali Iriane Iliyas Hadiri Pembukaan Event Kejuaraan Terbuka Balap Motor Piala Kapolda Sulteng
- Wakil Bupati Iriane Iliyas Buka Resmi Rakor Persiapan PORKAB II 2025 Kabupaten Morowali
- Wabup Morowali, Wakili Bupati dalam Rapat Paripurna terkait Penyampaian Tanggapan atas Ranperda Inisiatif DPRD Morowali
- Kabupaten Morowali Gelar Musrenbang RPJMD 2025-2029 di Kecamatan Bahodopi
- Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf Resmi Buka Musrenbang Rancangan RPJMD Tiga Kecamatan Kepulauan
- Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas Hadiri Audiensi DAK Tematik IKM Kawasan Industri di Jakarta
- Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas Hadiri Munas I ASWAKADA di Yogyakarta: Perkuat Peran Wakil Kepala Daerah Menuju Indonesia Emas
- Satukan Visi, Bupati Iksan Tegaskan Pentingnya Kolaborasi dalam Musrenbang Tiga Kecamatan
- Bupati Morowali Iksan Baharudin Buka Musrenbang RPJMD 2025–2029 Tiga Kecamatan
- Bupati Iksan Tinjau Penggalian Drainase di Desa Labota
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah
Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan bersih yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.
Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.
Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good governance dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara di mata publik. Di sisi lain, terselenggaranya good governance merupakan indikator terciptanya clean government. Sebagai salah satu pilar good governance, pertanggungjawaban (accountability) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.
Menyadari akan kondisi di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali telah mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban publik antara lain, menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.