Breaking News
- RSUD Morowali Gandeng Unhas Buka Layanan Operasi Katarak Gunakan Teknologi Phaco Emulsifikasi
- Resmi Ditutup, Berikut Hasil Produksi dari Pelatihan Pengolahan Buah Mangrove
- DISPORAPAR MOROWALI GELAR PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA TAHUN 2022
- Bupati bersama Forkopimda Morowali Ikuti Peringatan HANI Tahun 2022, Secara Hybrid
- Bupati Morowali Hadiri Khatmil Qur’an TPA Nurul Gafur Desa Ipi
- Sambut HUT Bhayangkara Ke-76, Bupati bersama Masyarakat Morowali Semarakkan Jalan Santai
- Bupati Morowali Hadiri Khatmil Qur'an dan Ramah Tamah SDN I Wosu
- Budidayakan Mangrove Sebagai Komoditas Jual, Pemkab Morowali bersama PT.IMP gelar Pelatihan Pengolahan Mangrove bagi warga pesisir.
- Diskominfo Morowali Ikuti Sosialisasi dan Bimtek Perizinan Izin Stasiun Radio (ISR)
- Pelatihan Menjahit Tahap III Resmi ditutup, Pemda Morowali Berikan Apresiasi
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah
Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan bersih yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.
Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.
Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good governance dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara di mata publik. Di sisi lain, terselenggaranya good governance merupakan indikator terciptanya clean government. Sebagai salah satu pilar good governance, pertanggungjawaban (accountability) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.
Menyadari akan kondisi di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali telah mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban publik antara lain, menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.