Kaban BKPSDMD, Asep Haerudin Dorong Transformasi Digital dan Pengembangan SDM ASN Pemkab Morowali

Morowalikab.go.id — Bungku — Usai dilantik sebagai pimpinan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Asep Haerudin menegaskan komitmennya untuk menghadirkan inovasi layanan kepegawaian berbasis digital serta penguatan pengembangan sumber daya manusia aparatur, saat ditemui di Ruang Kerjanya pada Selasa (15/01/2026)

Dalam keterangannya, Asep menjelaskan bahwa fokus awal kepemimpinannya adalah memastikan seluruh pekerjaan rutin kepegawaian dapat berjalan lebih efektif dan transparan melalui sistem digital. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah peluncuran layanan cuti online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) melalui aplikasi MyASN/MyISN.

“Untuk tahap awal, kami uji coba dulu cuti online. Ke depan, layanan seperti pengajuan pensiun, kenaikan gaji berkala, hingga layanan kepegawaian lainnya akan dilakukan secara online melalui sistem assessment. Tidak ada lagi layanan tatap muka,” ujar Pak Ino.

Ia menegaskan bahwa transformasi digital merupakan keniscayaan yang harus diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK. Seluruh layanan kepegawaian nantinya akan dilakukan secara daring, sehingga setiap ASN diwajibkan untuk mengakses dan memahami penggunaan aplikasi MyISN. 

“Sekarang tidak ada lagi alasan tidak mengerti gadget. Suka tidak suka, semua harus digital. Semua ASN wajib membuka MyISN karena seluruh pelayanan ke depan akan berbasis online,” tegasnya.

Seiring dengan digitalisasi layanan, BKPSDMD juga berencana menjalin kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat keamanan siber. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi risiko kebocoran dan pembobolan data di tengah meningkatnya penggunaan sistem digital.

“Kami akan bekerja sama dengan Infokom untuk pengamanan cyber. Semakin terbuka data di internet, risikonya juga semakin besar, maka pengamanan menjadi hal yang sangat penting,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa seluruh rencana pengembangan tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan anggaran, termasuk adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Meski begitu, perencanaan tetap harus disiapkan sebagai arah kebijakan ke depan.

“Efisiensi bisa saja berubah, regulasi bisa berganti, tapi rencana tidak boleh padam. Selalu harus ada inovasi dan pengembangan, terutama untuk peningkatan kualitas SDM,” pungkasnya.