Pemda Morowali Perkuat Koordinasi Lintas Sektor, Pantau Perkembangan Situasi Politik di Wita Ponda

Morowalikab.go.id – Bungku – Pemerintah Kabupaten Morowali, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menggelar Koordinasi dan pemantauan perkembangan situasi politik,keamanan, serta pembangunan daerah  di Aula Kantor Kecamatan Wita Ponda, Selasa (10/02/2026). 

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Morowali Iksan Baharudin abd Rauf dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahir, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Morowali Moh Rizal Badudin, Camat Wita Ponda Nasrun beserta jajaran, Kapolsek dan Danramil Wita Ponda, serta perwakilan aparatur desa se-Kecamatan Wita Ponda.

Rapat dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Morowali Rizal yang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta menjamin kelancaran pembangunan di wilayah Kecamatan Wita Ponda.

Dalam arahannya, Bupati Morowali, Iksan menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk terus mengakselerasi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian, khususnya di Kecamatan Wita Ponda. Ia berharap seluruh program pembangunan yang selaras dengan Nawacita Pemerintah Daerah dapat dituntaskan pada tahun 2026–2027, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal pada tahun 2028.

Iksan mengimbau para Kepala Desa agar meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan potensi lokal yang produktif, disertai tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Optimalisasi perencanaan pembangunan desa, penguatan pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi rekomendasi strategis dalam rapat tersebut.

Berdasarkan laporan hasil rapat, Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat pembangunan sektor prioritas di Kecamatan Wita Ponda. Selain itu, menjelang Bulan Suci Ramadhan, akan dilaksanakan kegiatan pasar murah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Rapat turut menyoroti pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah desa dalam mencegah tindak pidana penipuan dan penggelapan yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat. Terkait permasalahan tapal batas wilayah, disepakati penyelesaiannya akan dilakukan melalui kajian peta sejarah serta pelibatan tokoh masyarakat guna memastikan solusi yang komprehensif dan berkeadilan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan koordinasi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah sebagai fondasi utama keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Morowali.