Wednesday 05 February 2020
helman kaimu
1522
Bungku - morowalikab.go.id - Untuk mempercepat penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Morowali tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali menggelar rapat koordinasi, konvergensi lintas program dan lintas sektor di Aula Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPP dan KB) Daerah setempat pada Kamis (30/01/20).
Rakor yang dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. Bambang S. Soerojo, M.Si, di hadiri Kepala Bappeda Kabupaten Morowali, Drs. Emil Ponto, M.Si, Kepala DKPP dan KB, Ashar Ma’aruf, SE., M.Si, Sekretaris DKPP dan KB, Laterang, SKM, Kabid Kesmas DKPP dan KB, Sitti Magfirah, SKM, dan peserta dari perwakilan 12 Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Dalam arahannya, Asisten I, Bambang S. Soerojo, mengatakan bahwa Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Hal ini terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.
‘’Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Olehnya untuk mencegah hal demikian diperlukan penanganan secara masif oleh semua pihak. Untuk itu rakor yang kita lakukan hari ini dapat menyusun strategi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan stunting di Kabupaten Morowali khusnya 12 OPD,’’ kata Bambang S. Soerojo.
‘’Dari 12 OPD yang terlibat dalam penangan pencegahan stunting secepatnya menyusun strateginya dalam pembahasan stunting sehingga diharapkan dapat menekan seminimal mungkin kasus stunting di Kabupaten Morowali,’’ tambahnya
Ditempat yang sama, Kepala Bappeda, Emil Ponto mengatakan Pertemuan kali ini merupakan adalah pertemuan pertama untuk tahun 2020 tapi ini adalah merupakan rangkaian tahapan-tahapan yang sudah dilakukan pada tahun 2019.
Dalam penanganan stunting semua stakeholder diharapkan keterlibatannya, namun secara langsung dalam penanganan stunting ada 12 dinas diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas PMDP3A, Dinsos, Kemenag, Disdukcapil, Dinas Perindag, Bappeda dan Dinas Kominfo. lanjutnya.
Emil menambahkan, tujuan rakor ini untuk mensingkronkan kegiatan dan program masing masing OPD dalam penanganan stunting sekaligus rencana aksinya yang sudah terukur. ‘’Sebagaimana diketahui bahwa hasil analisis dan evaluasi dari tim Dinas Kesehatan bahwa ada kurang lebih lima kecamatan proritas penanganan stunting yakni mulai dari kecamatan Bungku Tengah, Bumi Raya, Bungku Timur, Bungku Selatan, dan kecamatan Menui Kepulauan,’’ jelasnya.
Program-program kegiatan yang dilakukan ada yang bersifat sosialisasi dan ada yang bersifat pembinaan kepada masyarakat. ‘’Yang bersifat sosialisasi semua mobil dinas dibranding dengan taglain cegah stunting sejak dini, dan pemasangan baliho stunting disejumlah tempat sehingga bisa diartikan bahwa penanganan stunting merupakan gerakan massal,’’ ujarnya
Lebih lanjut, mantan Kadis Perikanan Kabupaten Morowali mengungkapkan kasus stunting terjadi bukan karena ketidak mampuan memberikan gizi seimbang akan tetapi pengetahuan orang tua terkait gizi tidak mumpuni. ‘’Penanganan stunting bukan semata-mata persoalan ketidak mampuan keluarga didalam menyiapkan gizi tetapi juga persoalan kurang pengetahuan didalam memahami bagaimana pemberian gizi yang baik mulai dari masa kehamilan, melahirkan dan sampai masa usia seribu hari bagi bayi balita,’’ pungkas Emil.
Sumber: (Foto/Reporter IKP Kominfo: HK)