Lewat Virtual, Sekda Morowali Ikuti kegiatan praktik baik aksi Nasional pencegahan korupsi

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan regulasi yang tidak sinkron. Jokowi meminta tak ada pihak yang memanfaatkan ketidakselarasan aturan untuk menakut-nakuti pemerintah.

“Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi ini secara berkelanjutan, dan jika bapak ibu menemukan ada regulasi yang tidak sinkron yang tidak sesuai dengan konteks saat ini berikan masukan pada saya. Tapi saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan penyalahgunaan regulasi ini dapat berdampak negatif terhadap agenda pembangunan nasional. Bahkan, Jokowi menyebut mereka yang melakukan hal itu sebagai musuh negara.

Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut lembaganya akan tetap memegang sentral pemberantasan korupsi. Hal tersebut menurut Firli Bahuri sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. 

Karena itu, menurut Firli, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai.

“Bapak Presiden pernah menyampaikan dalam suatu kesempatan, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai,” ujar Ketua KPK

Firli Bahuri mengatakan untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia, KPK berdasarkan kajian telah melaksanakan kegiatan sesuai arahan Presiden Jokowi. Ia menyebut ada lima program yang harus disosialisasikan.

“Diantaranya, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi,” kata Firli.