Wakil Bupati Morowali: Perangkat Desa dan BPD, Penting Wujudkan ''Good Governance''

BUNGKU: - morowalikab.go.id - Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Morowali, Senin (16/1/19), Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang di inisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A), menggelar rapat kerja serta orientasi tugas Perangkat Desa dan BPD se-Kabupaten Morowali.

Sebanyak 300 orang Perangkat Desa dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) yang tergabung dari  4 Kecamatan se-Kabupaten Morowali menghadiri kegiatan tersebut diantaranya, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda. 

Raker yang berlangsung secara antusias, selain dihadiri Perangkat Desa, juga turut hadir  Wakil Bupati Morowali, DR. H. Najamudin, S.Ag.,S.Pd.,M.Pd, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali, Kuswandi, Kepala DPMDP3A, Alamsyah, S.STP.,M.Ec.Dev, Inspektur Inspektorat, Afridin, SH.,M.Sa, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Alwi Gawi, SE, Camat Bungku Tengah, Abdurifai Rone, S.Pd, Camat Bumi Raya, Abd.Malik Hafid, S.Hi.,M.Si, Camat Witaponda, Arsail S.Sos, dan Sekretaris camat Bungku Barat, Bayanudin Sahab, SE

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Morowali, DR.H. Najamudin, S.Pd.,M.Pd, mengatakan bahwa Good Governance sudah menjadi salah satu isu penting di Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu. Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang menuntut perbaikan atau reformasi dalam penyelenggaraan negara termasuk Birokrasi Pemerintahan. Salah satu penyebab terjadinya krisis multi dimensi yang kita alami adalah buruknya penyelenggaraan tata kepemerintahan (Poor Governance) yang diindikasikan oleh beberapa masalah seperti, terjadinya tindak Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), rendahnya kerja aparatur dalam pelayanan publik diberbagai bidang dan dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak-pihak lainnya , sehingga pengawasan itu menjadi sulit dilakukakan.

''Aparat Desa dan BPD adalah pelayan masyarakat pada tingkat Desa. Menjadi pelayan jangan berorientasi pada uang. Pelayan itu murni mengabdi kepada masyarakat tanpa pandang bulu, sehingga apapun yang terjadi mulai saat ini perbaiki manajemen pemerintahan,'' ujarnya.

Selain itu, tambah Wakil Bupati, seluruh perangkat Desa dan BPD dapat mewujudkan good governance atau penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang evisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif dalam menjalankan disiplin anggaran.

Sementara itu Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali, Kuswandi mengatakan bahwa BPD sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga kontrol Pemerintah Desa, tetapi sangat disayangkan sekali, didalam setiap kasus persoalan yang ditemukan ini, banyak sekali BPD yang selalu ikut mencampuri Tupoksi Kepala Desa, sehingga banyak penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

''Kepala Desa dan BPD adalah mitra kerja dalam menjalankan Pemerintahan Desa, dimana kedua lembaga tersebut sudah diatur topoksinya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan Desa yang berlaku, untuk itu Jalankanlah Pemerintahan Desa dengan sebaik-baiknya, dimana Kepala Desa sebagai penyelenggra Pemerintahan Desa, sementara BPD adalah lembaga yang mengontrol jalannya Pemerintahan Desa,'' terang mantan aktivis 98 tersebut. Kominfo/HK/Tiya