Via Vidcon, Bupati Morowali Ikuti Rakor Bersama Mendagri Bahas Realokasi dan Refocusing Anggaran Penanganan Covid-19

Foto: Pelaksanaan Rakor Bupati Morowali  bersama Kemendagri via Vedcom

Bungku – morowalikab.go.id - Bupati Morowali, Drs. Taslim, mengikuti rapat koordinasi melalui Video Teleconference atau via Vidcon yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja terkait dengan Realokasi dan Refocusing Anggaran penanganan Covid-19, pada Jum’at (17/04/20).

Bupati pada kesempatan tersebut didampingi Wakil Bupati Morowali, Dr. H. Najamudin, S.Ag., S.Pd., M.Pd, Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kuswandi, Sekda Morowali, H. Moh. Jafar Hamid, SH., M.M, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Siti Samria M. Sia, S.IP, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor Bupati.

Mendagri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut diikuti sejumlah Menteri diantaranya, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa dan PDT dan 484 Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Ketua DPRD masing-masing daerah.

Ia menambahkan, rapat yang dilaksanakan terfokus pada pembahasan kebijakan Realokasi dan Refocusing Anggaran untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan arahan Presiden RI berdasarkan Inpres Nomor  Tahun 2020.

Selanjutnya mendagri menyampaikan bahwa fokus Realokasi dan Refocusing Anggaran difokuskan pada tiga hal diantaranya, penanganan kesehatan, Stimulus Ekonomi dan Jaring pengaman sosial. ''Sesuai dengan Evaluasi Realokasi dan Refocusing Anggaran dari seluruh daerah untuk 3 komponen hanya sebesar 56,57 Triliun Rupiah, dengan rincian untuk bidang kesehatan 24,10 Triliun Rupiah, Bidang Stimulus Ekonomi 7,129 Triliun Rupiah, dan untuk jaring pengaman sosial sebesar 25,34 Triliun Rupiah,'' ujarnya.

Foto: Bupati Morowali, Drs. Taslim, didampingi Wakil Bupati, Dr. H. Najamudin, S.Ag., M.Pd

serta Ketua DPRD Morowali, Kuswandi dan Sejumlah Kepala OPD, mengikuti Rakor via Vedcom Bersama Mendagri

Sementara itu, Menteri Keuangan, (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan Outlook APBD sesuai Perpres No. 5 Tahun 2020. ‘’Jumlah Pendapatan pada APBD seluruh Indonesia sebesar Rp. 1.299,03 Triliun menjadi Rp. 915,56 Triliun atau berkurang menjadi 383,47 Triliun Rupiah.

Menkeu menambahkan, dengan adanya Covid-19 pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksikan sebesar 3,3% hanya mencapai 3%. Demikian juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 diproyeksikan hanya bisa bertumbuh sebesar 2,3%, jika terjadi skenario terburuk besar kemungkinan hanya bertumbuh 0,4%. Dan dengan dengan demikian penambahan masyarakat miskin dapat mencapai 1,1 Juta penduduk sehingga hal tersebut bisa mempenagaruhi transfer keuangan ke Daerah-daerah bisa berkurang hingga 10%.

Selain itu, dampak dari Covid-19 Alokasi DAK Fisik dan non Fisik juga mengalami perubahan. ‘’Alokasi DAK mengalami perubahan yang sangat signifikan, dimana sebelumnya DAK Fisik sebesar 72,25 Triliun Rupiah menjadi 51,19 Triliun Rupiah. Kemudian DAK non Fisik sebesar 130,28 Triliun Rupiah menjadi 128,77 Triliun Rupiah. Namun demikian pemotongan alokasi DAK Fisik dan non Fisik dikecualikan pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan dimana penyaluran DAK dilakukan dengan menyederhanakan persyaratannya,’’ urai Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengharapkan Partisipasi seluruh daerah dalam mempersiapkann alokasi dana insentif bagi tenaga medis dan dokter sangat dibutuhkan utamanya dalam penanganan pasien Covid-19. ‘’Diharapkan semua daerah untuk menyampaikan alokasi dana insentif sesuai dengan data tenaga medis dan dokter yang menangani langsung perawatan pasien Covid-19 di setiap daerah, sehingga dengan memberikan insentif dapat memperlancar kinerja tim medis dan dokter dalam menangani pasien Covid-19,’’ imbuhnya.

IKP kominfo/Helman kaimu/Opu