Wednesday 11 October 2023
Ketut Suta
57
Morowali.go.id, Bungku - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Morowali menggelar Rapat koordinasi (Rakor) Lintas Program/Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Morowali Tahun 2023, pada Rabu (11/10/2023).
Kegiatan Rakor tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Morowali, Ir. H. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr., MP.,diwakili Staf Ahli Bidang Kesra dan SDM, Abd. Malik Hafid, SH.,M.Si.,bertempat di Gedung Serba Guna Ahmad Hadie, Kelurahan Matano, kecamatan Bungku Tengah.
Turut hadir dalam acara, Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny Calvenny Soriton, S.Sos.,MM.,Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Mohamad Amin, ST.,Kakankemenag Morowali, Asat Latopada, S.Ag.,Kadis Kesehatan dan P2KB Morowali, Ashar M. Ma'ruf, SE.,M.Si.,Kadis Sosial, Arifin Lakane, S.Pd,.M.Pd., Forkopimda Morowali, para Camat Se-Kabupaten Morowali, dan Para Peserta Sosialisasi serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan Pj Bupati Morowali yang dibacakan, Abd. Malik Hafid menyampaikan bahwa, salah satu investasi utama mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, yakni melalui pencapaian target pembangunan kesehatan dalam hal upaya percepatan penurunan stunting.
Di samping itu, berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dalam rangka mencapai target RPJMN Tahun 2024 prevalensi stunting menjadi 14 persen, dengan fokus penanganan dengan investasi spesifik dan sensitif yang berfokus pada sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, Batita dan balita.
Sehingga, pemenuhan kebutuhan asupan gizi pada semua sasaran menjadi faktor penting dalam penanganan stunting, serta peningkatan faktor ekonomi, perbaikan sarana sanitasi, dan air minum serta perumahan layak huni juga faktor yang menentukan dalam percepatan penurunan stunting.
"Berdasarkan data survei status gizi Indonesia atau disingkat SSGI Tahun 2022 prevalensi stunting Sulteng 28, 2 persen atau mengalami penurunan 1,5 persen dari SSGI Tahun 2021 yaitu 29,7 persen. Sedangkan untuk di Kabupaten Morowali adalah 23,3 persen atau mengalami penurunan sebanyak 5,60 persen dari Tahun 2021 yaitu 28,9 persen," ujarnya.
Pj Bupati juga menjelaskan, memasuki penghujung Tahun 2023, banyak hal telah dilakukan baik pemerintah kabupaten, desa, swasta serta pihak lainnya yang turut membantu dalam percepatan penurunan stunting di Morowali. Selain itu, pemerintah kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga, telah merencanakan berbagai macam kegiatan dan program dalam upaya penurunan stunting.
"Adapun jumlah APBD yang digunakan pada tahun ini khusus percepatan penurunan stunting sebesar Rp 68.141.817.180,00. Jika melihat besaran APBD yang disediakan pemerintah, sangat diharapkan berbanding lurus dengan penurunan angka stunting di kabupaten ini," harap Pj Bupati Morowali.
Dia juga mengingatkan, target 14 persen sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021 yang wajib dicapai pada Tahun 2024 masih cukup jauh. Sehingga tetap diperlukan strategi dan inovasi untuk mencapai target tersebut, dengan perlu melakukan review kembali atas kegiatan yang telah dilaksanakan, agar capaian kabupaten bisa signifikan dan dapat mencapai target pemerintah pusat.
"Dengan besaran sumber daya alam yang ada di Kabupaten Morowali dan adanya peningkatan anggaran baik dari pemerintah, swasta serta dana desa, tentunya ini menjadi peluang Kabupaten Morowali untuk mencapai target 14 persen pada tahun 2024 nantinya," imbuhnya.
Mengakhiri sambutannya, Pj Bupati Morowali berharap melalui pertemuan hari ini, dapat membuahkan hal positif dan konkrit dalam upaya penurunan stunting, serta mempererat kerjasama antar semua stakeholder baik pemerintah kabupaten, swasta, pemerintah desa dan lembaga lainnya, yang mempunyai perhatian yang sama terhadap percepatan penurunan stunting di Morowali.
Sementara dalam laporan Ketua Panitia pelaksana, Ashar M. Ma'ruf menuturkan, tujuan dilaksanakan kegiatan itu dalam rangka mengetahui kemajuan dan keberhasilan serta memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Morowali.
Kemudian juga, menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan stunting di Morowali, memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluhan, dan target strategi nasional percepatan penurunan stunting dan rencana aksi nasional di Kabupaten Morowali.
"Yang terakhir tujuan dari Rakor dan Evaluasi hari ini, untuk menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Morowali," ujar Ashar M. Ma'ruf, yang juga selaku Kadis Kesehatan dan P2KB Morowali.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny Calvenny Soriton mengatakan, dalam rangka percepatan penurunan stunting, telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting disingkat TPPS yang terbentuk dari tingkat pusat sampai desa, yang berfungsi mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan PPS dapat terealisasi untuk mencapai target penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota.
"Guna memaksimalkan percepatan penurunan stunting, diharapkan sinergitas serta kerjasama dan komunikasi terbuka antara Satgas dan OPD terkait, sehingga pelaporan secara berkala akan dapat terlaporkan dari masing-masing kabupaten/kota dengan lingkup program tematik," ujarnya.
Kegiatan Rakor tersebut dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber antaranya, dari pihak Kodim 1311/Morowali, Dinas Kesehatan P2KB Morowali, Kantor Kementerian Agama Morowali, Dinas Sosial Morowali, Dinas PMD dan PPA Morowali, serta Dinas Perumahan Kabupaten Morowali. Dilanjutkan dan ditutup dengan sesi tanya jawab atau diskusi.