Tuesday 18 March 2025
Maisarah
16
Morowalikab.go.id -Bungku- Pemerintahan Kabupaten Morowali melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, Selasa (18/3/2025).
Musrenbang RKPD Kabupaten Morowali dengan tema “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat berlangsung di Aula Bappelitbangda, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah.
Acara yang dibuka secara resmi oleh Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf, dihadiri Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, SE, Unsur Forkopimda, Sekda Morowali, Drs.Yusman Mahbub,M.Si, Para asisten dan staf ahli, OPD, Camat, Lurah/Desa, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Tokoh Masyarakat dan tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Morowali Iksan tegaskan aspirasi yang telah disampaikan oleh kelurahan dan desa, dapat disinergikan dan menjadi bagian dari rencana kerja sesuai dengan tupoksi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“asas efektifitas, efesiensi dan urgensi tetap menjadi hal yang dikedepankan dalam pemerataan pembangunan wilayah serta keselarasan dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional di Tahun 2026.” Ungkapnya
Lebih lanjut, dalam hal penjabaran agenda prioritas pembangunan berdasarkan Visi Kabupaten Morowali 2025-2029 yaitu Terwujudnya Kabupaten Morowali yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan.
Adapun Misi III Memajukan sarana dan prasarana inklusif dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan dengan agenda prioritas, sebagai berikut:
· Transportasi ambulance darat dan laut untuk layanan kesehatan
· Bus gratis untuk siswa sekolah
· Penyediaan air bersih, listrik, dan tambatan perahu
· Peningkatan ketersediaan infrastruktur penunjang untuk sektor pertanian/peternakan/perkebunan/kelautan/perikanan
· Fasilitasi pembangunan pelabuhan kapal ferry (Lafeu-Bungku Selatan-Sombori-Menui)
· Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga yang mumpuni untuk peningkatan pelayanan kesehatan RS, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
· Pembangunan dan pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten