Pemkab Morowali Raih Opini WTP Tiga Kali Berturut-Turut Dari BPK RI Perwakilan Sulteng

  Monday 24 May 2021   helman kaimu     3588

1

Morowalikab.go.id, Palu, Bupati Morowali Drs. Taslim bersama Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kuswandi, menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (24/5/21).

Dari hasil LKPD Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Sebelumnya Tahun 2018 dan 2019 Pemkab Morowali juga memperoleh predikat WTP dari BPK dengan empat kriteria penilaian yakni Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Efektivitas Sistem Pengendalian Interen, Kecukupan pengungkapan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Slamet Riyadi mengatakan bahwa pencapaian opini WTP menunjukan komitmen pemerintah daerah bersama jajarannya dalam menyusun laporan keuangan sangat efektif sehingga menghasilkan penilaian opini WTP.

''Pemeriksaan laporan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK yang merupakan pelaksana mandat berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK RI perwakilan Sulteng perlu bersinergi dengan pihak-pihak yang berwenang,'' tandasnya.

Sementara itu, Bupati Morowali, Taslim mengungkapkan bahwa predikat WTP merupakan penghargaan yang sangat luar biasa dari BPK. Perolehan opini WTP kini diraih untuk ketiga kalinya diera kepemimpinan saya bersama Wakil Bupati, Dr. H. Najamudin, S.Ag., S.Pd., M.Pd. ini harus ditingkatkan sehingga capaian WTP dapat diraih secara berkelanjutan. Olehnya, dengan capaian prestasi ini saya sangat mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Morowali yang turut berpartisipasi mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat terwujud predikat WTP Tahun 2020.

Selain itu, Taslim juga mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemkab Morowali dengan memberikan predikat Opini WTP atas hasil audit LKPD Tahun 2020.

 

Berita Terkait

amran-sulaiman-panen-perdana-padi-organik-di-morowali

Amran Sulaiman, Panen Perdana Padi Organik di Morowali

  PPID - morowalikab.go.id - Witaponda - Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP., bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di Desa Salonsa Jaya Kecamatan Witaponda, Senin (7/10). Kunker, dalam rangk

tingkatkan-ukm-dengan-menambah-modal-usaha

TINGKATKAN UKM DENGAN MENAMBAH MODAL USAHA

Morowalikab.go.id: Usaha Kecil Menengah atau UKM, merupakan salah satu tonggak pengembangan ekonomi kemasyarakatan, khususnya bagi warga pedesaan. Usaha-usaha seperti ini yang patut didukung oleh semua pihak termasuk Pemerintah Daerah dalam meningkat

pemkab-morowali-teken-mou-dengan-unhas-makassar

Pemkab Morowali Teken MoU dengan Unhas Makassar

Morowalikab.go.id - Bungku - Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menjalin kerjasama dengan  Universitas Hasanuddin Makassar tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sumber Daya Daerah. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan

bupati-morowali-resmikan-pencanangan-kampung-tangguh-covid-19-desa-tofuti

Bupati Morowali Resmikan Pencanangan Kampung Tangguh Covid-19 Desa Tofuti

morowalikab.go.id - Bungku - Bupati Morowali, Drs. Taslim meresmikan Pencanangan Posko Kampung Tangguh Covid-19 Desa Tofuti, Rabu (07/04). Acara tersebut merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Bupati Morowali Nomor 188.5/0370/DPMDP3A/14/2021 yang

camat-witaponda-nasron-targetkan-2026-tuntas-penyelesaian-tapal-batas-jadi-prioritas-utama

Camat Witaponda, Nasron, Targetkan 2026 Tuntas, Penyelesaian Tapal Batas Jadi Prioritas Utama

Morowalikab.go.id – Bungku - Camat Witaponda, Nasron, menegaskan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Kecamatan Witaponda menetapkan penyelesaian persoalan tapal batas desa sebagai program skala prioritas. Meski tetap memperkuat pelayanan umum k