Kesbangpol Provinsi Gelar Forum Komunikasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penanganan Konflik Sosial

Morowalikab.go.id - Bungku - Dalam upaya penanganan dan pencegahan konflik sosial di daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar forum komunikasi peningkatan peran masyarakat Kabupaten Morowali di Cafe and Resto S3 Pada Kamis, (28/03/2019). Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim, yang dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Morowali, Drs. H. Abdul Hasan, M.Pd., Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Morowali, Drs. Basir dan seluruh Kepala SKPD Morowali. Narasumber dalam forum ini adalah Wakil Bupati Morowali, Dr. H. Najamudin, S.Ag., S.Pd., M.Pd., dan Kapolsek Bungku Tengah, AKP Afanzet Meidonald Rapar. Forum ini digelar untuk meningkatkan peran masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam penanganan konflik sosial secara terpadu, efektif dan efisien guna terciptanya kondusifitas dan kambtibmas di daerah khususnya Kabupaten Morowali. Mengingat, faktor mental psikologis masyarakat yang lemah mudah menimbulkan perselisihan atau konflik sosial terhadap isu-isu yang sensitif. "Isu primodialisme, kesenjangan sosial, politik, ekonomi dan budaya serta menurunnya kualitas pemahaman agama juga lemahnya nilai-nilai luhur budaya lokal menyebabkan pergesekan di kehidupan bermasyarakat". Demikian disebutkan dalam sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si yang diwakili oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim. Konflik SARA yang pernah terjadi di Poso membuat citra Sulawesi Tengah dikenal sebagai daerah rawan konflik. Disinyalir, kelompok-kelompok radikal masih eksis mendiami tanah ini. Untuk itu, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota telah melakukan upaya-upaya dalam menghadapi potensi konflik sosial yang cukup besar salah satunya melalui forum komunikasi. "Kita telah melakukan upaya menyeluruh, komprehensif dan terprogram serta terpadu secara bertahap dan berkelanjutan khususnya dalam penguatan integritas sosial" Lanjutnya. Longki berharap, melalui forum komunikasi ini, masyarakat dapat berperan aktif dan bersinergis dengan pemerintah dalam upaya melindungi, memelihara dan menciptakan stabilitas nasional di daerah. "Sangat diharapkan peran aktif masyarakat dalam rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi konflik sosial yang telah difasilitasi oleh Pemda". Ungkapnya. Upaya tersebut, diharapkan mampu mengubah image negatif Sulteng sebagai daerah konflik menjadi daerah yang masyarakatnya toleran, moderat dan tidak bersikap eksklusif, harapnya. (Winda/Iksan)