Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Usulan Pemerintah Daerah dan Inisiatif DPRD di Rapat Paripurna Masa Sidang ke III Tahun 2020

  Selasa 02 Juni 2020   Octaviana Latong     256

Pembacaan Pidato oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Morowali
Pembacaan Pidato Oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Morowali

Morowalikab.go.id-Bungku- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar rapat paripurna Ke V Masa persidangan III Tahun 2020, terhadap jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap usul pemerintah daerah dan tanggapan pengusul atas pendapat kepala daerah terhadap ranperda inisiatif DPRD, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Selasa ( 2/06/2020). 

Rapat paripurna tersebut di Pimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Morowali H.Syarifudin Hafid SH, Wakil ketua II Asgar Ali dan diikuti sejumlah anggota DPRD Kabupaten Morowali. 

Turut hadir Sekertaris Daerah Kabupaten Morowali Drs. Jafar Hamid MM, sejumlah Pejabat Eselon II dan III lingkup Pemkab Morowali, serta Forkompimda Morowali.

Dalam pidatonya, Wakil Ketua I H. Syarifudin Hafid SH, menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah pada Pasal 72 Ayat 2 menyebutkan bahwa pembahasan perda baik usul pemerintah daerah maupun usul inisiatif DPRD dilaksanakan pembahasan bersama yang terdiri dari 2 tahap pembicaraan. " setelah pelaksanaan paripurna hari ini kita menyelesaikan tahap pembicaraan pertama pada pembahasan masing-masing komisi".

Dalam pembahasan dimasing-masing komisi agar dapat memperhatikan mengenai muatan materi, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun penyusunan perda terdiri dari 4 bagian yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengundangan. 

" Dari 4 (empat) bagian tata cara penyusunan perda yang telah di atur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, atas nama pimpinan menjelaskan pada pokok ("perencanaan") perencanaan penyusunan peraturan daerah program dilakukan dalam prolegda (program legislasi daerah) provinsi maupun kabupaten/kota memuat pembentukan peraturan daerah, materi yang diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya materi yang di atur merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah." Pungkasnya. 

Lebih lanjut, pidato Bupati Morowali, yang di sampaikan oleh Sekertaris Daerah Kab. Morowali Drs. Jafar Hamid MM,  mengapresiasi saran dan usulan dari fraksi Nasdem terkait Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah. 

"Untuk menjadi prioritas, komisi dan bapemperda dalam melakukan penyempurnaan rancangan tersebut dengan tetap memperhatikan asas-asas dalam pembentukan perda sehingga diharapkan menjadi landasan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib dalam pengelolaan barang milik daerah Kab. Morowali." Tukasnya.

Selain itu, menimbang usulan dari Partai Demokrat terhadap Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah , “ Substansi Ranperda akan disempurnakan. Saran fraksi Demokrat akan dimasukan dalam agenda pembahasan untuk dikaji pada saat pembahasan terkait penunjukan beberapa pasal yang akan menjadi bahan koreksi”. jelasnya. 

Pemerintah Daerah menyambut baik segala usul dan masukan yang diberikan sehingga, penyempurnaan pasal serta substansi yang dicamtumkan akan terus diperbaiki. Sebelumnya, 5 fraksi telah memberikan pemandangan umum terhadap Ranperda yang di ajukan. Diantaranya, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura.

Penanda tanganan berita acara antara
pemerintah daerah dan DPRD

Diakhir kegiatan dilakukan, Penanda tanganan berita acara antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap usul pemerintah daerah dan tanggapan pengusul atas pendapat kepala daerah terhadap ranperda inisiatif DPRD. 

Berita Terkait

bupati-morowali-serahkan-sk-pelantikan-bpd-kecamatan-bungku-pesisir

BUPATI MOROWALI, SERAHKAN SK PELANTIKAN BPD SE-KECAMATAN BUNGKU PESISIR

Bungku: - morowalikab.go.id - Badan Permusyarawatan Desa atau BPD merupakan Lembaga Pengawas Pemerintahan Desa. Indikator penilaian kinerja BPD adalah menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Desa yang berlaku. BPD harus m

sekda-apresiasi-kinerja-diskominfo-morowali

Sekda Apresiasi Kinerja Diskominfo Morowali

Bungku - morowalikab.go.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, H. Moh. Jafar Hamid, SH., M.M, mengapresiasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Morowali atas munculnya ide pembuatan aplikasi Sistem Informasi Perjalanan

bupati-morowali-dinobatkan-sebagai-ayah-genre

BUPATI MOROWALI DINOBATKAN SEBAGAI ‘’AYAH GENRE’’

Bungku: - morowalikab.go.id -  Sebagai Kepala Daerah yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan program, tentunya menjadi panutan dan inspirasi bagi masyarakatnya utamanya bagi kalangan remaja usia 10-24 tahun. Sejalan dengan hal t

tiga-raperda-morowali-di-uji-publik

TIGA RAPERDA MOROWALI DI UJI PUBLIK

Penjabat Bupati Morowali, DR. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH.,CES, di dampingi Asisten II bidang ekonomi pembangunan, Drs. Harsono Lamusa, membuka secara resmi kegiatan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Morowali tahun 2018. Ke

cegah-korupsi-bekerja-tanpa-pungli-ciptakan-pemerintahan-yang-bersih-untuk-morowali-sejahtera-bersama

Bupati Taslim Buka Sosialilasi Penguatan Jaringan Masyarakat Anti Korupsi dan Saber Pungli

PPID Morowalikab.go.id. Bungku. Inspektorat Kabupaten Morowali, menggelar kegiatan sosialisasi penguatan jaringan masyarakat Anti korupsi dan penyuluhan Saber Pungli tahun 2019 dengan tema “Cegah Korupsi, Bekerja Tanpa Pungli, Ciptakan Pemerintahan