Thursday 11 February 2021
Octaviana Latong
1104
Morowalikab.go.id-Bungku- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali Drs. Jafar Hamid, membuka Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Ruang Aula Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Kec. Bungku Tengah, Kamis (11/02/2021).
Kegiatan dihadiri direktur pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha (PMPU) Badan POM secara virtual Dra. Diah Sulistiyori Apt, M.Sc, kepala balai Pom Palu, Fauzi ferdiansyah, S.Si Apt, Moderator Jamaludin SH.S.Si, Apt, Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Morowali Ma’ruf Amin, Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan H. Zaenal, SE., M.M, Kepala OPD Pemkab Morowali, 50 orang peserta kegiatan.
Dalam sambutan Bupati Morowali, yang dibacakan Sekda Morowali mengatakan bahwa Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019, tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan kepada kementrian Lembaga pemda untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektifitas dan penguatan pengawasan makanan dan obat yakni sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, serta pembinaan terhadap produk hukum daerah yang berkaitan dengan urusan dimaksud.
“ Oleh karena itu diisntrusikan kepada Bupati terkait penanganan pangan untuk meningkakan kualitas pengawasan, melakukan sanksi administratif, berupa pencabutan sertifikat produk pangan industri rumah tangga, Melakukan pengkajian ulang sertifikasi produksi rumah tangga, melaporakan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan keputusan mentri dalam negeri, Menteri kesehatan dan kepala badan pengawas obat dan makanan.” Tukasnya.
Lebih lanjut, dikatakan Berbagai upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan serta mendukung gerakan pemerintah dalam pencegahan stunting yaitu salah satunya melalui pelaksanan program kemanan pangan badan POM yang terdiri dari program nasional dan keamanan pangan desa (BKPD), program anak sekolah aman, dan program pasar aman dari bahan berbahaya.
“ Alhamdulilah Pemda Morowali tahun ini mendapat kepercayan untuk mewakili tingkat provinsi ditingkat nasional dalam hal daerah stunting “ saya sendiri yang menerima pengharfaan itu dari pak gubernur sulteng”. Saya berharap kepada teman-teman terkhurus dari dinas perikanan agar kita bisa membawa nama baik provinsi Sulawesi tengah di kegiatan nanti”. Ungkapnya.
Ditegaskan, Untuk mengintegrasikan program keamanan pangan kedalam lintas sektor perlu dilakukan pertemuan yang merupakan langkah awal yang harus dilakukan sehingga dapat menjadi mitra lintas sektor daerah dan perangakat desa melalui kegiatan advokasi komitmennpemda dan lintas sektor.
“Diharapkan pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang baik terhadap tingkat keamanan pangan dalam rangka untuk melindungi komunitas masyarakat dari bahan yang beresiko terhadap kesehatan. Selain itu desa, pasar dan sekolah harus memilki kemandirian untuk melaksankan pangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan program badan pangan POM kepada lintas sektor, menemukan komitmen permeitnan daerah dalam implementasi dalam keberlangsungan program, melakukan koordinasi pelaksanaan program, dan menetapkan lokus interfensi keamanan pangan di kabupaten, membedakan program lintas sektor terkait yang dapat dijadikan sebagai program yang terintegrasi.” Ungkapnya.
Bupati Morowali berharap melalui program pengawasan keamanan badan POM, yang dilakukan di kabupaten morowali dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, agar benar-benar tujuan dan sasaran pelaksanaan pengawasan di kabupaten Morowali akan dapat diwujudkan dan memberi dampak yang signifikan yang dapat dirasakan oleh segenap komponen masyarakat Morowali.
“Saya mengharapkan pertemuan ini dapat membuka saluran komunikasi yang diarahkan untuk transfer of experience sehingga dapat menghasilkan rencana aksi yang strategis bagi kesinambungan berbagai program lintas sektor, kita saling melengkapi, saling memperkuat serta saling menopang bagi kelanjutan pembangunan di Kabupaten Morowali”.
Dikesempatan yang sama, direktur pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha (PMPU) Badan POM, Dra. Diah Sulistiyori Apt, M.Sc, mengatakan Dalam rangka meningkatkan produktivitas penduduk dan juga menurunkan beban dalam kesehatan, pemerintah sangat mendorong percepatan dan sinergi upaya lokomotif dan reprentif hidup sehat melalui instruksi presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat.
“Inpres ini secara khusus menugaskan badan POM untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, memperkuat dan memperluas pengawasan dan interfensi keamanan pangan dengan anak sekolah” tukasnya.
Ditambahkannya, Menindaklanjuti inpres tersebut badan POM berkoordinasi dengan Menteri koordinator bidang pembangunan manusia yang mencanangkan gerakan masyarakat sadar pangan anak (germasapa) pada Tanggal 23 November 2017 sebagai gerakan dalam penyediaan pangan sehat untuk percepatan perbaikan gizi di masyarakat Indonesia.
Germasapa difokuskan pada koordinasi lintas sekotr untuk mewujudkan keamanan pangan sebagai upaya prefentif dan edukatif berbasis komunitas dalam kerangka kesehatan masyarakat. Adapun tujuan germasapa adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan yang mapan dan mewujudkan budaya kemananan pangan di Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup manusianya.
“Sejalan dengan visi misi dari Pemda Morowali untuk senantiasa, melakukan peningkatan desa, maka badan pom juga melakukan pembelaan pada para pelaku usaha, yaitu berupa bimbingan bimbingan teknis kemudian juga pendampingan kepada UMKM pangan, dan banyak hal yang memang dilakukan seperti mempermudah pengurusan registrasi bahan olahan yang sampai saat ini senantiasa menjadi suatu konsideren, menjadi perhatian besar sehingga pemerintah juga menyusun undang-undang cipta kerja yang tentunya akan membantu para pelaku usaha agar di birokrasi ini tidak bisa ditanggulangi, kemudian mereka juga bisa mendapatkan kenyamanan didalam usaha. Namun tidak hanya peningkatan ekonomi yang kami lakukan, namun juga perlindungan kesehatan masyarakat termasuk juga peningkatan kesejahteraan melalui penyedian produk pangan yang berkualitas” tukasnya.
Dengan harapan, ia meminta kepada balai POM palu untuk mengawal dan meninjau ulang hasil kegiatan yang sudah dilakukan ditahun ini untuk di evaluasi terus menerus di badan pom ditingkat pusat.
“Semoga forum advokasi pemda dan lintas sektor ini, menghasilkan keluaran yang implementatif dan sangat bermanfaat untuk mendukung tujuan gerakan masyarakat hidup sehaat seutuhnya. Melalui penyedian pangan aman dan sehatr dalam rangka mewujudkan bangsa indonseia maju dan sejahtera.”