BUPATI TASLIM: "MENJAWAB KRITIK DENGAN KERJA NYATA"

morowalikab.go.id - BUNGKU TENGAH. Bupati Morowali, Drs. Taslim memimpin langsung upacara bendera, Kamis, 17/1/19, selaku Inspektur Upacara (Irup). Dalam arahannya, Bupati Taslim memberikan motivasi kerja kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang akhir-akhir ini gencar mendapat kritik, baik melalui media massa maupun melalui media sosial (medsos). Hal ini menegaskan bahwa Bupati Taslim dan Wakil Bupati Najamudin akan selalu bersama-sama dengan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menghadapi kritik yang ada.

"Jawablah kritik dengan kerja nyata, agar masyarakat dapat merasakan hadirnya pemerintah dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dan yakinlah, kami akan selalu bersama-sama dengan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menghadapi kritik", ujar Bupati Taslim.

Penegasan ini disampaikan Bupati Morowali, Drs. Taslim menanggapi pemberitaan media massa, diantaranya: Sulteng Raya, 15/1/19 (Anwar Hafid Kecewa Terhadap Pemkab Morowali), MAL, 17/1/19, (Kebijakan Pemkab Dinilai Tidak Pro Rakyat), Poso Raya, 15/1/19, (Anwar Hafid Sayangkan Penghapusan Program Kesehatan dan Pendidikan Gratis), Mercusuar, 15/1/19, (Anwar Hafid Sayangkan Penghapusan Program Kesehatan dan Pendidikan Gratis), dan Radar Sulteng, 17/1/19, (Sayangkan Program Pro Rakyat Dihapus).

Menanggapi sorotan media massa tersebut, Bupati Taslim menegaskan bahwa tidaklah benar pemerintah daerah telah menghapus atau menghilangkan program pendidikan dan kesehatan gratis. Yang dilakukan pemerintah daerah adalah merubah atau menyesuaikan metode program pendidikan dan kesehatan gratis agar sesuai dengan peraturan hukum terbaru, sehingga yang namanya gratis itu tidak bertentangan dengan aturan hukum dan juga tidak kehilangan nilai kualitasnya.

"Pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan aturan yang ada dan berlaku saat ini agar program yang gratis bagi masyarakat dapat dilaksanakan dengan landasan hukum yang jelas, sehingga jaminan atau kepastian hukum tetap ada, dan juga jaminan kualitas tetap terjaga dalam setiap program pemerintah daerah", tegas Taslim

Selanjutnya, Bupati Taslim memerintahkan kepada OPD teknis, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB), Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)  agar dapat memberikan klarifikasi secara tertulis kepada beberapa media yang memberitakan tentang hal tersebut. Menindaklanjuti perintah Bupati, Kepala Dinas KPPKB dan Kepala Dinas Dinas Pendidikan bersama dengan Diskominfo bertempat di Ruang Rapat Bupati Morowali telah memberikan release tertulis kepada beberapa media massa, serta menyampaikan klarifikasi secara lisan. Penyampaian release tersebut merupakan hak jawab yang dipergunakan oleh pemerintah daerah berdasarkan Surat Nomor: 094/009/Diskominfo/I/2019, Perihal Hak Jawab Pemerintah Daerah, tanggal 17 Januari 2019.

Pada dasarnya, baik Kadis KPPKB maupun Kadis Pendidikan membantah jika program kesehatan gratis dan pendidikan gratis telah dihentikan. Sejalan dengan Bupati, kedua kadis tersebut menegaskan kembali bahwa yang dilakukan oleh dinas teknis saat ini adalah penyesuaian metode yang sesuai dengan peraturan hukum terbaru serta melihat kemampuan keuangan daerah. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap program yang ada serta mendapatkan jaminan program yang berkualitas. (Kominfo/IKP - k4r7)