Bupati Taslim Sampaikan Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

PPID - morowalikab.go.id - Bungku - DPRD Kab. Morowali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Laporan Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim di Ruang Sidang DPRD Morowali, Senin, (17/06/19).

Rapat Paripurna dibuka oleh ketua DPRD Kab. Morowali, Irwan Arya, S.Sos., dan dihadiri oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim bersama anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, dan kepala OPD lainnya.

Ketua DPRD, Irwan Arya mengatakan, pokok penyampaian dalam Rapat Paripurna adalah terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 beserta laporan hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  "Mengacu pada aturan yang ada, maka penyampaian rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 sudah tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", tandasnya. Ketua DPRD juga memberikan apresiasi atas capaian Pemda Kab. Morowali dalam mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2018.

Sementara itu, Bupati Morowali, Drs. Taslim menyampaikan langsung Laporan Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018. Dalam penyampaian laporan nota keuangan, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat apresiasi atas capaian dan ada juga yang perlu ditingkatkan karena masih jauh dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik yang dilakukan antara eksekutif dengan legislatif dalam mendorong capaian-capaian  target pendapatan agar sesuai dengan harapan.

Dalam laporannya, Bupati Taslim menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan Daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp1.598.815.372.186,00. dalam pelaksanaannya hingga 31 Desember 2018 mencapai Rp1.094.918.270.074,03 atau mencapai 84,58%. Capaian ini mencakup 3 (tiga) komponen pendapatan, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula dianggarkan sebesar Rp.350.222.229.714,11 dalam pelaksanaannya hingga 31 Desember 2019 mencapai Rp.181.232.941.457.03 atau mencapai  51,75%
2. Dana Perimbangan yang semula ditargetkan sebesar Rp.778.063.876.000,00, dalam pencapaiannya sebesar Rp.766.396.332.007,00 atau mencapai 98,50%
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari Pendapatan BLUD mencapai 93,86%, Lain-lain PAD yang sah lainnya mencapai 0,07%, Dana Kapitalisasi JKN pada FKTP mencapai 92,02%, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai 98,36%.

Dari sisi belanja, Taslim melaporkan bahwa capaian hingga 31 Desember 2018 yang direncanakan sebesar Rp.1.618.387.372.186,00 dalam realisasinya sebesar Rp.1.090.373.004.109,93 atau mencapai 83.99%. Komponen belanja ini terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung dari target anggaran sebesar Rp.513.847.669.344,00 dalam realisasinya sebesar Rp.444.025.276.414,92 atau 86,41%
2. Belanja Langsung dari target anggaran sebesar Rp.784.442.179.997,51 dalam capai realisasinya sebesar Rp.646.347.727.695,01 atau mencapai 82,40%

Bupati Taslim juga melaporkan mencermati selisih realisasi PAD dengan Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami defisit keuangan. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA) TA 2018 diperoleh angka sebesar Rp6.865.586.884,16. Menurut beliau, SILPA tersebut akan dialokasikan untuk melunasi kewajiban pemerintah yang belum selesai. "Secara prioritas, SILPA akan dialokasikan untuk penyelesaian pembayaran tagihan terhadap pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan yang didanai dengan DAK dan tunjangan profesi guru serta dana tambahan penghasilan guru (TAMSIL) yang belum direalisasikan pada TA 2018" Pungkasnya.

Melalui rapat paripurna ini, Bupati Taslim juga menegaskan kembali bahwa capaian WTP dari BPK-RI merupakan hasil kerja keras bersama seluruh komponen pemerintahan daerah, eksekutif dan legislatif. Akan tetapi, pernyataan opini WTP untuk TA 2018, namun dari hasil pemeriksaan masih terdapat catatan yang perlu mendapat perbaikan ke depan. Perbaikan itu berhubungan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam penyusunan dan penetapan APBD dan adanya perubahan APBD yang tidak didasarkan pada kemampuan potensi riil keuangan daerah.

Mengakhiri laporannya, Taslim menyampaikan bahwa mempertahankan suatu capaian WTP adalah hal yang sulit jika dibandingkan dengan merebutnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan usaha yang keras agar dapat mempertahankannya dalam masa-masa mendatang. "semoga Allah Subhanahuwata'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, kekuatan dan kesehatan agar dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang, demi terwujudnya masyarakat morowali yang sejahtera bersama, beriman dan bertaqwa", ujar Taslim.

Menutup rapat paripurna, Ketua DPRD, Irwan Arya berharap agar seluruh anggota DPRD aktif dalam rapat-rapat selanjutnya, khususnya Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Baliau juga mengingatkan bahwa rapat dalam rangka mendengarkan pandangan fraksi-fraksi akan dilakukan pada (rabu, 19 Juni 2019) dan rapat pembahasan laporan nota keuangan pemerintah daerah mulai dilakukan (21 s/d 27 Juni 2019). Irwan Arya sangat mengharapkan keaktifan semua komponen agar tugas ini dapat segera diselesaikan di akhir masa tugas dewan periode 2014-2019. (IKP/k4r7&winda)