Paradoks Ekonomi Morowali, Sekda Yusman Mahbub Sebut Perumahan Layak Huni Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan

Morowalikab.go.id – Bungku – Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Morowali terus diarahkan pada pendekatan struktural yang menyentuh aspek fundamental kehidupan masyarakat, salah satunya melalui intervensi sektor perumahan berbasis data kependudukan yang terverifikasi. Pembangunan perumahan dinilai sebagai instrumen strategis yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, saat meresmikan lima unit Perumahan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang merupakan kolaborasi antara dinas perumahan dan permukiman bersama Baznas  yang berlokasi di Pelataran Perumahan Desa Bahomoleho, Kecamatan Bungku Tengah, Kamis (05/02/2026).

Dalam Sambutannya, Yusman Mahbub menegaskan bahwa program perumahan yang dijalankan pemerintah daerah harus berpijak pada basis data yang akurat dan terukur, dengan pendekatan by name by address, sehingga mekanisme distribusi bantuan tidak melenceng dari kelompok sasaran yang sesungguhnya.

Yusman mengemukakan, secara makro Kabupaten Morowali mencatatkan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tergolong sangat tinggi, bahkan berada pada jajaran teratas secara nasional. Namun paradoks pembangunan masih terjadi, di mana capaian ekonomi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan hunian yang layak.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat segmen masyarakat yang belum tersentuh secara optimal oleh hasil pembangunan, dan ketiadaan rumah layak huni menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap bertahannya angka kemiskinan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusman menyatakan kesepahamannya dengan pandangan Ketua Baznas Kabupaten Morowali bahwa program perumahan tidak boleh berhenti pada tataran simbolik semata. Menurutnya, diperlukan perencanaan jangka menengah dan panjang yang disertai target kuantitatif serta keberlanjutan program melalui kolaborasi antarlembaga.

Ia berharap, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Morowali dan Baznas dapat menghasilkan pembangunan puluhan unit rumah layak huni yang benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada aspek tata kelola, Yusman menekankan pentingnya prinsip objektivitas, transparansi, dan keadilan dalam penetapan penerima bantuan. Ia mengingatkan agar tidak ada ruang bagi praktik subjektivitas, relasi personal, maupun kepentingan tertentu dalam proses penyaluran program perumahan.

“Seluruh tahapan harus murni didasarkan pada kriteria dan kebutuhan masyarakat yang berhak menerima,” tegasnya.

Dari perspektif fiskal, Yusman menilai program pembangunan perumahan tersebut relatif feasible untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan estimasi biaya pembangunan sekitar Rp.65 juta per unit, realisasi pembangunan 10 hingga 20 unit rumah per tahun dinilai tidak akan memberikan tekanan signifikan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali yang berada pada kisaran lebih dari Rp3 triliun.

Pemerintah Kabupaten Morowali, lanjut Yusman, berkomitmen untuk terus mendorong model pembangunan kolaboratif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Baznas, dan para pemangku kepentingan lainnya, diharapkan proses transformasi sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Morowali dapat berlangsung secara lebih terukur dan berkelanjutan.