BPK RI Perwakilan Sulteng Entry Meeting dengan Pemkab Morowali

morowalikab.go.id - Bungku - Dalam rangka pemeriksaan terinci atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Entry Meeting bersama Pemerintah Kabupaten Morowali Kamis, (01/04). Entry meeting adalah salah satu tahap penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan. Entry meeting merupakan bentuk komunikasi pemeriksaan, yang bertujuan untuk menjalin komunikasi awal antara tim pemeriksa dengan entitas yang diperiksa serta mewujudkan kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati tersebut dihadiri oleh ketua tim BPK RI Sulteng, Fernandes Samuel Hubert Simaremare, Wakil Bupati Morowali, Dr. H. Najamudin, S.Ag., S.Pd., M.Pd., Inspektur Inspektorat Morowali, Afridin, SH., M.SA., para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, PPK, PPTK dan Bendahara OPD se Kabupaten Morowali.

Wabup Morowali, Najamudin dalam sambutannya menguraikan, pemeriksaan substansi dari laporan keuangan Pemkab Morowali TA 2020 merupakan lanjutan dari tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.  Ia menyebut, proses ini akan berakhir pada pemberian opini BPK. 

"Opini adalah pendapat professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan yang dikelola atau dijalankan oleh entitas yang diperiksa. Opini yang diberikan oleh BPK ada empat yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (Adversed) dan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)", terangnya.

"Tahun 2018 dan 2019, kita tetap mendapatkan WTP. Mendapatkan WTP bukan hal yang mudah, karena mendapatkan ini prosesnya berjenjang tentu butuh usaha yang besar. Kita harus bertahan. Kemarin penerimaan secara vidcon, ada 13 kabupaten kota, itu sebenarnya saya ketakutan. Saya pesimis waktu itu. Tetapi ternyata Morowali kembali mendapatkan predikat WTP, meskipun banyak catatan-catatan yang harus diselesaikan", tambah dia.

Olehnya, Wabup mengimbau agar seluruh Kepala OPD dapat menggenjot kinerja agar lebih proaktif dalam rangka mendukung pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Sebab menurutnya, hasil dari pemeriksaan tersebut akan mendorong perbaikan laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan Kabupaten Morowali menuju sejahtera bersama.

"Mari proaktif terhadap pemeriksaan ini. Dengan pemeriksaan ini kita akan memperbaiki laporan keuangan kita dan kinerja Pemkab sehingga predikat WTP tersebut dapat meningkatkan pembangunan di Kabupaten Morowali menjadi kabupaten yang sejahtera dan maju", tutup Wabup.

Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Sulteng, Ferdinan, menyebut, dibutuhkan waktu 60 hari kerja untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemkab. Opini tersebut diperoleh dengan memperhatikan kesesuaian antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturann perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

"Kami harapkan kerjasama bagi bapak dan ibu semua untuk memberikan data. Sebab data adalah yang utama. Waktu kami hanya 30 hari disini jadi mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya", tandasnya.