Pemkab Morowali Ikuti Rakor Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data

Morowalikab.go.id - Bungku - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data secara hybrid, Kamis (12/01/2023). Berlangsung secara luring di Hotel Borobudur Jakarta, acara diikuti oleh kurang lebih 150 orang peserta. 

Sementara  via virtual zoom meeting diikuti kurang lebih 1000 peserta perangkat daerah provinsi dan kota seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang berlangsung di Ruang Rapat Bappelitbangda Morowali. 

Diketahui, tujuan digelarnya rakor adalah untuk menyamakan persepsi arah kebijakan dan komitmen bersama dalam memperbaiki kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui penyediaan data dan dapat dipertanggungjawabkan dimanfaatkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Bahasan dalam rakor peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis data tersebut meliputi Penyempurnaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang mencakup e-Walidata, Data Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Analisis dan Profil Pembangunan Daerah, yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 

Acara dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal  Kemendagri, Inspektur Jenderal Kemendagri, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, pejabat eselon I dan eselon II Kemendagri serta insan pers.

Sekjen Kemendagri, Dr. Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si dalam menyampaikan arahannya menguraikan sejarah singkat perkembangan gelombang revolusi industri yang mempengaruhi peradaban manusia. Dirinya menyebut perjalanan revolusi industri telah membawa perkembangan secara besar-besaran di berbagai aspek kehidupan. 

Lebih jauh Suhajar menuturkan, di era gelombang keempat revolusi industri, efisiensi mesin dan manusia sudah mulai terkonektivitas dengan internet of things. Lanjutnya, perubahan yang dibawa adalah peningkatan efisiensi yang setinggi-tingginya termasuk pada kinerja birokrasi yakni pelayanan publik. Olehnya ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk siap menghadapi era digitalisasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) guna mewujudkan pemerintahan yang inovatif, lebih efisen, efektif dan responsif.

"Sudahkah kita beralih ke digitalisasi? Jika kita mau kita bisa melakukannya. Ambil contoh dan tiru dari daerah lain yang telah mulai menerapkan sistem digitalisasi di daerahnya. Aplikasi yang lahir dari APBD boleh berbagi pakai dengan daerah lain. Fokus kita adalah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD, yang meliputi pembangunan, keuangan daerah dan lainnya. Jika kita tidak mendigitalisasikan ini, akan sulit mencapai efisiensi kinerja", terang Sekjen.

"SIPD saat ini telah menjadi aplikasi umum, bukan hanya milik Kemendagri namun telah bertransformasi menjadi SIPD Republik Indonesia yang harus dimanfaatkan oleh seluruh Pemerintahan Daerah, Provinsi maupun Kota se Indonesia. Saya berharap kita paham semua ini. Mari kita beralih ke digitalisasi", tandasnya.