Thursday 11 November 2021
Winda Bestari
2625
Morowalikab.go.id - Bungku - Pemerintah Daerah Kab. Morowali menggelar Rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Workshop Seminar Akhir Dokumen RPKD 2021-2023 Kab. Morowali di Ruang Pola Kantor Bupati, Jumat (12/11). Kegiatan ini mengusung tema "Bergerak Cepat Menuju Morowali Sejahtera Bersama". Bertindak selaku narasumber dalam rakor tersebut di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Ch. Shandra Tobondo, MT., Kepala BPS Morowali, Agus Paryanto, SE., dan Tim pendamping dokumen RPKD Kab. Morowali, Dr. Alimudin Laapo, M.Si.,
Turut hadir dalam rakor, Sekretaris Daerah Kab. Morowali, H. Moh. Djafar Hamid, SH., MM., unsur Forkopimda Kab. Morowali, para pimpinan OPD, pimpinan Perbankan, Ketua Dewan Adat To Bungku, Drs. H. Maizhun Ilwan Ridwan dan insan pers.
Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Kab. Morowali, Eliner Beti, ST., MM., dalam laporannya mengungkap bahwa digelarnya rakor merupakan salah satu upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kab. Morowali. Seperti diketahui, angka kemiskinan di Morowali pada tahun 2020 menyentuh angka 13,43 persen dengan urutan ke-5 di Sulawesi Tengah.
"Olehnya program kegiatan dari OPD, pihak swasta melalui CSR dan pihak dunia usaha lainnya mampu mewujudkan masyarakat yang berdaya guna dan mandiri serta mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan termasuk masalah stunting dan kemiskinan ekstrem pada wilayah dengan kantong kemiskinan terbesar yaitu Kecamatan Menui Kepulauan, Bungku Selatan, Bungku Barat dan Bumi Raya", tuturnya.
Sementara itu, sambutan Bupati Morowali, yang diwakili oleh Sekda Morowali, H. Moh. Djafar Hamid menyebut bahwa sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Perubahan tahun 2018-2023, target pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2023 adalah pada angka 10 hingga 9 persen. Olehnya dibutuhkan seluruh dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut.
"Ini bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan kerja keras dan komitmen penuh. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu tetapi harus multi sektor dan lintas sektor, melibatkan seluruh stakeholder untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pencapaian program yang dijalankan", terang dia.
Dengan adanya kegiatan ini, ia berharap agar mampu melahirkan langkah strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan yang sistematis, terencana dan bersinergi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Morowali.