PLT Di Jumat Keramat: Efektifkah?

“BILA MUSIM BERGANTI”

Plt di Jumat Keramat: Efektifkah ?

By: Kary Marjuni Marunduh

morowalikab.go.id - Bungku, 31/10/2018 MUSIM TELAH BERGANTI. Belum cukup sebulan pasca dilantik sebagai bupati dan wakil bupati (26/9/2018), pasangan Drs. Taslim dan DR. H. Najamudin, S.Ag, S.Pd, M.Pd (TAHAJUD) telah melakukan perombakan birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Melalui 2 (dua) Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 049/205/RHS/BKPSDMD/2018 dan 049/206/RHS/BKPSDMD/2018, maka Wakil Bupati, H. Najamudin telah mengangkat sejumlah pejabat Pelaksana Tugas (Plt) pada Jumat, 19/10/18. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya kesatuan dan keharmonisan irama pemerintahan yang dinahkodai Taslim – H Najamudin (TAHAJUD). Demi kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan serta untuk menghindari kevakuman pemerintahan merupakan pertimbangan dalam mengambil langkah tersebut.

Bahkan, langkah dalam mem-PLT-kan beberapa jabatan struktural birokasi akan terus dilakukan. Istilah yang digunakan oleh Wakil Bupati Morowali, H. Najamudin “Jumat Keramat” masih akan berlanjut, seperti yang dikatakan ketika memimpin apel bersama di Lapangan Kantor Bupati Morowali (Senin, 29 Oktober 2019). Pertanyan besarnya adalah: bagaimana dampak terhadap efektifitas birokrasi pasca pelantikan pejabat Plt tersebut?

Harus disadari oleh para “pemangku kebijakan”, bahwa birokrasi pemerintahan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dimana tugas utama birokrasi sebagai public service harus dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, efektifitas dan efisiensi birokrasi akan sangat ditentukan bagaimana cara memperlakukan birokrasi itu sendiri. Birokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya diciptakan situasi dan kondisi, serta iklim kerja yang kondusif bagi terciptanya kinerja birokrasi yang professional.

Secara toeritis, birokrasi pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila memenuhi 5 (lima) kriteria, yaitu: pertama, terwujudnya organisasi pemerintah yang ramping struktur, efektif, efisien, rasional, proporsional, transparan dan menganut asas desentralisasi pengambilan keputusan. Artinya, untuk mewujudkan efektifitas birokrasi, tidak semata-mata dengan pergantian orang. Akan tetapi juga berhubungan dengan strukturisasi kelembagaan birokrasi itu sendiri.

Kedua, terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas, yang meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap mental, cara berpikir, moralitas, dan akhlak. Artinya, sumber daya ASN akan sangat mempengaruhi efektifitas birokrasi pemerintahan. Melalui assessment secara tidak langsung akan terpetakan dengan sendirinya kualitas ASN yang akan dipercayakan dalam mengelola jalannya birokrasi.

Ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan publik (public service). Walaupun hal ini sangatlah subyektif untuk diterapkan atau untuk diketahui. Akan tetapi, disinilah sangat dibutuhkan parameter obyektif, sehingga dapat diketahui sejauh mana ASN mampu melayani masyarakat dengan baik.

Keempat, memberantas dan mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui transparansi pengambilan keputusan, pengawasan yang intensif, penerapan sanksi yang konsisten, dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya keteladanan. Pengangkatan Plt dalam jabatan struktural haruslah mereka yang memiliki semangat yang kuat dalam memberantas Dan mencegah perilaku KKN tersebut. Jika tidak, maka dapat dipastikan tujuan utama birokrasi sebagai pelayanan publik tidak akan terwujud.

Kelima, terwujudnya netralitas birokrasi dalam konteks politik. Menjaga birokrasi dari kontaminasi proses politik harus menjadi perhatian serius. Aksi politik “balas dendam” haruslah dijauhkan dalam praktek pengelolaan birokrasi, sehingga pengangkatan seorang pejabat benar-benar berdasarkan profesionalisme ASN dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, seorang pemimpin dibutuhkan jiwa yang besar untuk mampu menjauhkan birokrasi dari ruang-ruang politik.

Menjawab pertanyaan di atas, apakah dengan pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) mampu menciptakan efektifitas birokrasi? Biarlah perjalanan waktu yang akan menjawab. Yang harus menjadi perhatian adalah kelima hal di atas akan sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja, kemampuan kerja, suasana kerja, lingkungan kerja, perlengkapan dan fasilitas, serta prosedur kerja. Singkatnya, kenyamanan dan kepastian dalam lingkungan kerja sangat dibutuhkan untuk mempu menciptakan kinerja birokrasi yang berkualitas. Birokrat akan menjalankan tugas pokok dan wewenangnya akan maksimal dilaksanakan jika “gangguan” terhadap informasi melalui reposisi jabatan tidak sering didengungkan. Itulah sebabnya, mengapa setiap bentuk reposisi terhadap jabatan struktural maupun fungsional dalam birokrasi itu selalu bersifat “rahasia”.

Akhirnya, pertanyaan baru adalah: masihkah jumat keramat itu berlanjut? (Kary Marunduh – Kabid IKP)