Penuhi Kriteria Penilaian Kemenkumham Sulteng, Morowali Dapat Predikat Daerah Peduli HAM

  Tuesday 08 June 2021   helman kaimu     1656

_MG_3614

Morowalikab.go.id, Bungku, Penuhi kriteria penilaian Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Kabupaten Morowali mendapat predikat peduli HAM dari 13 Kabupaten Kota se- Provinsi Sulawesi Tengah (se-Sulteng) Tahun 2020. Penilaian yang dilakukan oleh Kemenkumham Sulteng terungkap saat rapat kerja (Raker) pelaksanaan pelaporan aksi HAM Tahun 2021 secara virtual di Ruang Kerja Sekda, Kantor Bupati Morowali, Selasa, (8/6/21).

Raker yang dipimpin Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, S.Pd., SH., MH, dihadiri Sekda Morowali, H. Moh. Jafar Hamid, SH., MM yang juga merupakan Ketua Rencana Aksi HAM Kabupaten Morowali, Staf Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Dra. Hj. Faozia Ismail, Kasubag Bantuan Hukum Setkab Morowali, Hasrun Bukia, SH., M.Kn dan seluruh Kabag Hukum Kabupaten/Kota se-Sulteng.  

_MG_3615

Kriteria penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM adalah suatu kriteria penilaian yang disusun sebagai standar minimal untuk menilai pelaksanaan pembangunan HAM tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kasubag Bantuan Hukum Setkab Morowali, Hasrun Bukia mengatakan predikat Kabupaten Morowali sebagai daerah peduli HAM diraih karena terpenuhinya seluruh kriteria yang disyaratkan Kemenkum  dan HAM Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah.

‘’Untuk mendapatkan predikat kota atau kabupaten peduli HAM, ada dua yang harus dipenuhi pertama rencana aksi HAM dengan penilaian mulai dari B04, B08 dan B012 itu kita mendapat poin hijau artinya semua pin-poin yang disyaratkan Kemenkum dan HAM kita sudah penuhi dengan menyesuaikan data. Kedua, kriteria kota peduli HAM semua sudah terpenuhi baik data maupun dokumentasi,’’ ujar Hasrun di Ruang Kerjanya.

Adapun kriteria penilaian kabupaten/kota peduli HAM yang dipenuhi Kabupaten Morowali yakni.

1.       Hak sipil dan politik, meliputi: Hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, dan hak atas kependudukan.

2.       Hak ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi: Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak perempuan dan anak, hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan.

Diketahui bahwa, selain Kabupaten Morowali yang mendapat predikat daerah peduli HAM dengan ni lai tertinggi yakni 95,39 ada juga 3 daerah lainnya di Sulteng diantaranya, Kabupaten Banggai dengan nilai 95,11, Kabupaten Poso total nilai 78,93 dan Kota Palu bernilai 85,96. Sementara daerah lainnya masih berkategori mulai peduli dan cukup peduli.

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait

idul-adha-1442-h-pemda-morowali-putuskan-boleh-salat-berjamaah-di-masjid-dan-lapangan

Idul Adha 1442 H, Pemda Morowali Putuskan Boleh Salat Berjamaah di Masjid dan Lapangan

morowalikab.go.id - Bungku - Jumat, (16/07) bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati, Pemerintah Kabupaten Morowali beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi. Rakor dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti

tekankan-penurunan-stunting-pemkab-morowali-gelar-rakor-aksi-i-pemetaan-dan-analisis-situasi-program-konvergensi-penurunan-stunting

Upaya Turunkan Stunting, Pemkab Morowali Gelar Rakor Aksi I Analisis Situasi

Morowalikab.go.id-Bungku- Targetkan zero new stunting, Pemerintah Kabupaten Morowali kembali menggelar Rapat Koordinasi Aksi I terkait Pemetaan dan Analisis Situasi program Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022, Kamis (24/02). Kegiatan terseb

3300-2

119 ANGGOTA BPD KEC. MENUI KEPULAUAN DILANTIK BUPATI MOROWALI

Morowalikab.go.id – Menui Kepulauan. Bertempat di Pelataran Arena STQ, Kec Menui Kepulauan, Sabtu (10/11/18) Bupati Morowali, Drs. Taslim, melantik 119 orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bupati Morowali tiba di Ulunambo, Kec. Menui K

rapat-paripurna-pemkab-morowali-dan-dprd-sepakati-kua-ppas-perubahan-tahun-anggaran-2021

Rapat Paripurna, Pemkab Morowali dan DPRD Sepakati KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021

morowalikab.go.id - Bungku - DPRD Kabupaten Morowali bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB

inspektorat-morowali-dorong-penguatan-fungsi-pengawasan-untuk-dukung-100-hari-kerja-bupati

Inspektorat Morowali Dorong Penguatan Fungsi Pengawasan untuk Dukung 100 Hari Kerja Bupati

Morowalikab.go.id – Bungku – Dalam rangka mendukung program 100 Hari Kerja Bupati Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, Inspektur Daerah Kabupaten Morowali, Afridin, S.H., M.SA, menyampaikan komitmennya da