DPRD SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2020

Morowalikab.go.id-Bungku- DPRD Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna Ke-7  Masa Persidangan Ke III di Ruang Sidang Utama, Rabu (16/06). Agenda Rapat Paripurna tersebut adalah Pandangan Umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Morowali Syarifudin Hafid, SH, dihadiri Wakil Bupati Morowali Dr. H. Najamudin, S.Ag, S.Pd, M.Pd, Anggota DPRD beserta Unsur Forkompimda Kabupaten Morowali.

Pada pandangan Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Rauf,  terkait realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.234.260.310.585,70 atau mencapai 93.90%. Menurut pandangan Fraksi Nasdem jikia dilihat dari aspek perencanaan ada grafik positif dalam kecermatan menentukan target capaian. Realisasinya sesuai dengan ekspetasi awal. Tercapainya realisasi dengan presentase 93.90% telah menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi daerah, namun demikian Fraksi Nasdem juga menyarankan perlunya peningkatan kreatifitas program terpadu antar OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi dalam rangka meningkatkan PAD secra signifikan. Olehnya itu, Fraksi Nasdem mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan kedepan benar-benar diangka yang moderat. Terkait sisa lebih pembiyaan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Fraksi Nasdem mencermati bahwa SILPA masih terlalu besar kenaikannya dibanding tahun sebelumnya. Terkait orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi birokrasi. Sedangkan terkait belanja hibah dan bansos Fraksi Nasdem berharap kedepan dalam formulasinya mengacu pada pencapaian realisasi tahun sebelumnya. Fraksi menilai, jika berkurangnya anggaran maka berimbas pula pada peneriam bansos. Dalam kegiatan dimaksud, perlunya sanksi tegas bagi kelalaian pejabat teknis sebagai peringatan agara tidak lalai dan menyebabkan potensi kerugian keuangan daerah.

Dalam pandangan umum Fraksi Demokrat, yang dibacakan oleh H.Aksa Ishak, pada laporan keuangan daerah, Fraksi Demokrat menilai dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah ditetapkan adanya realisasi yang tidak Balance antara pendapatan dan belanja, sehingga mengakibatkan Surplus. Selanjutnya Fraksi Demokrat menilai masih banyaknya program unggulan pemerintah yang telah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tanaman padi organik membuat banyak petani padi beralih menanam padi organik, tetapi kesannya pemerintah hari ini seakan lepas tangan, tidak ada tindak lanjut yang diberikan kepada para petani padi. Sehubungan dengan program pencegahan dan penangan Covid-19 yang telah dianggarkan dalam anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Fraksi Demokrat mempertanyakan kesuksesan dari program tersebut, sebab tidak dicantumkannya laporan tentang perkembangan program tersebut, Fraksi Demokrat menilai pemerintah kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksin Covid-19, sehingga masih banyak masyarakat tidak berminat dan enggan untuk divaksin. Terakhir Fraksi Demokrat menilai lambatnya pemerintah dalam menjalankan program-program yangtelah dituangkan dalam Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2021, ini dibuktikan dengan belum adanya program kegiatan yang berjalan maksimal pada Triwulan 2, hal ini salah satu menjadi penghambat perputaran ekonomi masyarakat.

Terkait pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Agus Wiratno, pencapaian PAD Tahun Anggaran 2020 yang melampaui target otomatis mendorong peningkatan pendapatan daerah hingga mencapai 100,27% atau sebesary Rp.1.292.602.327.666,77. Menurut Bupati Morowali perolehan PAD Tahun Anggaran 2020 melampui target karena penepatannya benar-benar sesuai dengan potensi rill obykenya, sedangkan menurut hemat Fraksi Gerindra, realisasi PAD pada tahun-tahu sebelumnya memang sulit mencapai target apalagi melampaui target karena selain penepatannya tidak sesuai dengan potensi rill obyeknya, juga terkadang didasari oleh keinginan yang berlebihan untuk mencamtumkan kegiatan pembangunan, meskipun pada akhirnya menjadi beban hutang pada tahun anggaran berikutnya. Mengenai Realisasi Anggaran Belanja yang mencapai 93,90% atau sebesar RP.1.234.260.310.585,70 disatu sisi menunjukan kehati-hatian dan penghematan bahkan mungkin disebabkan oleh penerapan sistem akuntansi yang baik. Untuk itu Fraksi Gerindra mempertanyakan apa penyebab sehingga penerapan belanja Tahun 2020 tidak maksimal atau hanya mencapai 93.90%. Terakhir Fraksi Gerindra sependapat dengan ajakan Bupati Morowali untuk merespon beberapa rekomendasi BPK (sesuai hasil audit Tahun 2020) seperti sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Irene Ilyas, SE, mengatakan bahwa terkait Suprlus pembiayaan Netto sebesar  Rp.9.514.471.931.96 telah menambah nilai surplus belanja dan pendapatan daerah sebesar RP.58.342.081,07 yang mengakibatkan kenaikan besaran angka sisa lebih pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 sebsar Rp.67.856.489.013,03, maka Fraksi Demokrat menekankan perlunya pencermatan kegiatan yang tidak berjalan dalam perencanaan dan evaluasi efesiensi belanja daerah serta manajemen asset. Pada realisasi belanja daerah sebesar Rp.1.24.260.310.585,70 tentang belanja langsung dan tidak langsung, maka Fraksi Golkar menekankan agar mencermati orientasi belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, UMKM serta kesejahteraan harusnya menjadi prioritas dibanding belanja anggaran untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.

Terakhir , padangan umum Fraksi Hanura yang dibacakan oleh Asgar Wahab, Fraksi Hanura menyarankan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, untuk itu Fraksi Hanura memberikan catatan agar pemenuhan hak asasi masyarakat di bidang kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat kolektif yang kuat untuk memprioritaskan kegaitan yang langsung dirasakan masyarakat. Fraksi Hanura juga menyarakan kepada segenap OPD terus melakuakn kinerja maksimal dengan segala daya dan upaya yang dibarengi niat yang ikhlas dalam membangun Kabupaten Morowali dan melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Diketahui bahwa dari seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya, seluruh fraksi mengapresiasi pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali TA 2020 oleh BPK RI. Selain itu seluruh fraksi juga menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2020 untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya.