Friday 16 August 2019
helman kaimu
1849
PPID - morowalikab.go.id - Bungku - Bupati Morowali Drs. Taslim memimpin rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), di Aula Kantor Bupati Morowali pada Kamis (15/8/19).
Evaluasi PAD dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana kegiatan pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD, apakah sudah berjalan sesuai dengan target yang diinginkan atau sebaliknya. Ini dikatakan Bupati Taslim saat memimpin rapat evaluasi PAD Morowali tahun 2019.
Ia mengingatkan kepada seluruh OPD pengelola PAD agar bekerja secara maksimal untuk memenuhi target yang ditetapkan. Menurutnya target PAD masing-masing OPD pengelola pendapatan ditetapkan berdasarkan hasil analisa dilapangan, untuk itu mulai saat ini tingkatkan kinerja pengelolaan pendapatan dalam memenuhi target PAD yang ditetapkan sebesar 1.329.289.799.645,00. ‘’Dari capaian PAD berdasarkan laporan realisasi penerimaan PAD tersebut, perlu ditingkatkan kinerja pengelolaan sebagai upaya memenuhi Target PAD yang sudah ditetapkan’’Ujar Taslim. Lanjutnya
Selain itu, Taslim Juga menyoroti kegiatan pembangunan oleh masyarakat yang tidak memasang papan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB, olehnya Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk selalu mengawasi kegiatan pembangunan yang tidak memperlihatkan IMB. ‘’Saya minta OPD pengelola IMB untuk menertibkan bangunan yang belum memiliki IMB, sehingga kedepan setiap ada aktivitas pembangunan perlu di pampang IMB’’ Tegas mantan Anggota DPRD Kabupaten Morowali.
Diketahui bahwa, Berdasarkan laporan realisasi penerimaan pendapatan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, pertanggal 13 Agustus 2019, dari Jumlah 1.329.289.799.645,00 yang menjadi target PAD tahun 2019, realisasinya baru mencapai 39,23% yakni 521.539.139.589,44.
kegiatan evaluasi PAD turut pula dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Drs. Harsono Lamusa, Inspektur Inspektorat Daerah Afridin, SH., M.Sa, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan diantaranya, DLHD, Dishub, Diskominfo, Dinkes, Dinas PU, Dispora, DPPKH, DPMPTSP, DKP, Disnaker, BPKAD, RSUD Morowali, dan Inspektorat. IKP Kominfo/HK