Breaking News
.jpg)
Morowalikab.go.id, Ampana, Setelah melalui perjalanan panjang dari kota Bungku, Tim Official dan peserta Lomba STQH tingkat Propinsi Sulawesi Tengah dari Kabupaten Morowali mendapat Sambutan atau Penjemputan selamat datang dari Pemkab Touna di gerbang Kota Ampana, Kelurahan Malotong Ampana Kota.
Acara penyambutan tersebut diwarnai prosesi pengalungan kain Sorban yang diberikan kepada Ketua Rombongan Drs Abdul Malik Hafid staf Ahli Pemkab Morowali oleh Asisten III Pemkab Touna Syarif Lasawedi. Kegiatan ini dihadiri oleh Kasat Pol PP Touna Iksan Badwi dan Kadis Perpustakaan Touna Khairul Willa.
Sehubungan dengan penjemputan Kasat Pol PP Touna mengatakan "Sebagai tuan rumah kita memberikan pelayanan terbaik,walaupun tengah malam seperti kedatangan tim Morowali. Dan pada intinya kami memberikan layanan terbaik pada setiap tamu yang datang di Touna''. kuncinya.qbl
PPID - morowalikab.go.id - Bungku - Bupati Morowali, Drs. Taslim bersama Kadis Pendidikan, Amir Aminudin, S.Pd, M.M, dan sejumlah Kepala OPD lainnya meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Pelajaran 2018/2019 di beberapa
Morowalikab.go.id-Bungku- Wakil Bupati Morowali Dr.H.Najamudin, S.Ag, S.Pd, M.Pd hadiri Workshop ” Penguatan Kapasitas Kepada Insan Media untuk Mendukung Kota Tanggap Ancaman Narkoba“. Yang di gelar oleh BNNK Morowali. Acara tersebut berl
Fonuasingko - Morowalikab.go.id - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Morowali menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD), di Aula Kantor Bappelitbangda Morowali, Senin, (13/03/23). Hadir dalam kegiatan
Morowalikab.go.id, Bungku, Menindak lanjuti hasil pertemuan mediasi awal pada Kamis 2 Oktober 2020 lalu tentang rencana aksi unjuk rasa Forum Masyarakat Menui Kepulauan (FMMK), Bupati Morowali Taslim pimpin rapat mediasi antara Pihak Perusahaan, F
Bungku: - morowalikab.go.id - Badan Permusyarawatan Desa atau BPD merupakan Lembaga Pengawas Pemerintahan Desa. Indikator penilaian kinerja BPD adalah menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Desa yang berlaku. BPD harus m
