DPRD Morowali Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi pada Penyampaian Nota Keuangan RAPBD TA 2023

  Wednesday 05 October 2022   Winda Bestari     1421

WhatsApp Image 2022-10-04 at 21-25-32 (1)

Morowalikab.go.id - Bungku - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna di Gedung Serbaguna Matano, Rabu (05/10/2022). Agenda Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I  tersebut yakni Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Adapun ke enam (6) Fraksi tersebut di antaranya Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar,  Fraksi Bintang Persatuan dan Fraksi Hanura. 

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Asgar Ali dan diikuti 13 orang anggota dewan. Turut hadir Bupati Morowali, Drs. Taslim, unsur Forkopimda, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon II dan III lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali serta insan pers.

WhatsApp Image 2022-10-04 at 21-25-32

Dalam pandangan umum fraksi, kesemuanya menyetujui Ranperda RAPBD TA 2023 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Meski demikian, fraksi-fraksi masih menyoroti beberapa hal dan meminta penjelasan terkait nota keuangan RAPBD TA 2023 yang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Morowali dalam Paripurna ke-9 Masa Persidangan I. Adapun jawaban bupati menanggapi pandangan umum fraksi akan diagendakan pada Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan I, Jumat (07/10/2022).

Paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara antara Pemerintah Daerah dan DPRD Morowali tentang   Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2023 oleh pimpinan DPRD kepada Bupati Morowali.

WhatsApp Image 2022-10-04 at 21-32-28

Berita Terkait

dprd-sampaikan-pandangan-umum-fraksi-terhadap-penyampaian-nota-keuangan-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-ta-2020

DPRD SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2020

Morowalikab.go.id-Bungku- DPRD Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna Ke-7  Masa Persidangan Ke III di Ruang Sidang Utama, Rabu (16/06). Agenda Rapat Paripurna tersebut adalah Pandangan Umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tenta

asisten-ii-bidadministrasi-pembangunan-wakili-pj-bupati-morowali-buka-secara-resmi-pelaksanaan-konsultasi-publik-i-klsh-rjpmd-2025-2029

Asisten II Bid.Administrasi Pembangunan Wakili PJ Bupati Morowali, Buka secara resmi Pelaksanaan Konsultasi Publik I KLSH RJPMD 2025-2029

Morowalikab.go.id- Bungku- Dalam rangka penyusunan dokumen dan pengelolaan, pendayagunaan sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan, pemerintah Kab,Morowali menggelar pelaksanaan Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strate

bupati-taslim-hadiri-pembukaan-pkkmb-psdku-untad-morowali-sekaligus-jadi-pemateri-kuliah-umum

Bupati Taslim Hadiri Pembukaan PKKMB PSDKU Untad Morowali, Sekaligus Jadi Pemateri Kuliah Umum

Morowalikab.go.id, Bungku - Bupati Morowali, Drs. H. Taslim menjadi pemateri kuliah umum pada saat menghadiri pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Tadulako (Untad) M

pemkab-morowali-ikuti-rakor-pengendalian-inflasi-daerah

Pemkab Morowali Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Morowalikab.go.id – Bungku - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Tahun 2024 melalui Video Coverence (Vicon), bertempat di Aula Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan (Bapelitba

pemkab-morowali-gelar-konsultasi-publik-terhadap-3-tiga-buah-ranperda

Pemkab Morowali Gelar Konsultasi Publik terhadap 3 (Tiga) Buah Ranperda

Morowalikab.go.id-Bungku- Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan bekerjasama dengan Perkumpulan Lembaga Kajian Hukum dan Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Konsultasi Publik terhada