Sekdakab Yusman Mahbub Buka Rapat Tim Pemantapan Perkembangan Politik dalam Daerah dan FKD Kabupaten Morowali

Morowalikab.go.id -Bungku- Sekretaris Daerah Morowali, Drs.Yusman Mahbub, M,Si membuka rapat tim pemantauan perkembangan politik dalam daerah dan forum kewaspadaan dini (FKD) Kabupaten Morowali yang berlangsung di Resto Ba’a, Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah, Rabu (21/02/2024).

Rapat yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) turut dihadiri Unsur Forkopimda, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ir.Moh.Rizal Badudin, Kaban Kesbangpol Drs.Bambang S.Soerojo, KPU Morowali, Bawaslu Morowali, Perwakilan OPD Lingkup Pemkab Morowali dan Para camat se Kabupaten Morowali.

Sekdakab Morowali, Yusman Mahbub dalam sambutannya mengatakan pasca pemilihan umum tahun 2024, baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden perlu dilakukan pemantauan perkembangan politik dalam memastikan proses demokrasi berjalan baik di Kabupaten Morowali.

“tanggung jawab kita adalah bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas yang telah ada dengan mengharapkan Kabupaten Morowali dapat berjalan aman dan kondusif dengan banyaknya isu-isu yang beredar di masyarakat.” Ungkapnya.

“Pemerintah Daerah Morowali berharap, dapat berjalan baik dan bisa menciptakan situasi kondisi yang aman, melahirkan pemimpin yang baik dan keterwakilan rakyat melalui DPRD dengan harapan aspirasi masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan.” Jelas Yusman Mahbub.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra, Ir.Moh.Rizal Badudin membahas mengenai laporan perkembangan situasi politik pasca pemilu tahun 2024 di Wilayah Masing-masing, Pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 serta isu-isu aktual lainnya.

Adapun kesimpulan dari rapat tersebut, sebagai berikut: 

1. Penyempurnaan dokumen C1 sebelum rapat pleno pada bulan Maret;

2. Melakukan rapat tindak lanjut mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan stakeholder terkait;

3. Pemilihan Suara Ulang (PSU) TPS 002 Desa Bahoea Reko-Reko, Kecamatan Bungku Barat; serta 

4. Membentuk tim satgas untuk pengendalian harga bahan pokok di masyarakat.