BPBD Morowali Gelar Sosialisasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana

Morowalikab.go.id - Bungku - Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Sosialisasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana di Ruang Pola Kantor Bupati, Jumat (12/08/2022). Sosialisasi tersebut bekerjasama dengan tim ahli akademisi Universitas Tadulako. Digelarnya sosialisasi bertujuan untuk menghasilkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Morowali tahun 2022 hingga 2027 yang bermanfaat bagi pemangku/stakeholders wilayah untuk memetakan dan meminimalisir risiko bencana serta referensi untuk perencanaan pembangunan.

Sosialisasi dibuka oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim. Turut menghadiri di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Drs. Yusman Mahbub, M.Si., Kepala BPBD Morowali, Ilham, SH.I., MM., sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali, Ketua Tim Ahli Akademisi, Shadiq Maumbu, S.Sos., M.Si bersama rombongan dan insan pers.

Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Jumardin Mustapa, SE., M.Si menyampaikan bahwa Kajian Risiko Bencana merupakan mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah. Olehnya dalam sosialisasi tersebut mengundang pelbagai stakeholders untuk bisa memberikan saran dan masukan terkait kebencanaan di Morowali.

"Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2022 sampai tahun 2027. Sehingga peserta yang hadir terdiri dari susunan Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Morowali, Camat dan pimpinan perusahaan di Morowali", ungkapnya.

Bupati Morowali, Taslim dalam sambutannya menyoal beberapa kebijakan pembangunan di lingkup Pemkab Morowali yang menyebabkan terjadinya bencana. Bupati mengimbau agar seyogyanya setiap pembangunan harus melalui kajian yang matang dan memerhatikan risiko bencana.

"Tujuan pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan tapi fakta yang terjadi justru menimbulkan bencana. Beberapa kebijakan atas nama pembangunan justru menimbulkan bencana contohnya pembangunan jalan. Tidak kita sadari, tanpa kajian yang matang itu bisa menyebabkan banjir", terang Taslim.

"Semua harus ada kajiannya. Jangan dulu cerita memperkecil risiko namun bagaimana meminimalisir bencana. Olehnya OPD terkait harus bertanggungjawab. Jangan biarkan kebijakan kita menjadi penyebab kemunculan bencana. Maka membangun harus memperhatikan risiko yang ada. Saya mohon pimpinan OPD kedepan setiap kebijakan yang akan kita ambil semua harus melewati kajian. Jangan menukar pembangunan dengan bencana. Dinas Lingkungan Hidup saya mohon untuk optimalkan pengawasan kegiatan di lapangan", urainya.

Lebih lanjut ia menegaskan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi secara saksama. Hal tersebut guna semua pihak dapat memperoleh pemahaman dan pengetahuan dalam upaya pengurangan risiko bencana serta melahirkan kajian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

"Kehadiran kita semua hari ini berpartisipasi memberikan saran pendapat dan masukan karena ini akan menjadi dokumen untuk kita pedomani dalam menghadapi risiko bencana sehingga ada kesiapsiagaan kita. Mohon diikuti secara aktif hingga selesai agar mendapatkan hasil terbaik", tandas dia.

Diketahui, berdasarkan paparan tim ahli akademisi, Fahmi menerangkan terdapat kurang lebih 9 (sembilan) risiko bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Morowali di antaranya gempa bumi, tsunami, banjir bandang, banjir genangan, tanah longsor, abrasi, cuaca ekstrem dan lainnya. Hal tersebut kata dia penting untuk dilakukan pemetaan kajian ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana serta melakukan perhitungan risiko terhadap bencana.