Via Virtual, Bupati Morowali Ikuti Peresmian Peluncuran Aplikasi OSS Oleh Presiden Jokowi

Morowalikab.go.id, Bungku, Bupati Morowali, Drs. Taslim, didampingi Asisten III Administrasi dan Umum, Husban Laonu, SE., M.Si, serta Kepala DPM-PTSP, Drs. Yusman Mahbub, M.Si, mengikuti kegiatan peresmian peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Ruang Media Center Kantor Bupati, Senin (09/08/21).

Kegiatan yang berlangsung virtual digelar oleh Kementerian Investasi RI dan diikuti seluruh Kementeria/Lembaga, Kadin, Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan pandemi tidak boleh menyurutkan upaya kita dalam melakukan reformasi stuktural. Berbagai hasil dari reformasi struktural terus akan kita lakukan, termasuk mempermudah perizinan UMKM dan Investasi.

Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan lembaga, Gubernur atau Bupati dan Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi guna mempermudah dan mempercepat proses perizinan.

‘’Aturan yang menghambat kemudahan berusaha akan terus kita pangkas, prosedur berusaha dan investasi juga akan terus dipermudah. Adanya aplikasi OSS untuk memudahkan usaha mikro dan kecil, meningkatkan kepercayaan investor, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sehingga dapat mengatasi persoalan pengangguran yang semakin bertambah akibat pandemi,’’ ujar Presiden Jokowi

Setelah peluncuran, lanjut Jokowi, target kita kedepan mampu meningkatkan kemudahan seluruh bentuk pelayanan perizinan bagi UMKM dan juga Investor yang ingin berinvestasi di NKRI. Kuncinya ada direformasi perizinan yang terintegrasi dan lebih cepat dalam menarik investasi.

‘’Hari ini kita luncurkan sistem OSS berbasis risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dengan perizinan dengan menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Oleh karena itu, saya perintahkan para menteri dan kepala lembaga serta seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota agar disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini,’’ ungkap Jokowi.

Dirinya menegaskan bahwa layanan OSS berbasis risiko tidak untuk mengebiri keuangan daerah tapi menjadi standar pelayanan investasi mulai dari pemerintahan daerah hingga pemerintah pusat namun untuk memberi layanan kemudahan perizinan.

‘’Saya tegaskan, layanan OSS ini dimaksudkan untuk memberi layanan kemudahan bagi UMKM, mendorong wirausaha baru dan yang paling penting menciptakan lapangan kerja,’’ pungkas RI 1 tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi, Bahil Laha Dali dalam laporannya mengungkapkan bahwa proses pembuatan OSS baru pertama kali di Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang berbelit-belit dan menyita banyak waktu.