Uji Publik Tiga Buah Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah, Ketua Bapemperda Tegaskan Konsistensi Pemerintah dalam Implementasi Perda

  Selasa 10 Mei 2022   Winda Bestari     851

WhatsApp Image 2022-05-10 at 17-14-01 (1)

Morowalikab.go.id - Bungku - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali bersama Lembaga Penelitian Kajian Hukum dan Perundang-Undangan Sulawesi Tengah menggelar Uji Publik terhadap Pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Tiga Buah Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (10/05/2022). Kegiatan dibuka langsung oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Ir. Rizal Badudin. Turut hadir di antaranya Ketua Bapemperda DPRD Morowali, Syahruddin, SE., narasumber uji publik, Rafiudin Tengko, Ketua Dewan Adat Tobungku, Drs. Maizun Ilwan Ridhwan, para stakeholders dan jajaran OPD lingkup Pemda Kabupaten Morowali.

WhatsApp Image 2022-05-10 at 17-14-08

Uji publik dilakukan guna menggali data, informasi atau masukan dari para stakeholders, perangkat daerah terkait serta jaminan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah. Melalui kegiatan uji publik ini, segala rekomendasi yang lahir diharapkan dapat terakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah  dengan memerhatikan ketentuan peraturan yang lebih tinggi agar tidak terjadi disharmonis dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tiga buah Raperda hak inisiatif Pemda Morowali tersebut adalah Raperda tentang Kelembagaan Adat dan Pelestarian Budaya Adat Tobungku, Raperda tentang Pengelolaan Pertamanan dan Raperda tentang Bangunan Gedung.

WhatsApp Image 2022-05-10 at 17-14-01 (2)

Asisten I, Rizal Badudin mengimbau kepada seluruh peserta yang hadir agar dapat mencurahkan tanggapan dan masukan demi penyempurnaan produk hukum yang akan dibentuk nantinya. Hal tersebut guna Raperda yang bakal dibuat dapat memberikan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat Kab. Morowali.

"Atas nama pimpinan saya meminta kepada kita semua yang hadir dalam uji publik ini untuk dapat mencurahkan semua tanggapan, masukan dan saran. Sehingga Perda yang akan kita bentuk itu betul-betul membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan. Adapun kesalahan penulisan yang terdapat dalam naskah akademik, jika ada hal yang tidak berkenan atau kurang, mohon dibenahi dan dikoreksi", tuturnya.

WhatsApp Image 2022-05-10 at 17-14-01

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Morowali, Syahrudin, SE., menguraikan dalam proses penyusunan Perda terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yakni di antaranya; menggunakan nalar terhadap manfaat dan dampak regulasi yang dibuat, kedua yaitu abstraksi hukum atau rujukan hukum, dan ketiga adalah berkeadilan, yang mana regulasi tersebut menunjukkan asas keadilan yang tidak boleh mengabaikan hak-hak orang lain.

Lebih lanjut Syahrudin menerangkan bahwa penyusunan naskah akademik tiga buah raperda ini telah melalui pengkajian paripurna. Namun seyogyanya ia meminta agar dalam setiap proses pembahasan, Raperda harus bisa dimaksimalkan penyempurnaannya sehingga regulasi yang dilahirkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dalam kesempatan tersebut ia juga mengajak Pemerintah Daerah untuk berkomitmen tinggi dalam pelaksanaan regulasi yang dibuat melalui peranan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menjalankan implementasi Perda. 

"Beberapa Raperda ini sudah hampir mendekati kesempurnaan. Namun hal yang paling mendasar adalah konsistensi kita dalam melaksanakan Perda ini. Dibutuhkan konsistensi Perangkat Daerah dalam menegakkan Perda. Jangan sampai apa yang ditetapkan justru dilanggar. Olehnya ini mohon dikaji dengan baik, diilhami, dan dicermati agar Perda itu dapat kita maksimalkan. Saya tegaskan lagi yang dibutuhkan adalah konsistensi kita atas regulasi yang telah kita sepakati bersama", tandasnya.

Berita Terkait

sekda-morowali-sampaikan-jawaban-bupati-atas-pandangan-umum-fraksi-terhadap-5-lima-buah-raperda-inisiatif-dprd

Sekda Morowali Sampaikan, Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap 5 (lima) Buah Raperda Inisiatif DPRD

MorowaliKab.go.id-Bungku- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar rapat Paripurna Ke-5, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 di Ruang Sidang DPRD, Selasa (17/05/22). Paripurna memuat agenda pandangan umum fraksi te

dprd-morowali-setujui-raperda-tentang-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-ta-2021

DPRD Morowali Setujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021

Morowalikab.go.id - Bungku - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menyetujui  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (

dprd-sampaikan-pandangan-umum-fraksi-terhadap-penyampaian-nota-keuangan-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-ta-2020

DPRD SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2020

Morowalikab.go.id-Bungku- DPRD Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna Ke-7  Masa Persidangan Ke III di Ruang Sidang Utama, Rabu (16/06). Agenda Rapat Paripurna tersebut adalah Pandangan Umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tenta

kadis-kesehatan-morowali-sebut-program-kesehatan-gratis-tetap-berlaku

Kadis Kesehatan Morowali: Program Kesehatan Gratis Tetap Berlaku

BUNGKU: - morowalikab.gi.id - Terkait isu penghentian jaminan kesehatan gratis yang diberitakan di Media Massa, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Ashar Ma'arif, SE,M.Si, melakukan klarifikasi di ruang kerja

bupati-morowali-buka-rapat-koordinasi-bunda-paud-se-kabupaten-morowali

Bupati Morowali Buka Rapat Koordinasi Bunda PAUD se-Kabupaten Morowali

PPID-Morowalikab.go.id-Bungku- Bupati Morowali Drs. Taslim buka Kegiatan Rapat Koordinasi Bunda PAUD se-Kabupaten Morowali yang di gelar oleh Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten morowali bersama Bunda PAUD Kabupaten Morowal