Tuesday 13 July 2021
Octaviana Latong
2598
Morowalikab.go.id-Bungku- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Morowali menghadiri pelantikan Ketua TP-PKK Provinsi Jambi dan Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2021-2024 secara virtual, di ruangan Media Center Morowali, Rabu (14/07/21). Turut hadir Virtual tersebut, Menteri Dalam Negeri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Ketua TP-PKK Umum Ny. Tri Tito Karnavian, Pejabat Daerah Se-Indonesia, serta Seluruh Pengurus TP-PKK Provinsi Se-Indonesia.
Adapun Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah yang dilantik adalah Vera Rompas Mastura. Sedangkan Ketua TP-PKK Provinsi Jambi yang dilantik yakni Hesnidar Haris. Keduanya merupakan istri dari masing-masing kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2020.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian berharap program kerja TP-PKK di daerah senantiasa bersinergi dengan program pemerintah daerah. Karena itu, TP-PKK perlu memahami berbagai program unggulan dan prioritas yang dimiliki pemerintah daerah. Melalui pemahaman itu, TP-PKK dapat memetakan pelaksanaan 10 program pokok yang diemban TP-PKK.
“Ibu-ibu selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi masing-masing agar bisa membuat program kerja yang berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing sejalan dengan pengelolaan 10 program PKK tersebut,” ujar Tri Tito Karnavian pada acara pelantikan Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jambi secara virtual
Tri menyadari, keberhasilan pelaksanaan program TP-PKK tak lepas dari keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan serta fasilitasi dari mitra kerja. Karena itu, program Pemerintah termasuk di tingkat daerah yang berkaitan dengan peran masyarakat, diharapkan dapat melibatkan peran TP-PKK.
Selain itu, dirinya juga berharap agar Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Jambi dapat memberi perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan program TP-PKK. Terlebih mereka merupakan Ketua Pembina TP-PKK di daerahnya masing-masing. “Kiranya dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap program-program PKK,” harap Tri
Dikesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) bergerak mencegah stunting dan berperan dalam mengendalikan pandemi Covid-19.
Mendagri berharap, pelantikan yang dilakukan tak menjadi sekadar seremonial dan ritual belaka, namun dapat menjadi momentum bagi PKK Provinsi Sulawesi Tengah dan Jambi dalam mengoperasionalkan gerakan PKK yang memiliki jaringan terluas, dan menyentuh komunitas terkecil, yakni keluarga.
“Saya menggarisbawahi, di antaranya program stunting, yaitu bagaimana untuk mengurangi angka stunting, pertumbuhan yang tidak baik, baik secara fisik terjadi kekerdilan, perkembangan otak yang tidak bagus kepada anak kita karena kekurangan gizi,” katanya.
Karena itu, Mendagri meminta TP PKK memperhatikan dan menyosialisasikan pentingnya asupan nutrisi pada ibu hamil, hingga pemberian nutrisi di 1.000 hari kehidupan ketika bayi telah dilahirkan. Hal itu dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi lain, seperti dinas kesehatan, BKKBN, jaringan kecamatan hingga ke desa, sampai pada kerja sama dengan lembaga non pemerintah seperti Corporate Social Responsibility (CSR).
“Untuk itu, perlu dilakukan inventarisasi, bekerja sama dengan semua pihak sehingga kita harapkan anak-anak kita tumbuh sehat dan berkembang menjadi tenaga kerja yang produktif untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menekankan peran PKK dalam rangka pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilakukan dengan turut serta menyosialisasikan protokol kesehatan dan kampanye pembagian, serta penggunaan masker yang benar.
“Kemudian juga membuat terobosan kreatif agar masyarakat kita rajin mencuci tangan, baik yang berbahan sabun atau produk-produk hand sanitizer, kemudian juga melakukan jaga jarak, physical distancing agar tidak terpapar, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas,” pesannya.
Tak kalah penting, Mendagri meminta PKK dapat menjadi contoh dan berperan aktif dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 maupun penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga memerlukan bantuan sosial.
“PKK bersama-bersama dengan semua pihak yang lain galang solidaritas sosial, memberikan bantuan-bantuan sosial,” pungkasnya.