Thursday 28 August 2025
Ketut Suta
13
Morowalikab.go.id, Bungku - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Morowali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), menggelar rapat Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing, serta Tim Forum Kewaspadaan Dini Daerah, bertempat di Cafe Beach Naka Morowali, Kecamatan Bungku Tengah, Kamis (28/8/2025).
Rapat dipimpin Kaban Kesbangpol Morowali, Drs. Bambang S. Soerojo, M.Si.,dihadiri, Wakil Ketua I DPRD Morowali, Ihwan Mohammad Thaiyeb, Wakapolres Morowali, Kasdim 1311/Mrw, Danposal Morowali, Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai di Morowali, Bea Cukai Morowali, Satpol-PP, Dishub, Disnakertrans, DLH, Kemenag, serta tamu undangan lainnya.
Kaban Kesbangpol Morowali mengatakan, rapat koordinasi ini diselenggarakan berdasarkan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.49 Tahun 2010, Permendagri No.50 Tahun 2010, dan Permendagri No.46 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendagri No.56 Tahun 2017.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah bersama untuk, dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, baik soal keberadaan tenaga kerja asing, masalah lingkungan, kemacetan dan maraknya kendaraan roda dua berknalpot brong, hingga masalah sosial lainnya yang terjadi kawasan pertambangan khususnya di Bahodopi.
“Pertemuan ini menjadi tempat untuk bersama-sama membahas perkembangan tenaga kerja asing yakni mengenai data valid jumlah TKA yang bekerja di Morowali. Selain itu juga membahas terkait mengenai kepadatan lalu lintas, kemudian termasuk soal penanganan sampah di Bahodopi, dan situasi sosial ekonomi,” ujarnya.
“Olehnya instansi-instansi terkait yang ada hubungannya langsung dengan pembahasan dalam diskusi Rakor ini dihadirkan langsung, untuk bersama-sama memberikan masukan ataupun saran agar ada tindakan nyata yang dapat kita ambil kedepannya,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil I DPRD, Ihwan Mohammad Thaiyeb, dalam arahannya menyampaikan, rapat ini sangat penting dilaksanakan, mengingat penghuni yang ada di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan, sehingga perlu adanya kewaspadaan maupun pemantauan lebih ketat, sebelum adanya gangguan ketertiban yang mungkin saja terjadi.
Ia menambahkan, keberadaan orang asing di Morowali tentu perlu pengawasan ekstra ketat agar menghindari hal tidak diinginkan seperti adanya tenaga kerja asing yang ilegal. Sehingga, jika semua TKA dapat dideteksi secara keseluruhan tentu akan dapat menambah potensi pendapatan daerah.
“Dengan adanya stakeholder-stakeholder yang ada ini mari kita bersama untuk dapat mendeteksi tenaga kerja asing yang ada di Morowali. Selain itu melalui pertemuan ini, mari bersama mencari solusi terkait persoalan lainnya seperti tetap menjaga keamanan dan ketertiban, mengatasi kemacetan lalu lintas, dan persoalan lainnya agar Kabupaten Morowali yang kita cintai ini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” harapnya.
Adapun acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian saran dan masukan dari setiap masing-masing peserta rapat koordinasi yang hadir, dengan tujuan dapat menyamakan persepsi guna mencapai tujuan yang diharapkan bersama agar dapat ditindaklanjuti secara tindakan kedepannya.