Tingkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat, Musrenbang Bungku Pesisir Dihelat

morowalikab.go.id - Bungku Pesisir - Mengusung tema "Pemantapan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Dasar untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat", Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten/Kota Kecamatan Bungku Pesisir digelar Rabu, (17/02). Musyawarah berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Lafeu, dibuka  oleh Wakil Bupati Morowali, Dr. Hj. Najamudin, S.Ag., S.Pd., M.Pd. Hadir di antaranya Camat Bungku Pesisir, Sudarmin, SE., M.Si., Ketua TP PKK Kec. Bungku Pesisir, Ny. Nayang Sudarmin, Sekretaris Bappeda, Hasyim S.Pi., Kepala Dinas Perikanan, Drs. Fajar, Kepala Desa se- Kec. Bungku Pesisir dan jajarannya serta para Kepala Badan Permusyawaratan Desa.

Pelaksanaan Musrenbang tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Sebab, berdasarkan amanat Mendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD merupakan sistem informasi yang memuat seluruh sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Sesuai aturan tersebut, jika Kabupaten/Kota tidak menerapkan SIPD maka konsekuensinya akan dikenakan sanksi penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. 

Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi pentingnya penerapan SIPD adalah kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan sebagai salah satu bentuk Open Government Indonesia (OGI), perubahan pola kerja pada sistem fisik cyber sebagai bentuk adaptasi dalam menjawab tuntutan revolusi industry 4.0. Serta kodefikasi program dan kegiatan di daerah yang masih memiliki banyak variasi sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah. Untuk itulah, digagas suatu sistem perencanaan dan penganggaran yang sinkron dan terpadu dalam satu sistem aplikasi yang terintegrasi secara elektronik.

Camat Bungku Pesisir, Sudarmin berujar, Musrenbang mesti menjadi sarana yang efektif untuk menjembatani pemerintah dan masyarakat, agar menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Olehnya, ia menegaskan agar peserta Musrenbang serius mengikuti kegiatan tersebut hingga selesai.

"Semoga kita dapat melahirkan program yang dapat membangun Kecamatan Bungku Pesisir kedepan. Saya himbau agar peserta untuk senantiasa mengikuti kegiatan ini. Khususnya para Kepala Desa dan Kepala Sekolah harus fokus agar semua program dapat tersinkronisasi dan terpadu," ucapnya.

"Mudah-mudahan musyawarah ini menghasilkan program yang hebat dan urgent, sehingga mampu mendongkrak ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat Bungku Pesisir," tambah dia.

 Wakil Bupati Morowali, H. Najamudin mengimbau kepada tim teknis Bappeda agar dapat menentukan program skala prioritas sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Menurutnya, setiap program harus menjawab kebutuhan masyarakat sehingga visi mewujudkan masyarakat Morowali yang sejahtera bersama dapat terwujud.

"Visi dan misi Pemerintah harus terakomodir, dan apa yang menjadi urgent. Kita harus mampu mengikuti trend dengan melahirkan inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.  Semuanya bergantung pada kehebatan tim melihat yang terpenting di antara yang penting. Lakukan tahapan perencanaan, lakukan penelitian, dan analisis, serta pengamatan langsung dan perhitungan. Analisis harus kuat dan tepat, agar program tidak mubazir. Paparkan dengan baik agar berfungsi dengan baik pula bagi masyarakat kita" pungkas Wabup.

Diketahui, dalam Musrenbang tersebut Tim Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) sebagai perencana akan menyampaikan beberapa strategi dalam penentuan program di Tahun Anggaran 2022. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 6 data desa potensi IMB di antaranya  Desa Lafeu, Desa Oneete, Desa Torete, Desa Laroenai, Desa Buleleng dan Desa Tangofa.