Tertibkan Penyaluran BBM Bersubsidi, Pemkab Morowali Sidak SPBU Bahomohoni

  Jumat 22 November 2019   helman kaimu     611

PPID - morowalikab.go.id - Bungku - Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Bagian Ekonomi melakukan peninjauan secara mendadak atau sidak, guna mengawasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah.

Tim yang tergabung dari Dinas Satpol-PP, Badan Kesbangpol, Dinas Perindag, dan Bagian Ekonomi menyasar Penjual BBM bersubsi diantaranya SPBU Desa Bahomohoni dan Penjual Gas Elpiji.

Sidak ini dilakukan Guna mengawal kebijakan Bupati Morowali terkait penyalurahan BBM bersubsidi yang adil dan merata serta tepat sasaran, kami dari tim gabungan yang terdiri dari Bagian Ekonomi, Dinas Sat Pol-PP, Badan Kesbangpol, dan Dinas Perindag melakukan pengawasan terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi. Hal ini dikatakan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, H. Muh. Yusuf, S.Pi, pada Kamis (21/11/19) sore.

Muh. Yusuf menambahkan, sidak yang dilakukan tidak hanya kepada Badan Usaha penyedia BBM bersubsidi, tetapi juga pemasok Gas Elpiji. ‘’Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran semua bentuk BBM harus dijual berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan rekomendasi yang sudah diterbitkan Pemerintah Daerah serta memastikan pembagian BBM bersubsidi secara adil dan merata khususnya bagi masyarakat pemegang rekomendasi’’, ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Morowali tersebut mengatakan bahwa dalam pengawasan penyaluran BBM ini, Pemerintah Daerah akan menugaskan Sat Pol-PP untuk mengawasi proses pendistribusiannya, ini dilakukan demi untuk menertibkan orang yang berhak mendapatka BBM bersubsidi. Selain itu, dalam pelayanan pengisian BBM harus juga diupayakan kendaraan yang antrian kemudian masyarakat pemegang rekomendasi asli dari Pemerintah Daerah.

Muh. Yusuf berharap pengelola SPBU dan masyarakat dapat membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan kebijakan ini, jika masyarakat menemukan atau mengetahui kejanggalan dalam pendistribusian BBM tidak sesuai dengan rekomendasi Pemda, masyarakat dapat menghubungi pengawas Pemerintah Daerah yakni pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah.

‘’Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dukungan dari pihak pengelola SPBU dan masyarakat dalam mensukseskan kebijakan kami, utamanya dalam hal penyaluran BBM secara adil dan merata sesuai dengan rekomendasi Pemerintah daerah yang sudah ditetapkan. Olehnya mulai saat ini pengelola SPBU segera menertibkan penyaluran BBM bersubsidi dengan baik’’, pungkas Yusuf. (Foto/Reporter IKP Kominfo HK)

Berita Terkait

wabup-bulan-ramadhan-momen-introspeksi-diri

Wabup: Bulan Ramadhan, Momen Introspeksi Diri

PPID - morowalikab.go.id - LAFEU - Memasuki Safari Ramadhan hari ke enam, Wakil Bupati Morowali DR. H. Najamudin, S.Ag, S.Pd, M.Pd, didampingi Kasubag Mental dan Spritual Bagian Kesra, Drs. As’ad, mengisi ceramah di Masjid Jami, Desa Lafeu, Kecamat

tips-antisipasi-dan-selamatkan-diri-saat-terjadi-gempa

Tips Antisipasi dan Selamatkan Diri Saat Terjadi Gempa

Morowalikab.go.id - Bungku- Gempa yang mengguncang Palu dan Lombok mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan bangunan. Sejumlah bangunan rumah dan fasilitas mengalami kerusakan cukup berat akibat gempa tersebut. Untuk meminimalisir d

sekda-apresiasi-loyalitas-asn-morowali

SEKDA APRESIASI LOYALITAS ASN MOROWALI

morowalikab.go.id: Bertempat di halaman Kantor Bupati Morowali, kompleks perkantoran Fonuasingko Bungku, Senin (17/9/18), Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menggelar upacara. Hal ini rutin dilakukan setiap tangg

wakil-bupati-morowali-sebut-penyaluran-bantuan-sosial-harus-berdasarkan-data-akurat

Wakil Bupati Morowali: Penyaluran Bansos Harus Berdasarkan Data Akurat

Morowalikab.go.id - BUNGKU - Dalam rangka upaya penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tepat sasaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Lewat Dinas Sosial Daerah, menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait diantaranya Kepolisian, dan

kpk-lakukan-monev-pemberantasan-korupsi-terintegrasi-di-kab-morowali

KPK Lakukan Monev Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kab. Morowali

PPID / morowalikab.go.id / BUNGKU. Berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor:  B/7790/KSP.00/10-16/09/2019, tanggal 20 September 2019, maka KPK melakukan monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kab. Mor