Tanggulangi Kemiskinan, Pemkab Morowali Gelar Rapat Pendampingan Pembuatan Dokumen RPKD dan LP2KD.

Morowalikab.go.id, Bungku, Dalam rangka pembuatan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKA) dan Dokumen Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun Anggaran 2021, Pemkab Morowali menggelar rapat pendampingan bersama Tim Ahli Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah, di Aula Kantor Bappeda Morowali, Senin (14/6/21).

Kegiatan yang dipimpin Kaban Bappeda Morowali, Ramli Sanudin, SE., M.Si,  dihadiri Tim TKPK Provinsi Sulawesi Tengah, Alimudin Laapo, dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemkab Morowali.

Dalam arahannya, Kepala Bappeda, yang juga Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Morowali,  Ramli Sanudin memberikan gambaran bahwa Visi dan Misi kabupaten Morowali yakni Mewujudkan Masyarakat Morowali Sejahtera Bersama harus dipertajam secara terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

‘’Untuk mewujudkan visi dan misi Pemkan Morowali Mewujudkan Masyarakat Morowali Sejahtera Bersama dilakukan penajaman dengan meminta masukan pimpinan OPD, sehingga bisa diukur secara kuantitatif maupun kualitatif indikator kepala daerah maupun kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),’’ ujarnya.

Ia melanjutkan, beberapa program rancangan RPJM Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan pembangunan sudah diprioritaskan menjadi 5 aspek diantaranya, aspek ekonomi dan kesejahteraan, Aspek Ifrastruktur, Aspek Daya Saing SDM, Pendidikan, Kesehatan dan Imtaq, Aspek Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Aspek Stabilitas Keamanan, Politik serta Pelayanan Hukum.

Ditambahkannya, Kabupaten Morowali telah menunjukan peningkatan yang cukup positif yakni mampu menurunkan persentase angka kemiskinan.

‘’Upaya yang sudah kita lakukan pada triwulan ketiga menunjukan peningkatan yang cukup positif dimana lokomotif pergerakan pertumbuhan difokuskan di Kabupaten Morowali, karena memiliki kawasan strategis yakni proyek strategis Kawasan Industri dan Kawasan Industri Smelter. Selaiin itu, IPM Morowali tertinggi kedua setelah kota Palu yakni sekitar 72, 94 persen, dan persentase kemiskinan Morowali mengalami penurunan dari 13,43 persen menjadi  13,75 persen, artinya ada penurunan 2,48 persen,’’ jelasnya.

Dirinya berharap dalam penyusunan RKPD dan LP2KD semua OPD dapat berperan aktif menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit pada tahun 2023.

‘’Saya berharap tugas kita dalam menyusun RKPD dan LP2KD semua OPD  membuat program dan penganggaran daerah yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu yang harus dilakukan adalah melakukan penyusunan RKPD sehingga terarah program kegiatannya. Untuk itu, setiap enam bulan kita lakukan evaluasi masing-masing OPD, tentang sejauh mana perannya dalam menyusun program yang bersentuhan langsung dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Morowali,’’ pungkas Ramli Sanudin.