Pemkab Morowali Laporkan Perkembangan Capaian Rencana Aksi Terintegrasi Pemberantasan Korupsi dalam Monev KPK

  Tuesday 01 October 2019   kary kabidikp     2299

PPID / morowalikab.go.id / BUNGKU. Berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor:  B/7790/KSP.00/10-16/09/2019, tanggal 20 September 2019, maka KPK melakukan monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kab. Morowali, (Senin, 30/09). Monev ini merupakan tindak lanjut dari program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Morowali.

Dengan menggunakan format MCP, monev dilakukan terhadap laporan progress per akhir September 2019 dengan disertai dokumen realisasi rencana aksi optomalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah. Monev dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Moh. Jafar Hamid bersama Inspektur Inspektorat, Afridin, dengan menghadirkan Wahyudi dan Septa Adhi Wibawa dari Komisi Pemberantasan KPK.

Monev dilakukan terhadap 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sasaran utama dalam rencana aksi pemberantasan korupsi. Monev diawali audiensi dengan Bupati Morowali, Drs. Taslim, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan progress rencana aksi pemberantasan korupsi Kab. Morowali sampai dengan 30 September 2019, yang disampaikan oleh H. Moh. Jafar Hamid.

Adapun laporan perkembangan capaian rencana aksi KPK terintegrasi sampai dengan 30 September 2019, sebagai berikut:

A. BAPPEDA Progress capaian area intervensi pada perencanaan dan penganggaran APBD per indikator, sebagai berikut:
  1. Analisis Standar Biaya (ASB), dengan capaian 90%;
  2. Integrasi perencanaan dan penganggaran, dengan capaian 0%;
  3. Penganggaran APBD, dengan capaian 100%;
  4. Standar Satuan Harga (SSH), dengan capaian 70%;
  5. Terdokumentasinya kegiatan musrembang, pokir DPRD dan forum perangkat daerah, dengan capaian 100%;
  6. Terdokumentasinya RPJMD, dengan capaian 60%; dan
  7. Tersedianya aplikasi perencanaan APBD, dengan capaian 100%.
B. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Progress capaian area intervensi pada pengadaan barang dan jasa per indikator, sebagai berikut:
  1. Pelaksanaan Tupoksi, dengan capaian 0%;
  2. Penayangan SIRUP, dengan capaian 100%;
  3. Pengendalian dan Pengawasan, dengan capaian 0%;
  4. Perangkat pendukung, dengan capaian 50%;
  5. Pokja mandiri, dengan capaian 100%; dan
  6. UKPBJ independen, dengan capaian 100%.
C. Dinas PM-PTSP. Progress capaian area intervensi pada pelayanan terpadu satu pintu per indikator, sebagai berikut:
  1. Ketersediaan aturan, dengan capaian 75%;
  2. Lokasi tempat layanan, dengan capaian 100%;
  3. Pelaksanaan rekomendasi teknis, dengan capaian 75%;
  4. Pemenuhan kewajiban pemohon perijinan, dengan capaian 80%;
  5. Penanganan pengaduan, dengan capaian 100%;
  6. Pendelegasian kewenangan, dengan capaian 70%;
  7. Penyerapan e-signatur, dengan capaian 100%;
  8. Pengendalian dan pengawasan, dengan capaian 100%;
  9. Sistem perijinan on-line, dengan capaian 100%;
  10. Tracking system, dengan capaian 100%; dan
  11. Transparansi informasi, dengan capaian 100%
D. Inspektorat. Progress capaian area intervensi pada kapabilitas APIP per indikator, sebagai berikut:
  1. Kecukupan jumlah SDM, dengan capaian 100%;
  2. Kepatuhan anggaran, dengan capaian 100%;
  3. Kompetensi SDM APIP, dengan capaian 100%;
  4. Pelaksanaan audit investigasi, dengan capaian 100%; dan
  5. Pelaksanaan probity audit, dengan capaian 0%.
E. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Progress capaian area intervensi pada managemen ASN per indikator, sebagai berikut:
  1. Aplikasi penilaian kinerja, dengan capaian 0%;
  2. Evaluasi jabatan, dengan capaian 70%;
  3. Implementasi TPP, dengan capaian 80%;
  4. Kepatuhan pelaporan gratifikasi, dengan capaian 100%;
  5. Kepatuhan pelaporan LHKPN, dengan capaian 100%; dan
  6. Pola rekruitment, promosi, rotasi, mutasi, dan pemberhentian pejabat ASN, dengan capaian 80%.
F. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Progress capaian area intervensi pada tata kelola dana desa per indikator, sebagai berikut:
  1. Implementasi Siskeudes, dengan capaian 100%;
  2. Implementasi Siswaskeudes, dengan capaian 0%;
  3. Laporan pertanggungjawaban dana desa, dengan capaian 80%;
  4. Laporan pertanggungjawaban dana desa kepada Inspektorat, dengan capaian 50%;
  5. Pengawasan dana desa yang dilakukan oleh inspektorat, dengan capaian 80%; dan
  6. Publikasi dana desa, dengan capaian 100%
G. Badan Pengelolaan Pendapatan. Progress capaian area intervensi pada optimalisasi pendapatan daerah per indikator, sebagai berikut:
  1. Adanya data base Wajib Pajak yang handal, dengan capaian 50%; dan
  2. Inovasi akselerasi peningkatan penerimaan daerah, dengan capaian 0%.
H. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Progress capaian area intervensi pada manajeman aset daerah per indikator, sebagai berikut:
  1. Adanya aturan pemindah tanganan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan capaian 50%;
  2. Legalisasi kepemilikan  BUMD, dengan capaian 0%;
  3. Pemanfaatan BMD sesuai aturan perundangan, dengan capaian 50%;
  4. Pengawasan dan pengendalian aset daerah, dengan capaian 0%; dan
  5. tersedianya sistem pencatatan terkait BMD yang handal, dengan capaian 50%
(Kominfo/IKP-k4r7&Winda).

  •    Dibuat oleh kary kabidikp
  •   Dipublish oleh kary kabidikp

Berita Terkait

pemkab-morowali-gelar-rakor-bersama-tindaklanjuti-aksi-mogok-kerja-sp-kbm-pt-wni

Pemkab Morowali Gelar Rakor Bersama Tindaklanjuti Aksi Mogok Kerja SP-KBM PT WNI

Morowalikab.go.id -Bungku- Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar rapat koordinasi penyelesaian mogok kerja Serikat Pekerja Kemilau Bintang Morowali (SP-KBM) Perusahaan PT Wangxiang Nickel Industri, yang berlangsung di rResto Mikhaila Kompleks Perka

resmikan-jalan-lingkar-menui-kadis-pupr-morowali-sebut-ini-torehan-sejarah-dan-prestasi-besar-pemkab-morowali-di-daerah-kepulauan

Resmikan Jalan Lingkar Menui, Kadis PUPR Morowali Sebut Ini Torehan Sejarah dan Prestasi Besar Pemkab Morowali di Daerah Kepulauan

Morowalikab.go.id, Menui Kepulauan, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) membangun jalan lingkar Kecamatan Menui Kepulauan. Usai dikerjakan selama dua tahun anggaran yakni Tahun 2021 hingg

budidayakan-mangrove-sebagai-komoditas-jual-pemkab-morowali-bersama-ptimp-gelar-pelatihan-pengolahan-mangrove-bagi-warga-pesisir

Budidayakan Mangrove Sebagai Komoditas Jual, Pemkab Morowali bersama PT.IMP gelar Pelatihan Pengolahan Mangrove bagi warga pesisir.

Morowalikab.go.id-Bungku- Upaya rehabilitasi dan restorasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan dengan kegiatan pemulihan ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan serta pemanfaatan mangrove bagi sumber daya manusia dalam pening

bupati-morowali-salurkan-benih-unggul-hasil-penangkaran-binaan-bumdes-puntari-kepada-22-kelompok-tani

Bupati Morowali, Salurkan Benih Unggul Hasil Penangkaran Binaan Bumdes Puntari Kepada 22 Kelompok Tani

Morowalikab.go.id-Bungku- Bupati Morowali Drs. Taslim salurkan benih unggul hasil penangkaran binaan BumDES Desa Puntari Makmur kepada 22 Kelompok tani,  Bertempat di Kantor Desa Puntari Makmur Minggu (08/01/2023).   Kegiatan yang diini

dprd-morowali-sampaikan-pokir-dalam-rapat-paripurna-kedua-masa-persidangan-ii

DPRD Morowali Sampaikan Pokir dalam Rapat Paripurna Kedua Masa Persidangan II

Morowalikab.go.id - Bungku - Rapat Paripurna Kedua Masa Persidangan II, Tahun sidang 2022/2023 dengan agenda Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Morowali, digelar di Ruang Sidang DPRD Morowali, Selasa (07/03/2023).  Paripurna yang