Pemkab Morowali Laporkan Perkembangan Capaian Rencana Aksi Terintegrasi Pemberantasan Korupsi dalam Monev KPK

  Tuesday 01 October 2019   kary kabidikp     2339

PPID / morowalikab.go.id / BUNGKU. Berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor:  B/7790/KSP.00/10-16/09/2019, tanggal 20 September 2019, maka KPK melakukan monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kab. Morowali, (Senin, 30/09). Monev ini merupakan tindak lanjut dari program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Morowali.

Dengan menggunakan format MCP, monev dilakukan terhadap laporan progress per akhir September 2019 dengan disertai dokumen realisasi rencana aksi optomalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah. Monev dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Moh. Jafar Hamid bersama Inspektur Inspektorat, Afridin, dengan menghadirkan Wahyudi dan Septa Adhi Wibawa dari Komisi Pemberantasan KPK.

Monev dilakukan terhadap 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sasaran utama dalam rencana aksi pemberantasan korupsi. Monev diawali audiensi dengan Bupati Morowali, Drs. Taslim, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan progress rencana aksi pemberantasan korupsi Kab. Morowali sampai dengan 30 September 2019, yang disampaikan oleh H. Moh. Jafar Hamid.

Adapun laporan perkembangan capaian rencana aksi KPK terintegrasi sampai dengan 30 September 2019, sebagai berikut:

A. BAPPEDA Progress capaian area intervensi pada perencanaan dan penganggaran APBD per indikator, sebagai berikut:
  1. Analisis Standar Biaya (ASB), dengan capaian 90%;
  2. Integrasi perencanaan dan penganggaran, dengan capaian 0%;
  3. Penganggaran APBD, dengan capaian 100%;
  4. Standar Satuan Harga (SSH), dengan capaian 70%;
  5. Terdokumentasinya kegiatan musrembang, pokir DPRD dan forum perangkat daerah, dengan capaian 100%;
  6. Terdokumentasinya RPJMD, dengan capaian 60%; dan
  7. Tersedianya aplikasi perencanaan APBD, dengan capaian 100%.
B. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Progress capaian area intervensi pada pengadaan barang dan jasa per indikator, sebagai berikut:
  1. Pelaksanaan Tupoksi, dengan capaian 0%;
  2. Penayangan SIRUP, dengan capaian 100%;
  3. Pengendalian dan Pengawasan, dengan capaian 0%;
  4. Perangkat pendukung, dengan capaian 50%;
  5. Pokja mandiri, dengan capaian 100%; dan
  6. UKPBJ independen, dengan capaian 100%.
C. Dinas PM-PTSP. Progress capaian area intervensi pada pelayanan terpadu satu pintu per indikator, sebagai berikut:
  1. Ketersediaan aturan, dengan capaian 75%;
  2. Lokasi tempat layanan, dengan capaian 100%;
  3. Pelaksanaan rekomendasi teknis, dengan capaian 75%;
  4. Pemenuhan kewajiban pemohon perijinan, dengan capaian 80%;
  5. Penanganan pengaduan, dengan capaian 100%;
  6. Pendelegasian kewenangan, dengan capaian 70%;
  7. Penyerapan e-signatur, dengan capaian 100%;
  8. Pengendalian dan pengawasan, dengan capaian 100%;
  9. Sistem perijinan on-line, dengan capaian 100%;
  10. Tracking system, dengan capaian 100%; dan
  11. Transparansi informasi, dengan capaian 100%
D. Inspektorat. Progress capaian area intervensi pada kapabilitas APIP per indikator, sebagai berikut:
  1. Kecukupan jumlah SDM, dengan capaian 100%;
  2. Kepatuhan anggaran, dengan capaian 100%;
  3. Kompetensi SDM APIP, dengan capaian 100%;
  4. Pelaksanaan audit investigasi, dengan capaian 100%; dan
  5. Pelaksanaan probity audit, dengan capaian 0%.
E. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Progress capaian area intervensi pada managemen ASN per indikator, sebagai berikut:
  1. Aplikasi penilaian kinerja, dengan capaian 0%;
  2. Evaluasi jabatan, dengan capaian 70%;
  3. Implementasi TPP, dengan capaian 80%;
  4. Kepatuhan pelaporan gratifikasi, dengan capaian 100%;
  5. Kepatuhan pelaporan LHKPN, dengan capaian 100%; dan
  6. Pola rekruitment, promosi, rotasi, mutasi, dan pemberhentian pejabat ASN, dengan capaian 80%.
F. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Progress capaian area intervensi pada tata kelola dana desa per indikator, sebagai berikut:
  1. Implementasi Siskeudes, dengan capaian 100%;
  2. Implementasi Siswaskeudes, dengan capaian 0%;
  3. Laporan pertanggungjawaban dana desa, dengan capaian 80%;
  4. Laporan pertanggungjawaban dana desa kepada Inspektorat, dengan capaian 50%;
  5. Pengawasan dana desa yang dilakukan oleh inspektorat, dengan capaian 80%; dan
  6. Publikasi dana desa, dengan capaian 100%
G. Badan Pengelolaan Pendapatan. Progress capaian area intervensi pada optimalisasi pendapatan daerah per indikator, sebagai berikut:
  1. Adanya data base Wajib Pajak yang handal, dengan capaian 50%; dan
  2. Inovasi akselerasi peningkatan penerimaan daerah, dengan capaian 0%.
H. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Progress capaian area intervensi pada manajeman aset daerah per indikator, sebagai berikut:
  1. Adanya aturan pemindah tanganan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan capaian 50%;
  2. Legalisasi kepemilikan  BUMD, dengan capaian 0%;
  3. Pemanfaatan BMD sesuai aturan perundangan, dengan capaian 50%;
  4. Pengawasan dan pengendalian aset daerah, dengan capaian 0%; dan
  5. tersedianya sistem pencatatan terkait BMD yang handal, dengan capaian 50%
(Kominfo/IKP-k4r7&Winda).

  •    Dibuat oleh kary kabidikp
  •   Dipublish oleh kary kabidikp

Berita Terkait

dprd-sampaikan-pandangan-umum-fraksi-terhadap-penyampaian-nota-keuangan-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2019

DPRD Sampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

morowalikab.go.id - Bungku - DPRD Morowali menggelar Rapat Paripurna  di Ruang Sidang pada Jumat, (26/06). Agenda Rapat Paripurna ke sembilan (9) masa sidang ke tiga (3) tersebut adalah tentang pandangan umum fraksi terhadap penyampaian nota keu

pemda-dukung-penuh-lppd-morowali-wakili-sulteng-dalam-ajang-pesparawi-nasional-ke-xiii-di-yogyakarta

Pemda Dukung Penuh LPPD Morowali Wakili Sulteng dalam Ajang Pesparawi Nasional ke XIII di Yogyakarta

Morowalikab.go.id - Bungku - Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Morowali bakal wakili Provinsi Sulawesi Tengah di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat nasional ke-XIII yang akan diselenggarakan di Yogyakart

safari-ramadan-ke-7-digelar-di-masjid-babussalam-desa-buleleng-trans-2

Safari Ramadan Ke-7 Digelar di Masjid Babussalam Desa Buleleng Trans 2

Morowalikab.go.id - Bungku Pesisir – Safari Ramadan ke-7 kembali digelar Pemerintah Kabupaten Morowali di Masjid Babussalam, Desa Buleleng Trans 2, Kecamatan Bungku Pesisir, Jumat malam (27/02/26). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaia

proper-pkn-tk-ii-alwan-hi-abubakar-sp-bentuk-tim-implementasi-untuk-smart-kgb

Proper PKN Tk II , Alwan Hi Abubakar SP, Bentuk Tim Implementasi Untuk SMART KGB

morowalikab.go.id. Bungku, Smart KGB adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Alwan Hi Abubakar,SP.. Ini salah satu tugas yang harus dilaksanakan sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II angkatan VII thn 2021.sebagai prasyarat a

bupati-iksan-baharudin-wabup-iriane-iliyas-kunjungi-pasar-desa-bete-bete

Bupati Iksan Baharudin & Wabup Iriane Iliyas Kunjungi Pasar Desa Bete-Bete

Morowalikab.go.id – Bungku - Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, bersama Wakil Bupati Iriane Iliyas melakukan kunjungan ke Pasar Desa Bete-Bete guna meninjau langsung kondisi pasar serta berdialog dengan para pedagang dan masyarakat,