Gerakan Cegah Stunting - Pemkab Gelar Sosialasi Perbub Stunting Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Morowali

  Wednesday 24 June 2020   Octaviana Latong     2268

Morowalikab.go.id-Bungku- Setelah dilakukannya, Sosialisasi Perbup Stunting di Aula Kantor Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, pada Senin (22/06/20), Pemerintah Kabupaten Morowali kembali mengadakan sosialisasi Perbup tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di tingkat kecamatan, bertempat  di Aula Kantor Camat Bungku barat, Wosu  Rabu (24/06/20). 

Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Pemkab Morowali Drs. Emil Pontoh, M.Si, selaku koordinator tim konvergensi penurunan dan pencegahan stunting Kec. Bungku Barat .

Turut hadir  Sekretaris DPMDP3A, Hardiman, S.STP, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Sitti Magfirah SKM, Kabid IKP Kominfo Kary marunduh S.Sos, M.Si, Camat Bungku Barat, Kepala desa, Kepala Puskesmas, Puskesdes dan TP-PKK se- Kecamatan Bungku Barat.

Dalam arahannya, Drs. Emil Pontoh menyampaikan bahwa sosialisasi ini sebagai wujud dari pelaksanaan Aksi  yang harus dilakukan dalam penanganan stunting di daerah di tingkat kecamatan. 

Menurutnya, stunting mengakibatkan rentan terserang penyakit, menurunkan produktivitas serta dalam jangka panjang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. 

Hal ini terkait, dengan adanya sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 24 Tahun 2020, tentang perubahan Peraturan Bupati Morowali Nomor 6 Tahun 2020, tentang percepatan penurunan dan pencegahan stunting. 

" Perbup tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah desa dalam menentukan prioritas alokasi penggunaan dana desa untuk melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting di desa,” Ungkapnya. 

Dengan harapan, Sosialisasi ini dapat mendukung terbentuknya komitmen bersama antara perangkat daerah, camat, kepala desa, puskesmas dan masyarakat dalam upaya intervensi pengurangan stunting terintegrasi secara optimal.  

"Stunting harus ditangani secara multi-sektor, melalui program pemerintah desa se-Kecamatan khusunya Kecamatan Bungku Barat ." Tegasnya.

 

 

 

 

 

Berita Terkait

rapat-paripurna-ke-20-tahun-sidang-2022-2023-akhiri-masa-persidangan-i-dprd-morowali

Rapat Paripurna ke-20 Tahun Sidang 2022-2023 Akhiri Masa Persidangan I DPRD Morowali

Morowalikab.go.id - Bungku - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali melaksanakan Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan I dengan agenda Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Be

tp-pkk-kabupaten-morowali-sukses-gelar-jambore-kader-pkk-2024

TP-PKK Kabupaten Morowali, Sukses Gelar Jambore Kader PKK 2024.

  Morowalikab.go.id-Bungku- Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Morowali sukses menggelar Jambore Kader PKK tahun 2024 dengan penuh kemeriahan. Sabtu (06/07)   Mengusung Tema " Bergerak Cepat, Bekerja Ikhl

wabup-pimpin-rapat-final-check-mtq-ke-10-tingkat-kabupaten-morowali

Wabup Pimpin Rapat Final Check MTQ ke-10 Tingkat Kabupaten Morowali

morowalikab.go.id - Laantula Jaya - Selasa, (13/10) digelar rapat final check di Gedung aula STQ Desa Laantula Jaya, Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali. Rapat tersebut dalam rangka memantapkan persiapan pelaksanaan MTQ ke-10 tingkat Kabupaten

bagian-hukum-setkab-morowali-gelar-konsultasi-publik-bahas-4-buah-ranperda

Bagian Hukum Setkab Morowali Gelar Konsultasi Publik Bahas 4 Buah Ranperda

Morowalikab.go.id-Bungku- Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Kajian Hukum dan Perundang-undangan Sulawesi Tengah (Sulteng) menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peratur

pj-bupati-morowali-a-rachmansyah-ismail-gelar-silaturahmi-bersama-beberapa-kelompok-masyarakat-paguyuban

Pj Bupati Morowali A Rachmansyah Ismail, Gelar Silaturahmi Bersama Beberapa Kelompok Masyarakat (Paguyuban)

Morowalikab.go.id-Bungku- Penjabat (Pj) Bupati Morowali, Ir.H. A Rachmansyah Ismail, M.Agr., MP mengadakan acara silaturahmi Bersama Beberapa Kelompok Masyarakat (Paguyuban) yanv bertujuan untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan k