Dukung UHC, Pemkab. Morowali Tandatangani MoU dengan BPJS Kesehatan

  Selasa 29 Januari 2019   helman kaimu     2013

Morowalikab.go.id - BUNGKU – Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Luwuk menggelar acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama dalam rangka Universal Health Coverage (UHC). UHC adalah sistem dalam penjaminan kesehatan yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap warganya. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati, disaksikan Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf pada saat pelaksanaan apel pagi, Senin (28/01/19)

Dalam sambutannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk, Arif Sugiharto mengatakan, secara total jumlah peserta kesehatan nasional di Kabupaten Morowali sampai dengan bulan januari 2019 berjumlah 128.442 jiwa. Dengan adanya penambahan jamkesda  (PBI APBD) sebanyak 8.767 jiwa terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019. Jumlah peserta JKN di Kabupaten Morowali bertambah menjadi 137.189 jiwa dari jumlah penduduk 140.135 jiwa atau mencapai 97,9 % dari jumlah penduduk Kabupaten Morowali.

Ia juga menambahkan bahwa, ini sebuah angka yang luar biasa, dimana Pemerintah Kabupaten Morowali telah berhasil menjadi salah satu pemerintah daerah yang mencapai Universal Health Coverage (UHC) dan berhasil menjalankan salah satu Program Strategis Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Beliau juga mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Morowali dapat mengintegrasikan seluruh penduduk Kabupaten morowali hingga mencapai angka 100% menjadi peserta program JKN-KIS. ‘’capaian 97,9% merupakan capaian yang luar biasa, ini dapat terwujud karena adanya dukungan dari seluruh pihak baik dari pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan maupun masyarakat itu sendiri, dan kita tingkatkan sosialisasi bersama terkait program JKN-KIS ini sehingga dapat menjangkau sampai kepada masyarakat yang ada di daerah pelosok, sehingga mampu menjangkau 100% seluruh masyarakat Morowali", ujarnya.

Bupati morowali, Drs. Taslim dalam arahannya mengatakan tujuan penandatangan kerja sama untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk morowali. "Penandatangan MoU UHC antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan BPJS merupakan langkah nyata pemerintah dalam mengintegrasikan para peserta Jamkesda ke BPJS Kesehatan sesuai dengan amanat peraturan perundangan-undangan yang berlaku", kata Bupati Taslim. Bupati Taslim menegaskan bahwa seluruh pengguna Jaskesda akan terintegrasi dengan BPJS Kesehatan dan pembayaran iuran-nya sepenuhnya ditanggung melalui APBD, sehingga masyarakat tidak perlu resah dengan isu-isu yang berkembang selama ini dengan pemberitaan soal penghapusan Jamkesda.

Khusus kepada para petugas kesehatan, mulai hari ini harus selalu meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang membutuhkan layananan, sehingga tidak terdengar lagi keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. "Apalah artinya dana tersedia untuk kesehatan masyarakat jika pelayanan tidak prima diberikan? ibarat kita makan di rumah makan dengan masakan yang mahal, tetapi pelayanannya tidak baik, maka pastilah kita akan kecewa", ujar Bupati Taslim. Bupati Taslim juga mengingatkan agar tidak ada lagi keluhan masyarakat berhubungan dengan obat. "Ini harus menjadi evaluasi bagi kita semua, yang tadinya resep yang ditujukan oleh rumah sakit agar tidak di ambil dari apotik lagi. Kita coba minimalisir kalau bisa ditiadakan sehingga apa yang kita lakukan hari ini tersosialisasi baik terhadap masyarakat, dan kita sebagai pemerintah juga dapat mengoptimalkan pelayanannya’’, tegas Taslim mengingatkan.

Kegiatan yang menghadirkan sejumlah masyarakat, diakhiri dengan penyerahan kartu BPJS kesehatan oleh Bupati, Drs. Taslim, Sekda Morowali H. Moh. Jafar Hamid, SH, MM, Asisten I, Drs. Bambang S. Soerojo, M.Si, Asisten II, Drs. Harsono Lamusa, Asisten III, Siti Samria Sia, S.IP, Kadis Kesehatan, Ashar Maaruf, SE serta Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Dra. Rosnawati Muhammad  kepada perwakilan masyarakat peserta BPJS Kesehatan.   Kominfo Morowali/HK/Tia.

Berita Terkait

resmikan-gedung-baru-puskesmas-ulunambo-bupati-harap-tingkatkan-pelayanan

Resmikan Gedung Baru Puskesmas Ulunambo, Bupati Harap Tingkatkan Pelayanan

Morowalikab.go.id-Menui Kepulauan- Bupati Morowali Drs. Taslim meresmikan gedung baru Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) baru di Desa Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan, Sabtu (17/12/2022). Gedung baru tersebut adalah Gedung IGD PONED (Pelayan

penguatan-germas-hidup-sehat-pemkab-morowali-gelar-pertemuan

Penguatan Germas Hidup Sehat, Pemkab Morowali Gelar Pertemuan

Morowalikab.go.id-Bungku- Pemkab Morowali melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Morowali, menggelar pertemuan Germas berkala, berkesinambungan disemua tatanan Tingkat Kabupaten Morowali, yang berlangsung di Aula Dink

dispora-morowali-gelar-pelatihan-pengelolaan-desa-wisata-tahun-2022

DISPORAPAR MOROWALI GELAR PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA TAHUN 2022

  Morowalikab.go.id –Bungku- Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali Menyelenggarakan Pelatihan Pengeloaan Desa Wisata Kabupaten Morowali Tahun 2022, berlangsung di Desa One

bupati-morowali-lantik-penjabat-dan-paw-kades

BUPATI MOROWALI LANTIK PENJABAT DAN PAW KADES

morowalikab.go.id: Bungku - Dalam rangka upaya mengisi kekosongan jabatan tingkat Kepala Desa yang telah memasuki purna bakti pada wilayah Kecamatan Bungku Tengah, Bungku Timur dan Kecamatan Witaponda, Bupati Morowali, Drs. Taslim, melantik Penjabat

bupati-morowali-sampaikan-jawaban-atas-pemandangan-umum-fraksi-dprd-terhadap-8-buah-ranperda-usul-pemda

Bupati Morowali Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap 8 Buah Ranperda Usul Pemda.

Morowalikab.go.id-Bungku- Bupati Kabupaten Morowali Drs Taslim, memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap 8 (Delapan) Buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul pemerintah daerah. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat pari