Friday 21 October 2022
Octaviana Latong
990
Morowalikab.go.id-Bungku- Dalam rangka menindaklanjuti hasil desk tepra yang telah dilaksanakan oleh bagian administrasi pembangunan tentang penyerapan realisasi anggaran dan realisasi dana DAK fisik dan non-fisik Tahun anggaran 2022, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra), melaksanakan rapat pimpinan, Jumat (21/10).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pola Kantor Bupati, dibuka oleh Asisten II Setkab Morowali Faruk Djibran, S.H., didampingi Kabag administrasi pembangunan Setkab Morowali Nurhayati Mohammad, S.Pi. Turut menghadiri, Para Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Morowali, Para Camat Se Kabupaten Morowali.
Mewakili Bupati Morowali Asisten II Setkab Morowali Faruk Djibran, S.H., menjelaskan bahwa seluruh OPD untuk dapat memaksimalkan penyerapan dan pelaksanaan APBD tahun 2022, baik fisik maupun non-fisik guna percepatan anggaran realisasi pembangunan.
Dirinya menghimbau, kepada seluruh pimpinan OPD untuk melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.
" Rapat ini merupakan puncak dalam memaksimalkan penyerapan dan pelaksanaan APBD, olehnya Pemerintah daerah berharap rapim TEPRA, dapat memberikan semangat dan motivasi dalam menjalankan program dengan sebaik-baiknya untuk membangun Morowali yang lebih baik.
Kabag administrasi pembangunan Setkab Morowali Nurhayati Mohammad, S.Pi. mengatakan Tujuan dilaksanakan Rapim ini adalah untuk melakukan evaluasi dan merumuskan arahan tindak lanjut untuk percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Morowali sampai akhir tahun 2022 agar dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Dijelaskannya, bahwa Berdasarkan pada sistem tepra, masih terdapat perangkat daerah yang menyusun target realisasi setiap bulan belum sesuai atau di bawah target minimal yang ditetapkan oleh tim tepra. Ada kecenderungan perangkat daerah menetapkan target terlalu rendah untuk menghindari masuk pada grade merah.
"Sebaliknya terdapat target perangkat daerah baik fisik maupun keuangan masih tergolong cukup tinggi, hal ini dapat membuat perangkat daerah kesulitan mencapai target di setiap bulan. " tuturnya.
Adapun OPD yang tidak ikut desk tepra bulan September adalah POL PP, RS Salabangka Paku, Bungku Selatan, dan Dinas Perpustakaan Daerah.