Paripurna ke 10, Berikut Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2022

Morowalikab.go.id - Bungku - DPRD Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna ke 10 Masa Persidangan I tahun sidang 2021-2022 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2022 Selasa, (19/10). Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD, Asgar Ali, dan diikuti sebanyak 16 orang anggota dewan.

Hadir dalam Rapat Paripurna di antaranya, Ketua DPRD Morowali, Kuswandi, Sekretaris Daerah, H. Moh Jafar Hamid, SH., MM., unsur Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, para Kepala OPD dan jajaran, pejabat eselon III dan IV lingkup Pemkab Morowali serta insan pers.

Diketahui, melalui Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi menyetujui rancangan APBD Kab. Morowali Tahun Anggaran 2022 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Adapun Pandangan Umum Fraksi adalah sebagai berikut;

A. Fraksi Partai Nasdem
1. Menjelang tahun ke empat (4) Pemerintahan Tahajud, Fraksi Nasdem memandang telah banyak capaian hasil kinerja yang mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah pusat terutama dengan penilaian tentang laporan keuangan TA 2020 dengan opini WTP dari BPK RI. Tiga (3) tahun berturut-turut Kabupaten Morowali mengucapkan mendapat predikat membanggakan tersebut. Maka, Fraksi Nasdem DPRD Morowali mengucapkan selamat atas keberhasilannya, dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh satuan perangkat daerah baik secara kolektif maupun yang dicapai secara individu oleh instansi terkait dengan harapan semoga di tahun berikutnya Morowali lebih maju dan sejahtera sebagaimana harapan dan cita-cita bersama.

2. Fraksi Nasdem juga mengapresiasi langkah pemerintah dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi Kab. Morowali tahun 2022 direncanakan pada kisaran 12% hingga 15% dengan memfokuskan program prioritas di antaranya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi petani dan nelayan, program air bersih, dan pembangkit listrik tenaga surya terintegrasi di wilayah kepulauan. Fraksi Nasdem akan mengawal dengan maksimal, mengingat program tersebutlah yang menjadi kerinduan dan harapan saudara kita di wilayah kepulauan.

3. Fraksi Nasdem menilai tantangan dalam penyusunan RAPBD 2022 yakni, memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di Kab. Morowali dalam konteks RPJMD, merealisasikan visi misi dan janji kampanye. Serta merespon berbagai tantangan di masa  transisi pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, sosial, pemulihan ekonomi dan lainnya. Fraksi Nasdem mendorong agar APBD tahun 2022 dapat fokus diarahkan untuk merealisasikan RPJMD  serta visi misi menuju "Morowali Sejahtera Bersama". Dalam pembahasan berikutnya, Fraksi Nasdem menekankan agar perencanaan kegiatan hendaknya disusun secara cermat dan terukur serta mengacu pada program-program prioritas.

B. Fraksi Partai Demokrat
1. Fraksi Demokrat menyambut baik dan mengapresiasi Pemerintah Daerah Kab. Morowali atas inovasi program/kegiatan baru yang telah dicanangkan, dimana program tersebut sangat prioritas dan dibutuhkan masyarakat, seperti program penanaman padi organik, sapi wajib bunting dan program stimulus sehingga banyak terbentuk UMKM baru yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kab. Morowali.

2. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi Pemda Morowali yang telah berinisiatif untuk melakukan pertemuan antara petani dan pengusaha gilingan padi dengan perusahaan PT IMIP, namun hasil pertemuan tersebut belum dapat ditindaklanjuti secara maksimal, karena kualitas padi yang dihasilkan oleh petani di Kab. Morowali memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para petani agar beras yang dihasilkan lebih bermutu sehingga bisa memenuhi kebutuhan perusahaan.

3. Fraksi Partai Demokrat mengimbau kepada Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan hal urgensi dalam menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan pasca panen terutama pada sektor pertanian (padi), perlu adanya regulasi yang ditetapkan guna mengatur dan menjaga stabilitas stabilitas pasokan dan harga pangan, sebab jika tidak cepat dilakukan langkah konkret, hal ini akan berimbas pada kesejahteraan petani, karena dengan tidak stabilnya harga padi pasca panen maka hasil pertanian (padi) tidak akan laku.

4. Fraksi Partai Demokrat mengimbau kepada Pemerintah Daerah Kab. Morowali agar menjalankan program penuntasan kemiskinan harus berbasis data, salah satunya program unggulan pemerintah yakni bantuan perumahan layak huni (rumah sejahtera), Fraksi Partai Demokrat menilai program tersebut tidak merata sebab selama ini program itu hanya berfokus pada daerah kepulauan, padahal di daratan khususnya di Kec. Witaponda, Bumi Raya dan Bungku Barat masih banyak masyarakat kurang mampu yang dapat menerima bantuan tersebut.

5. Fraksi Partai Demokrat berharap agar Pemda lebih proaktif dalam menyusun program strategi pengembangan sektor pariwisata di Morowali, diharapkan pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga memberikan dampak ekonomi dan peningkatan PAD, di antaranya pengembangan seni budaya, pengembangan tempat wisata dan pemberdayaan budaya lokal.

C. Fraksi Partai Hanura
1. Fraksi Partai Hanura mengapresiasi atas predikat opini WTP oleh BPK RI yang diraih Pemerintah Daerah Kab. Morowali selama tiga tahun berturut-turut. Diharapkan agar prestasi itu dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga terjadi korelasi antara pencapaian WTP dan peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Morowali sebagaimana cita-cita dan visi Sejahtera Bersama.

2. Untuk kelancaran pembahasan, maka diharapkan agar Pemerintah Daerah melampirkan atau menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disepakati untuk dijadikan dasar dalam pembahasan RAPBD tahun 2022 sesuai amanat Permendagri No 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Fraksi Hanura menekankan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Untuk itu kami memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan ada semangat kolektif yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

4. Fraksi Hanura berharap kepada segenap OPD untuk terus melakukan kinerja maksimal dalam membangun Kab. Morowali, khususnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Semua kerja-kerja kolektif kita bersama dalam mengemban amanah yang dibarengi niat yang ikhlas  akan membuahkan hasil yang maksimal pula.

D. Fraksi Partai Gerindra
1. Fraksi Partai Gerindra mengalami kesulitan untuk melihat apakah Rancangan APBD tahun 2022 sudah sesuai dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama atau tidak, sebab hingga saat ini, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama belum diterima oleh Fraksi Partai Gerindra.

2. Dengan ditetapkannya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berdampak pada beberapa UU yang mengalami perubahan, di antaranya UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Olehnya, penulisan kedua UU tersebut dalam diktum harus disesuaikan.

3. Jika dibandingkan dengan penetapan APBD tahun 2021 secara keseluruhan target PAD mengalami kenaikan, namun jika dibandingkan dengan Perubahan APBD tahun 2021, target PAD tahun 2022 mengalami penurunan. Olehnya, diberi penjelasan mengapa target PAD tahun 2022 menurun.

4. Pada belanja operasi tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Demikian dengan belanja modal yang merupakan belanja yang dapat menyentuh langsung masyarakat mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Olehnya, diberi penjelasan apa penyebab target belanja tahun 2022 menurun.

5. Terdapat perbedaan target pendapatan pada Ranperda tentang APBD 2022 antara Pasal 3 dan Lampiran I. Pada pasal 3, disebutkan bahwa Target Pendapatan 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.351.431.399.190 yang terdiri dari PAD dan Pendapatan Transfer. Sementara pada Lampiran I ringkasan APBD, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.029.468.136.638 yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 320.501.234.855 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 709.402.080.811 untuk itu diberi penjelasan mengapa terjadi perbedaan pendapatan tersebut.

6. Dalam pidato pengantar nota keuangan APBD tahun 2022, Bupati Morowali menyampaikan bahwa salah satu inovasi program untuk mewujudkan prioritas kedua adalah pembangunan air bersih untuk wilayah kepulauan. Fraksi Partai Gerindra mengharapkan agar inovasi dan prioritas tersebut dapat teratasi karena menjadi kebutuhan primer dan mendesak bagi masyarakat kepulauan. Mohon diberi penjelasan, apakah semua wilayah darat sudah memiliki sarana air bersih sehingga diprioritaskan hanya untuk wilayah kepulauan? Sementara diketahui bahwa beberapa kecamatan yang ada di wilayah darat belum memiliki air bersih seperti Kec. Bungku Timur dan Bumi Raya.

7. Terdapat ancaman beberapa desa di daerah kepulauan terutama pada musim ombak yang mana tidak menutup kemungkinan desa-desa tersebut akan habis atau hilang karena abrasi. Untuk itu, perlu langkah konkret penanganan intensif berupa pembangunan tanggul pengaman pantai atau pemecah ombak.

8. Pemda dan DPRD perlu memikirkan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan penerangan atau listrik desa-desa yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan PLN terutama di daerah kepulauan.

9. Bantuan Pemda dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat terutama bantuan kepada nelayan tangkap dalam bentuk perahu fiber di kepulauan. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa dalam rangka peningkatan ekonomi tidak hanya terfokus pada bantuan nelayan tangkap tetapi perlu adanya upaya lain terutama budidaya perikanan.

10. Mengingat desa-desa di kepulauan berada di daerah pasang surut maka perlu adanya pembangunan tambatan perahu di setiap desa/pulau sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas di laut. Selain itu sudah saatnya Pemda untuk memikirkan ASDP sebagai sarana angkutan umum untuk penyebrangan.

E. Fraksi Partai Golkar
1. Fraksi Partai Golkar sangat mengapresiasi langkah strategis Pemda dalam melakukan perencanaan belanja daerah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sehingga dalam orientasinya berpijak pada tema pembangunan tahun 2022 yaitu "pemantapan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat" dengan menitikberatkan kepada 4 (empat) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 demi tercapainya pemuluhan ekonomi daerah menuju Morowali Sejahtera Bersama, dimana target belanja daerah pada RAPBD tahun 2022 sebesar Rp. 1.024.654.158.816.

Berdasarkan has tersebut, Fraksi Partai Golkar memandang perlu bahwa perencanaan ataupun kebijakan belanja APBD 2022 diarahkan untuk memperkuat ketahanan daerah. Sehingga untuk mencapai pendapatan pada tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp. 1.029.468.136.638 dengan kontribusi PAD sebesar Rp. 320.066.055.827 memberikan potensi peningkatan PAD di atas 31% di tahun 2022 sangat terbuka lebar. Olehnya, Fraksi Partai Golkar menekankan kepada Pemda agar mengambil langkah strategis terkait kebijakan pendapatan dengan kerangka optimisme terukur sehingga meski beragam ketidakpastian namun secara bertahap tanda-tanda pemulihan ekonomi akan terlihat dan berpengaruh terhadap proyeksi kinerja pendapatan daerah. Sehingga dapat menstimulasi struktural guna memulihkan serta meningkatkan daya saing daerah.

2. Fraksi Partai Golkar menilai perlu kepada Pemda agar melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengawasan saksama sektor pendapatan, sehingga tidak terjadi loss potensi karena faktor sistemik dan mentalitas aparatur di lapangan. Kami juga mengusulkan agar Pemda melakukan upaya strategis dalam menarik kepedulian pengusaha khususnya pelaku usaha ekonomi kreatif melalui program CSR dalam meningkatkan kegiatan pembangunan serta pengembangan sumber pendapatan baru agar menjadi ikhtiar utama bagi PAD yang memadai. Kami juga menekankan agar penyusunan rencana kerja oleh dinas terkait dilakukan secara efektif, efisien tidak bersifat rutinitas dan monoton, pemberian kemudahan izin usaha, memperluas akses permodalan bagi UMKM, pendampingan secara profesional, membangun jejaring usaha secara terukur serta merekam atau mencatat kegiatan usaha masyarakat secara berkala.

3. Dalam rangka mendukung target kenaikan PAD, Fraksi Partai Golkar mengusulkan kepada Pemda agar melakukan pendataan objek dan subjek pajak di kecamatan zona industri serta digitalisasi retribusi daerah. Fraksi Partai Golkar juga melihat adanya potensi pada bidang pendapatan yang masih dapat dimaksimalkan di antaranya dari sektor PAD, yaitu penerimaan hasil pendapatan BUMD. Olehnya, Fraksi Partai Golkar mengusulkan kepada Pemda untuk mengambil langkah optimal dalam rangka revitalisasi BUMD yang belum efisien secara menyeluruh.

F. Fraksi Bintang Persatuan
1. Fraksi Bintang Persatuan mengapresiasi Pemda yang telah merencanakan target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.029.468.136.638. Berdasarkan hal itu, Fraksi Bintang Persatuan meminta pendapat saudara Bupati Morowali terkait langkah yang dilakukan dalam memperoleh pendapatan. Dengan terbitnya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja, pasalnya UU tersebut terkait kebijakan perpajakan dan retribusi daerah dapat diintervensi jika tidak sejalan dengan agenda Pemerintah Pusat.

2. Fraksi Bintang Persatuan menyarankan kepada Pemda agar dapat memberi stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, Pemda harus mampu menyesuaikan dengan budaya kerja baru menggunakan teknologi digital dalam pertemuan/rapat, dalam penyusunan program kegiatan, sub kegiatan dan anggaran hendaknya dilakukan efisien.

3. Fraksi Bintang Persatuan berpendapat agar kiranya Pemda dapat meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah. Menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022, dengan menambahkan alokasi belanja tak terduga dalam APBD 2022, sebesar 5 hingga 10%, hal ini untuk mengatasi keadaan darurat bencana dan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi.

4. Fraksi Bintang Persatuan mengingatkan bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, semua stakeholder bertanggungjawab untuk memerangi secara efektif, peluang risiko akibat pandemi belanja operasional, khususnya belanja pegawai, meliputi gaji dan tunjangan kinerja ASN, serta gaji honorer, ASN di lingkup kecamatan dan desa, hendaknya dianggarkan secara penuh di dalam APBD Murni.

5. Dengan adanya dana bagi hasil berkurang, tidak memberikan sebuah alasan konkret Pemerintah Pusat mengurangi dana transfer bagi hasil pada Pemerintah Daerah, Fraksi Bintang Persatuan menyarankan agar berkurangnya daba bagi hasil dapat memberikan sebuah alasan sehingga menjadi bahan evaluasi DPRD dan Pemda untuk mengatasi hal tersebut, sebab berkurangnya transfer dana bagi hasil merupakan kerugian masyarakat Morowali secara konstitusional.

Paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2022 danp enyerahan Pandangan Umum Fraksi serta keputusan Pimpinan DPRD  oleh Pimpinan DPRD kepada Sekretaris Daerah Kab. Morowali tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Morowali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Morowali TA 2021.