Paripurna DPRD, Bupati Morowali Sampaikan Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2020

PPID / morowalikab.go.id / Bungku. (Kamis, 31/10), bertempat di Ruang Sidang Kantor DPRD Kab. Morowali, Bupati Morowali, Taslim sampaikan pidato pengantar nota keuangan dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020. Pidato Bupati Morowali disampaikan pada Sidang Paripurna Ke-7 DPRD, Masa Sidang I Tahun 2019/2020.

Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Kuswandi dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Bupati Morowali, Taslim menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen atau sarana dalam perencanaan dan penganggaran yang merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pemda pada satu tahun berjalan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 309 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam nota keuangan dan pengantar rancangan APBD 2020, Taslim menekankan pada beberapa hal, diantaranya: Pertama, telah terjadi pergeseran model pendekatan dalam penganggaran, dari money follow fungtion ke money follow program. Artinya, sistem penganggaran lebih menekankan pada capaian hasil kinerja dari pengalokasian anggaran, sehingga indikator capaian kinerja menjadi fokus utama dalam distribusi anggaran di setiap OPD.

Kedua, indikator makro yang berhubungan dengan capaian target pembangunan dan kesejahteraan. Hal ini berhubungan dengan aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, gini rasio, dan pengangguran terbuka.

Catatan pentingnya, indikator makro memberikan keyakinan bahwa masih diperlukan kerja keras sebab masih banyak permasalahan, diantaranya: tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (14,34%) dan pengangguran terbuka (2,89%). Olehnya, melalui visi dan misi pemda untuk capaian 5 tahun ke depan, maka seluruh program dan kegiatan harus fokus pada kesejahteraan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, plafon anggaran didasarkan pada hasil kesepakatan antara DPRD dengan Bupati Morowali pada tanggal 17 Juli 2017, untuk pendapatan daerah, sebesar Rp.1.163.631.277.550.,84,- yang terdiri dari: PAD sebesar Rp.224.104.209.183,84; dana perimbangan sebesar Rp.740.998.868.000,00; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.198.528.200.367,00.

Sedangkan untuk anggaran belanja daerah sebesar Rp.1.165.596.864.435,00, yang terdiri dari: Belanja tidak langsung sebesar Rp.555.493.131.650,00; dan Belanja Langsung sebesar Rp.610.103.732.785,00

Untuk rancangan anggaran pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan  pembiayaan daerah sebesar Rp.6.865.586.884,16; dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.4.900.000.000,00.-

Keempat, dengan kondisi keuangan tersebut, maka difokuskan pada penyelesaiaan pada persoalan dasar yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan dan kualitas aparatur, bidang pendidikan dan kesehatan, bidang pertanian, bidang prasarana dasar, dan pembinaan keagamaan.

Selain keempat hal di atas, Bupati Taslim juga menyampaikan beberapa program yang harus segera dituntaskan di TA. 2020, yaitu:

1. Penjadwalan kembali program kegiatan TA. 2018 dan 2019 yang belum tuntas pelaksanaannya disebabkan oleh keterbatasan anggaran sebagai akibat dari tidak tercapainya target pendapatan;
2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehubungan dengan penyediaan obat pada puskemas dan RSUD Kab. Morowali dan RS Pratama Paku; dan
3. Penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Taslim menyampaikan permohonan maaf, jika pada tahun pertama pemerintahannya belum banyak yang diperbuat sesuai dengan visi dan misi. Hal ini disebabkan karena besarnya deviasi penerimaan dan belanja dalam APBD, yang mengakibatkan besarnya pembiayaan daerah, sehingga tidak terdapat ruang yang leluasa dalam mengimplementasikan program dan kegiatan unggulan.

Kominfo/pr47&winda; foto: Ilham