Bupati Morowali Jawab Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan RAPBD TA.2021

Morowalikab.go.id, Bungku, Bupati Morowali, Drs. Taslim yang diwakili oleh Wakil Bupati, Dr. H. Najamudin, S.Ag., S,Pd., M.Pd, menjawab pandangan umum anggota fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Morowali saat pelaksanaan Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan ke1 Tahun 2020 di Ruang sidang DPRD Morowali, Desa Bahoruru Kecamatan Bungku Tengah, Kamis (5/11/20).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Asgar Ali dihadiri, Ketua DPRD, Kuswandi, sejumlah anggota DPRD serta pejabat Eselon II dan III lingkup Pemkab Morowali.

Saat menyampaikan jawaban fraksi, Bupati Morowali yang diwakili Wabup, H. Najamudin menyampaikan ucapan terima kasih  atas persetujuan seluruh fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2021 untuk diteruskan pada pembahasan selanjutnya.

''Selaku Kepala Daerah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Fraksi DPRD Morowali yang telah menyetujui RAPBD TA. 2021 untuk diteruskan pada tingkat selanjutnya. persetujuan ini dapat dimaknai sebagai kesamaan komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik,'' katanya

Lebih lanjut, Najamudin mengatakan, seluruh tanggapan anggota Fraksi akan kami jadikan sebagai bahan masukan untuk membangun Kabupaten Morowali yang lebih baik. ''Pemda Morowali mengakomodir APBD Tahun 2021 dapat menampung aspirasi dan masukan masyarakat yang disampaikan baik melalui musrembang maupun hasil reses, termasuk program yang sesuai kondisi rill masyarakat dengan tetap mengacu pada target sasaran dalam RPJMD. selain itu Pemda juga sepakat dalam pembahasan tingkat selanjutnya, target PAD dari sektor izin mempekerjakan TKA atau retribusi izin tertentu dapat memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, hal tersebut untuk mendorong investasi dilakukan secara maksimal. kemudian Tahun 2021 Pemda telah melakukan langkah-langkah nyata dan terukur, termasuk penyediaan laboratorium dan penanganan Covid-19,'' ujarnya

Terkait penggunaan Dana Desa Mantan Kandepag Kabupaten Poso tersebut mengungkapkan bahwa seluruh desa se-Kabupaten Morowali merealisasikan Dana Desanya dengan baik.

''Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah dilaksanakan oleh seluruh Desa se-Kabupaten Morowali pada masa Pandemi Covid-19 sejak bulan April 2020 dengan jumlah realisasi sampai dengan bulan Oktober sebesar Rp. 17.268.000.000,-. Selain itu ada juga dana Padat Karya Tunai(PKT) yang merupakan salah satu prioritas Dana Desa dan telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun per Bulan Desember Tahun 2020 seluruh Desa se-Kabupaten Morowali telah merealisasikan sebesar Rp. 12.105.140.350,- dan untuk BLT dan PKT yang menggunakan Dana Desa besarannya bervariasi sesuai dengan kondisi desa dan hasil musyawarah desa,'' tutur Najamudin

Tidak hanya itu, orang nomor dua di Kabupaten Morowali ini berujar bahwa seluruh tanggapan fraksi akan diakomodir untuk mewujukan visi dan misi Pemerintah Daerah termasuk pendidikan, kesehatan maupun peningkatan perekonomian.

''Untuk peningkatan kwalitas pendidikan, Pemda akan terus melakukan upaya yang terbaik termasuk pelaksanaan observasi guna memantau fasilitas sekolah yang  telah dilakukan oleh dinas terkait, sehingga harapan sekolah layak dan nyaman serta memenuhi standar pendidikan dapat terpenuhi. Sementara itu, untuk jalan menuju kampus II Untad Pemda telah melakukan penataan dan pengerasan jalan. sementara untuk kesehatan, Pemda telah mengalokasikan anggaran kesehatan melebihi dari syarat ketentuan perundang-undangan yakni 10 persen setelah dikurangi Belanjai  Tidak Langsung. Pada Tahun 2021 Pemda merencanakan alokasi anggaran kesehatan tidak kurang dari 18 persen. Tahun 2020 alokasi anggaran kesehatan mencapai lebih dari 20 persen. Peningkatan tersebut merupakan komitmen pemda terhadap urusan kesehatan. terkait perekonomian masyarakat dimasa pandemi covid-19, Pemda membagi dua sasaran yakni sasaran pertama Pemda sangat sepakat memberikan bantuan pengembangan UMKM melalui anggaran APBD maupun Alokasi APBDes. dan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN yang terdampak Covid-19,'' ujarnya melanjutkan.

Najamudin yang merupakan mantan birokrat tulen di Kementerian Agama juga menjawab tanggapan fraksi yang menyoroti kemiskinan dan Gini rasio, perkebunan, penyediaan air bersih di Kecamatan, penurunan target PAD, Penganggaran, penyebab ketimpangan distribusi pendapatan, dan lain sebagainya yang menjadi target pada tahun 2021.

''Pada bidang perkebunan, Pemda melalui dukungan Pemerintah Pusat, terus melakukan peningkatan sektor perkebunan kususnya bantuan re-planting pada perkebunan rakyat, sementara untuk komoditas perkebunan lainnya, Pemda lebih fokus pada penyediaan akses dan beberapa sarana penunjangnya. Untuk penyediaan air bersih di Kecamatan Bumi Raya telah dilakukan proses dan telah tersedia dokumen perencanaan Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK). Selain SPAM IKK yang sementara proses usulannya, juga ada pengelolaan air masyarakat seperti Pansimas yang dibiayai oleh APBD TA 2020, sementara itu, menurunnya target PAD Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 disebabkan turunnya target pajak mineral bukan logam dan batuan, ini dikarenakan sumber pajak ini pembayarannya hanya dilakukan satu kali oleh wajib pajak. Dan pembayaran sumber pajak ini disesuaikan jumlah produksi yang dihasilkan oleh pemilik IUP,'' jelasnya

''Penganggaran Money Follow Program juga mendukung pendekatan penyusunan RPJMD secara menyeluruh, terfokus, terpadu dan lokasi yang jelas, sehingga program ini tidak hanya berorientasi keluaran tetapi juga hasil. Terkait kurang stabilnya keuangan daerah, pemda telah memangkas atau mengurangi anggaran alokasi dana transfer pusat baik DAU, DAK, DBH Pajak, DID dan juga DD dengan baik dan terkendali. jika tidak maka akan berdampak terjadinya devisit. Kemudian penyediaan bahan pembangunan rumah layak huni untuk disewakelolakan pada masyarakat, sesuai juknis pelaksanaan telah ditunjuk Toko Bangunan yang mampu mensuplay kebutuhan bahan yang diperlukan masyarakat,'' imbuh Sau Halo sapaan akrab Najamudin.

''Pandangan Fraksi Hanura, dalam RAPBD Tahun 2021, lokasi anggaran penanganan covid-19 dan dampak sosial ekonominya dilakukan dengan mendorong masing-masing OPD untuk memprioritaskan program kegiatannya. Mendorong program recovery akibat pandemi covid-19, Pemda telah melakukan pemulihan ekonomi dan dukungan bantuan sosial khususnya UMKM. Kerjasama Pemda dengan beberapa Universitas dan Perguruan Tinggi terkait kajian dan studi tentang, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan. Pemda mengapresiasi catatan Fraksi Hanura, agar dalam pembahasan RAPBD TA.2021 pada tingkat selanjutnya, dapat memperhatikan asumsi-asumsi pada KUA PPA serta Prioritas pembangunan,'' ungkap Najamudin melanjutkan

Najamudin juga menjawab pandangan anggota Fraksi penyebab terjadinya PAD, SILPA, dan prioritas belanja bantuan pembangunan rumah baru.

''Penurunan PAD dikarenakan sumber pajak mineral bukan logam dan batuan pembayarannya hanya dilakukan sekali dalam setahun oleh wajib pajak. Selain itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dimasukan dalam APBD, seharusnya mengacu pada angka hasil perhitungan pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya, namun saat ini pelaksanaan anggaran Tahun 2021 sedang berjalan, sehingg penetapan SILPA Tahun 2021 didasarkan pada KUA PPA Tahun 2021 yang telah disepakati antara Pemda dan DPRD. Semntara untuk belanja bantuan pembangunan rumah baru yang didanai APBD diprioritaskan pada daerah kepulauan yakni Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan serta pada kecamatan lainnya dengan jumlah terbatas,'' pungkasnya.