Wednesday 09 June 2021
Winda Bestari
1958
morowalikab.go.id - Bungku - Pejabat Eselon II atau JPT Pratama Kab. Morowali telah mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII yang digelar oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar (Sulsel). Selanjutnya, sebagai implementasi rancangan proyek perubahan, peserta diharapkan mampu melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan progresifitas kinerja birokrasi. Proyek perubahan merupakan produk individual peserta PKN Tk. II, sesuai dengan tugas dan fungsi peserta yang dimana ia fokus pada inovasiatau pemecahan masalah.
Memperoleh angka valid dalam penyusunan penganggaran APBD kadang sulit untuk menyentuh angka riil. Hal ini disebabkan oleh harga material/bahan bangunan, kebutuhan pokok maupun harga lain-lain di masing-masing wilayah Kab. Morowali terdapat perbedaan tambah kurang harga yang cukup jauh. Misalnya harga semen di kota Bungku, akan berbeda dengan harga semen di wilayah kepulauan karena ada tambahan biaya upah angkut yang disebabkan oleh akses yang cukup sulit. Sementara, dalam standar harga satuan daerah yang selama ini digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD, nilainya diseragamkan. Penyeragaman ini seringkali menjadi hambatan apabila dilakukan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang jangkauannya sulit diakses.
Hal inilah yang mengilhami Asisten III Bidang Administrasi Umum, Husban Laonu, S.P., M.Si., sebagai peserta Diklat PKN Tk. II Angkatan VII menggagas aplikasi AKSI SIGAP atau Akurasi Zonasi Harga Satuan APBD dengan sistem informasi standar harga (SSH, SBU, HSPK, ASB). Aplikasi ini rencananya akan launching pada tanggal 7 Juli mendatang. Selaku reformer proyek perubahan, Husban menyebut bahwa aplikasi AKSI SIGAP akan terintegrasi dengan SIPD.
"Hasil akhir proyek perubahan ini adalah tersedianya standar harga satuan (ASB dan HSPK) berbasis zonasi yang digunakan dalam penyusunan APBD pada aplikasi SIPD", pungkas Husban di Ruang Kerjanya, Selasa (08/06).
Lebih jauh, ia kemudian menguraikan tujuan dibentuknya AKSI SIGAP adalah agar melalui sistem zonasi, dapat mewujudkan akurasi pada harga satuan APBD. Menurut Husban, hal ini akan menciptakan efisiensi dalam penganggaran Pemerintah Daerah Kab. Morowali. Olehnya, ia berharap agar ide dan inovasi yang ia gagas mendapatkan dukungan dari semua pihak khususnya lingkup Pemkab Morowali.
"Dengan adanya aplikasi ini, saya berharap agar dapat memudahkan Pemerintah dalam proses penyusunan anggaran. Inovasi dari proyek perubahan ini tentunya tidak cukup hanya menjadi ide belaka. Dibutuhkan dukungan kita semua agar apa yang kita harapkan bersama utamanya pelayanan yang efektif dan efisien di Kab. Morowali dapat terwujud", tandasnya.