Resmikan Mapolres Morowali, Kapolda Sulteng Harap Jajaran Polres Morowali Tingkatkan Kamtibmas

  Thursday 16 January 2020   helman kaimu     5180

morowalikab.go.id - Bungku - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Sulawesi Tengah, Irjen Pol, Drs. H. Syafril Nursal, SH., MH, resmikan pengoperasian Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Morowali, di Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kamis (16/1/20).

Dalam laporannya, Kapolres Morowali, AKBP. Bayu Indra Wiguno, S.I.K., M.I.K, mengatakan bahwa ini merupakan suatu kehormatan bagi dirinya untuk bisa berdiri ditempat ini sebagai pejabat pertama Kapolres Morowali yang akan menjadi landasan bagi perkembangan Polres Morowali dimasa yang akan datang. ‘’Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin sebuah organisasi baru dimana wilayahnya memiliki kedudukan yang strategis. Saya akan berusaha maksimal untuk mengarahkan segala sumber daya Polres Morowali yang masih sangat terbatas ini dan memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Kabupaten Morowali sebagaimana prinsip ‘’Tepe Asa Moroso’’ bersama kita bisa. Melalui prinsip tersebut saya berharap kita semua dapat bersama-sama membangun Kabupaten Morowali yang maju, damai dan sejahtera,’’ ujarnya.

Ditempat yang sama, Bupati Morowali, Taslim, dalam sambutannya menyatakan, kehadiran Kepolisian Resort Morowali yang berkedudukan di Fonuasingko tentu sangat disambut dengan rasa gembira bagi Pemda dan masyarakat Morowali sehingga mendekatkan pelayanan kepolisian untuk masyarakat di daerah ini

‘’Kondisi pelayanan kepolisian yang baik, selain memberikan dampak pada kemajuan perekonomian masyarakat di daerah ini, tentu juga mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga kedepan Kepolisian Resort Morowali dapat bersinargi dengan Pemkab Morowali dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran Polres Morowali diharapkan dapat melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap permasalahan-permasalahan kriminalitas yang masih terjadi diwilayah Kabupaten Morowali,’’ tutur Taslim.

Sementara itu, Kapolda Sulteng, H. Syafril Nursal, mengungkapkan pembentukan Polres Morowali melalui perjalanan yang cukup panjang dan akhirnya terwujud dengan terbitnya keputusan yang dikeluarkan oleh Menpan dan RB No B849/M.KT.01/2019, Tanggal 18 September 2019, tentang peningkatan tipe Polres dan pembentukan Polres baru diseluruh Indonesia. Peresmian Polres Morowali ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kapolri No. Kep 1870/10/2019, Tanggal 20 Oktober 2019, tentang pembentukan Kepolisian Resort Morowali pada Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

‘’Pembentukan Kesatuan Polres Morowali merupakan upaya Polri khususnya Polda Sulawesi Tengah untuk menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks dan sekaligus upaya peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat di Kabupaten Morowali dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulteng guna terselenggaranya pembangunan nasional dan daerah. Dengan diresmikannya Polres Morowali, saya berharap kepada seluruh personil Polres Morowali agar  bisa lebih meningkatkan peran dan fungsinya dimasyarakat sebagai pemelihara Kamtibmas,’’ pungkas Syafril Nursal

Seusai memberikan sambutan, Kapolda Sulteng bersama Bupati dan Wabup Morowali serta unsur Forkopimda Morowali menekan Tombol sirene, pertanda diresmikannya Mapolres Morowali.

Kegiatan yang berlangsung khidmat, turut pula dihadiri, Wakil Bupati Morowali, Dr. H. Najamudin, S.Ag.,S.Pd.,M.Pd, Anggota DPR-RI, Drs. H. Anwar Hafid, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kuswandi, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Morowali, H. Syarifudin Hafid, SH, Kapolres Donggala, AKBP. Dadan ahyudi, S.I.K.,  Kapolres Morowali Utara, AKBP. Bagus Setyawan, S.I.K, Dandim 1311/Morowali, Letkol. Inf. Raden Yoga Raharja, S.E., M.M, Ketua TP-PKK Kabupaten Morowali, Ny. Asnoni Taslim, Kepala OPD dan ASN lingkup Pemkab Morowali, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Morowali.(Foto/Responden IKP Kominfo: HK)

Berita Terkait

bupati-bupati-taslim-kritis-konstruktif-karakteristik-dprd-kab-morowali-periode-2014-2019

Bupati Taslim, Kritis Konstruktif Karakteristik DPRD Kab. Morowali Periode 2014-2019

PPID / morowalikab.go.id / Bungku. Selasa, (27/08), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Morowali gelar Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II, dengan agenda Penutupan Masa Persidangan II Tahun 2019. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ke

bupati-morowali-lantik-9-pejabat-pimpinan-tinggi-pratama-kabupaten-morowali

Bupati Morowali Lantik 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Morowali

Morowalikab.go.id-Bungku- Bupati Morowali Drs. Taslim Melantik dan Mengambil Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, Acara berlangsung di Ruang Aula Kantor Bupati, Rabu (7/4). Pelantikan dan pengambila

bupati-lantik-57-kepala-sekolah-sd-smp-se-kabupaten-morowali-berikut-daftarnya

Bupati Lantik 57 Kepala Sekolah SD-SMP se Kabupaten Morowali, Berikut Daftarnya

Morowalikab.go.id, Bungku, Bupati Morowali, Drs. Taslim melantik 57 orang Kepala Sekolah SD dan SMP se Kabupaten Morowali Tahun 2022. Pelantikan yang berlangsung di Aula SMPN 1 Bungku Tengah juga dirangkaikan dengan pembukaan Rembuk dan Sinkronis

pemkab-morowali-gelar-kegiatan-pemuda-perintis-paskibraka-2024-sekaligus-sosialisasi-narkoba

Pemkab Morowali Gelar Kegiatan Pemuda Perintis Paskibraka 2024 Sekaligus Sosialisasi Narkoba

  Morowalikab.go.id-Bungku– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Daerah, menyelenggarakan kegiatan Pemuda Perintis Paskibraka Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang juga mencakup s

safari-ramadhan-di-bungku-selatan-bupati-morowali-iksan-baharudin-abdul-rauf-ingatkan-program-pemerintah-harus-pro-rakyat-dan-tepat-sasaran

Safari Ramadhan di Bungku Selatan, Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf Ingatkan, Program Pemerintah Harus Pro Rakyat dan Tepat Sasaran

Morowalikab.go.id – Bungku - Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, menegaskan bahwa seluruh program yang dicanangkan oleh pemerintah, baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga desa, harus benar-benar berpihak kepa