Tuesday 24 September 2019
kary kabidikp
1138
PPID / morowalikab.go.id / Bungku. Melalui Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini (FKD) Kab. Morowali, H. Abd. Wahid Hasan, yang juga sebagai Kaban Kesbangpol menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) guna pendeteksian dini segala persoalan yang dapat timbul dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan serentak (Sabtu, 28/09). Pendeteksian dini lebih diarahkan pada potensi distribusi logistik dan potensi konflik yang dapat terjadi pra dan pasca Pilkades.
Rakor dilaksanakan (Selasa, 24/09), bertempat di Ruang Rapat Kantor Kesbangpol, yang dihadiri oleh Kadis Sat. Pol.PP, masing-masing perwakilan Dinsos, Diskominfo, Dispemdes, Kapolsek Bungku Tengah, Kasi Intel Kodim 1311/Morowali dan anggota FKD lainnya. Sebagai bagian dari FKD, maka rakor yang melibatkan seluruh elemen dilakukan secara rutin selama 3 bulan sekali, dan bisa lebih sesuai dengan situasi dan kondisi. Rakor dapat dilaksanakan jika berhubungan dengan agenda nasional maupun daerah yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial.
Menurut H. Abd. Wahid Hasan, rakor kali ini dilakukan untuk melaksanakan evaluasi terhadap kesiapan logistik dan distribusi logistik berhubungan dengan pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk memastikan logistik Pilkades tercetak dan terdistribusi sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan potensi konflik dalam masyarakat.
"Rakor saat ini bertujuan untuk mengadakan evaluasi terhadap logistik dan distribusinya, apakah sudah tercetak sesuai dengan daftar pemilih, dan jika sudah tercetak, bagaimana dengan distribusinya apakah sudah dilaksanakan", jelasnya.
"Sebab, logistik pilkades ini merupakan bagian yang sangat penting, ini harus menjadi perhatian kita bersama seluruh anggota FKD, agar tidak menjadi sumber masalah nantinya", lanjutnya.
Berdasarkan penjelasan dari Dinpemdes, bahwa penyortiran akhir surat suara telah dilakukan, dan akan didistribusikan mulai malam ini, khususnya untuk Kec. Menui Kepulauan. Kemudian surat suara akan distribusikan berturut-turut Kec. Bungku Selatan, Bungku Pesisir, Bungku Barat dan Wita Ponda pada (Rabu, 25/09), dan terakhir untuk Kec. Bungku Tengah dan Bungku Timur, (Kamis, 26/09).
Selain persoalan logistik surat suara, Rakor juga membahas potensi konflik yang dapat saja terjadi pra dan pasca Pilkades dilaksanakan. Potensi konflik ini dapat terjadi dalam 2 (dua) hal, yaitu: pertama, berhubungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar dalam data base desa; dan kedua, berhubungan dengan adanya balon kades yang gugur tahap penjaringan bakal calon.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Morowali Utara telah menyiapkan personil pengamanan sejumlah 250 personil, dan jika terdapat situasi dan kondisi yang memerlukan penambahan personil dapat dilakukan secepat mungkin. Selain dari Polri, dukungan personil pengamanan juga dilakukan oleh TNI dalam hal ini Kodim 1311/Morowali dan dari Sat. Pol.PP. (Kominfo/k4r7&Tiya).