Diskominfo–SP Morowali dan BPS Gelar Zoom Meeting Interview Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS) Tahun 2026

Morowalikab.go.id -Bungku- Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Bidang Statistik menggelar rapat Rapat Interview Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2026, Rabu (15/07).

Interview EPPS dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting yang berlangsung di ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali bersama tim penilai dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toli-Toli.

Mengawali kegiatan Kepala BPS Morowali Gladius Alfonsus menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk perwujudan kepedulian untuk menghadirkan penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Morowali.

Lebih lanjut, ia berterima kasih kepada tim penilai internal yang telah bekerja keras untuk menghadirkan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Morowali.

Di Kesempatan yang sama, Asisten III Afridin menuturkan Atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penilai yang telah melaksanakan proses penilaian ini, kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola data statistik sektoral sehingga data yang dihasilkan semakin akurat berkualitas terpadu dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan daerah.

“kami berharap seluruh perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian khususnya bappelitbangda, dinas pendidikan dan disnakertrans dapat memberikan informasi dan data yang objektif lengkap dan sesuai kondisi riil di lapangan. Jadikan Proses penilaian ini menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran untuk terus meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Morowali.” Ujarnya.

Pelaksanaan penilaian diikuti Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali selaku Tim Penilai Internal (TPI) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai perangkat daerah lokus penilaian, serta didampingi Tim Penilai dari BPS.