Diskominfo Morowali Fasilitasi Ranperbup Masterplan Smart City

  Rabu 18 September 2019   kary kabidikp     348

PPID / morowalikab.go.id / Palu. (Kamis, 12/09), berdasarkan Surat Bupati Morowali Nomor: 180/130/Hkm/IX/2019 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, tanggal 4 September 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kab. Morowali melaksanakan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Masterplan Smart City Pemerintah Kab. Morowali. Fasilitasi tersebut dilaksanakan di Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan penetapan Kab. Morowali sebagai Kabupaten Pintar sesuai dengan Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Nomor: B-217/Kominfo/DJAI/AI.01.05/04/2018 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Assessment Gerakan Menuju 100 Smart City, tanggal 9 April 2018, maka Diskominfo Kab. Morowali menyampaikan draf Ranperbup Masterplan Smart City.

Bertindak selaku fasilitator Kasubag Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I, Esti Nuriani, SH, Perwakilan Kemenkumham, dan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun dari Pemda Morowali dihadiri oleh Kabag Hukum, Bahdin Baid, SH, MH, Kabid Penyelenggaraan E-Government, Husni Rais, SH, M.Si, Kabid IKP, Kary Marunduh.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka masterplan smart city haruslah memiliki pijakan yuridis dalam pelaksanaan, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas pembangunan akan memiliki kekuatan hukum. Terlebih lagi, masterplan smart city telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah / Panjang (RPJM/RPJP). Sebagai program yang menyeluruh dan komperhensif, maka masterplan smart city dilaksanakan oleh seluruh OPD secara kolektif, sehingga payung hukum menjadi hal yang penting.

Berdasarkan penjelasan dari dinas teknis, Diskominfo Morowali, bahwa masterplan smart city sangat dibutuhkan agar singkronisasi terhadap program dan kegiatan disetiap OPD dapat dilaksanakan untuk menciptakan Kab. Morowali sebagai Kabupaten Pintar.

"Dengan ditetapkannya Kab. Morowali sebagai salah satu Kabupaten Pintar sejak tahun 2018, maka payung hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan sangat dibutuhkan agar dapat dijadikan panduan dari seluruh OPD dalam menetapkan DPA masing-masing OPD", jelas Kary Marunduh.

Fasilitasi Ranperbup ini dilaksanakan untuk menciptakan sinkronisasi produk hukum daerah agar dapat selaras dengan peraturan lainnya. Olehnya, menurut Esti Nuriani, bahwa Ranperbup yang diajukan oleh Diskominfo telah memenuhi syarat, akan tetapi perlu perbaikan utamanya pasal yang berhubungan dengan pembiayaan.

"Mencermati Ranperbup yang diajukan ini, pada dasarnya telah memenuhi kaidah produk hukum daerah, hanya saja perlu perbaikan yang berhubungan dengan bagian pembiayaan, sebab jika dibiayai oleh APBD, maka sifatnya harus perda", jelas Esti Nuriaini.

Selain fasilitasi ranperbup dari Diskominfo, pada saat yang sama juga diajukan untuk fasilitasi terhadap Ranperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Morowali T.A. 2019 dan Ranperbup tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (IKP/k4r7).

  •    Dibuat oleh kary kabidikp
  •   Dipublish oleh kary kabidikp

Berita Terkait

dprd-morowali-gelar-rapat-paripurna-penutupan-masa-sidang-i-tahun-2019

DPRD Morowali Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun 2019

Morowalikab.go.id-Bungku- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun 2019, Jumat, 20 Desember 2019. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh ketua DPRD, Kuswandi dan diikuti s

bupati-taslim-sampaikan-nota-keuangan-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2018

Bupati Taslim Sampaikan Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

PPID - morowalikab.go.id - Bungku - DPRD Kab. Morowali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Laporan Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim di Ruang Sida

cegah-penyebaran-covid-19-anggota-dprd-morowali-jalani-rapid-test

Cegah Penyebaran Covid-19, Anggota DPRD Morowali Jalani Rapid Test

Bungku - morowalikab.go.id - Maraknya penyebaran Coronavirus Disease atau yang dikenal Covid-19 membuat semua pihak  turut serta memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Begitupun halnya yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

hut-morowali-ke-19-momentum-refleksi-dan-kontemplasi

HUT MOROWALI KE-19, MOMENTUM REFLEKSI DAN KONTEMPLASI

BUNGKU: - morowalikab.go.id - Seiring dengan bergantinya waktu, hari, bulan dan tahun, Kabupaten Morowali telah berusia 19 tahun menjadi sebuah daerah otonomi tersendiri, dan dengan rentang waktu yang masih relatif muda dalam perjalanan membangun dae

paripurna-ke-12-pemandangan-umum-fraksi-terhadap-pengantar-nota-keuangan-apbd-t-a-2019

Paripurna Ke-12, Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pengantar Nota Keuangan APBD T.A 2019

PPID - morowalikab.go.id - BUNGKU. DPRD gelar Rapat Paripurna ke-12 masa sidang ke-2 dengan agenda  pemandangan umum fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 di ruang sidang DPRD, Senin (19/08). Rapat paripurna dibu