BUPATI MOROWALI: "UTANG 162 M BEBAN BAGI APBD 2019"

morowalikab.go.id - BUNGKU. Bertempat di Aula Serba Guna Ahmad Hadi, Bungku Tengah, diadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kabupaten Morowali Tahun 2019, (Kamis, 3 Januari 2019). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di buka langsung oleh Bupati Morowali, Drs. Taslim. Turut hadir dalam Rakerda, Wakil Bupati, DR. Najamudin, S.Ag, S.Pd, M.Pd, Sekretaris Daerah, Jafar Hamid, SH, MM, para asisten, para Staf Ahli, seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan seluruh pejabat eselon III dan IV. Turut hadir pula PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, dan Bendahara Pembantu.

Rakerda 2019 dilandaskan pada tema utama "Melalui Rapat Kerja Daerah Kita Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Morowali Sejahtera Bersama Berlandaskan Iman Dan Taqwa". Rakerda 2019 menjadi sangat berbeda dengan Rakerda-Rakerda sebelumnya. Perbedaan ini terjadi dikarenakan Rakerda 2019 menjadi tahun pertama bagi TAHAJUD (Taslim - Najamudin) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2018-2023. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada metode pelaksanaan Rakerda, dimana Rakerda 2019 hanya diisi oleh penyampaian pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh bupati dan wakil bupati untuk dijadikan pedoman bagi OPD dalam menetapkan program kerja strategis Tahun 2019.

Pada Rakerda tersebut, baik bupati maupun wakil bupati menekankan pada kompleksitas persoalan yang berhubungan dengan APBD 2019. Pemerintah daerah harus fokus pada pentingnya penyehatan APDB 2019, hal ini dikarenakan APBD 2019 menanggung utang belanja tahun 2018 sebesar 162 M. Besarnya utang belanja tahun 2018, salah satunya dikarenakan rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 yang hanya sebesar kurang lebih 152 M.

"Saya tegaskan bahwa APBD 2019 dalam keadaan sakit. Oleh karena itu, kepada seluruh pimpinan OPD agar benar-benar berhati-hati dalam melakukan manejemen belanja karena APBD 2019 sangat dibebani dengan utang belanja tahun 2018, sebesar kurang lebih 162 M", ujar Bupati Taslim. "Tidak perlu saling menyalahkan, tetapi yang terpenting adalah langkah cepat dan tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu langkah kongkrit yang dapat dilakukan dalam mensiasati beban utang tersebut adalah melalui penghematan dan efisiensi belanja", lanjut Bupati Taslim. Beliau berharap di perubahan anggaran - sekitar Juli 2019, permasalahan ini sudah dapat teratasi, sehingga APBD selanjutnya akan sehat.

Selanjutnya, Bupati Taslim menegaskan bahwa upaya mewujudkan "Sejahtera Bersama" harus benar-benar terlihat dalam APBD 2019. Salah satu caranya adalah melalui pengembangan sektor pariwisata. Melalui pengembangan sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi multiplayer effect bagi sektor-sektor lainnya, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat morowali secara keseluruhan. Akan tetapi, langkah ini diprediksi akan mengalami kendala dikarenakan hingga saat ini secara struktural urusan pariwisata masih setingkat bidang yang masih melekat pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata (Disporapar).

Diakhir arahannya, Bupati Taslim menunjukkan keprihatinannya terhadap tidak dapat terealisasikannya secara penuh pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Tahun 2018. Dimana TPP Tahun 2018 hanya mampu dibayarkan 3 (tiga) bulan, yaitu: bulan Oktober, November, dan Desember. Oleh karena itu, beliau menegaskan di Tahun 2019 pentingnya memprioritaskan peningkatan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Kab. Morowali serta memberikan jaminan bagi kesejahteraan. Peningkatan sumber daya dan kesejahteraan ASN akan dilakukan dengan meningkatkan disiplin bagi seluruh jajaran ASN.

(Kominfo - IKP, k4r7)