Breaking News
Kominfo 23/11/17, Kegiatan Rapat Kerjasama Operasional BPJS dengan Pemda dihadiri langsung Asisten III ibu Hj. Siti Samria, Kadis Nakertrans Bapak Ir. Umar Rasyid dan peserta kegiatan dari semua pimpinan OPD dilingkup kab. Morowali. Asisten III dalam sambutannya mengatakan bahwa begitu besar manfaat untuk semua staf non ASN untuk bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar dalam melaksanakan tugas mereka terjamin hidupnya.
Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melaksanakan amanat UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab langsung ke presiden berdasarkan mandat dari UU 24 Tahun 2011 ucap Bapak Salengke Ka. BPJS Ketenagakerjaan morowali.
Beliau mengatakan bahwa fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah memfasilitasi penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), Program jaminan kematian (JKM), Program jaminan hari tua (JHT), Jaminan pensiun (JP).
.jpg)
Morowalikab.go.id-Bungku- Peran dinas Kominfo sebagai penunjang penting penerapan open e-government Pemkab Morowali berbasis IT ini menjadikannya referensi studi tiru dan studi banding oleh Kominfo Parigi Moutong, Rabu (10/08/22). Kepala Dinas Ko
Morowalikab.go.id – Bungku – Pemerintah Kabupaten Morowali kembali melaksanakan apel pagi yang merupakan rutinitas setiap hari Senin, bertempat di halaman Kantor Bupati Morowali, Senin (30/6/25). Apel yang diikuti oleh seluruh jajaran
Morowalikab.go.id, Bungku, Untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dimasa Pandemi Covid-19, Tim Kewaspadaan Dini dan pemantauan orang asing serta organisasi asing Kabupaten Mor
Morowalikab.go.id, Bungku, Bupati Morowali, Drs.Taslim menghadiri Hari ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ke-22 Tahun 2021, Senin (20/12/21). Berlangsung di Gedung Serba Guna Achmad Hadie, Kelurahan Matanao, Kecamatan Bungku Tengah, k
Morowalikab.go.id-Bungku- Berlangsung di Pelataran Kantor Bupati, Kamis (12/05/22) Bupati Morowali Drs. Taslim menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
