Bahas UMSK 2019, Bupati Morowali Siap Mediasi Buruh dan Perusahaan ke Pemprov Sulteng

morowalikab.go.id - BUNGKU - Bertempat di Ruang Kerja Bupati Morowali, Kamis (24/01/19) Serikat Pekerja dengan Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar pertemuan membahas kepastian penetapan UMSK Kabupaten Morowali tahun 2019. Hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Bupati Morowali Drs. Taslim, Kadis Nakertrans Morowali Ir. H. Umar Rasyid, M.Si, Kaban Kesbangpol Morowali Drs. Abdul Wahid Hasan, M.Pd, Kapolsek Bungku Tengah AKP.Rapar, Danramil Bungku Tengah Kapten Arh. Faturahman, Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Morowali Ichsan Lamidu, Ketua Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Morowali Katsaing dan Ketua Serikat Pekerja SMI Masri.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Umar Rasyid mengatakan bahwa, UMSK merupakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten yang telah disepakati bersama antara serikat pekerja dengan pihak perusahaan, dimana pada tanggal 23 Januari 2019, telah dilaksanakan rapat pembahasan UMSK, namun banyak serikat yang tidak hadir sehingga terjadi dualisme kesepakatan antara serikat pekerja. Selain itu Pemerintah Daerah juga diminta untuk melakukan operasi pasar dikecamatan bahodopi.

Ada beberapa perusahaan yang tidak mampu dengan kenaikan UMSK sebesar 20% karena belum melakukan produksi, seperti PT. Wangxiang dan PT. Transon yang masih dalam proses pembangunan. Nantinya selama tidak ada kesepakatan, maka untuk sektor industri pertambangan dikembalikan dengan UMSK tahun 2018. Perlu kita ketahui Morowali saat ini kebanjiran pendatang hal ini dikarenakan adanya investasi dengan upah yang tertinggi di Sulawesi Tengah. Ujar Umar Rasyid menambahkan

Bupati Morowali Drs. Taslim mengatakan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai acuan dalam penetapan UMSK. Rata-rata KHL di Kabupaten Morowali sebesar Rp. 3.800.000,-. Untuk itu diharapakan serikat pekerja didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja Morowali  untuk langsung mempertanyakan kepada pihak terkait di Provinsi Sulteng terkait tindak lanjut kesepakatan rekomendasi UMSK Kabupaten Morowali tahun 2019.

''Selama proses mencari solusi, diharapkan serikat pekerja dapat berpikir bijak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga upaya mogok kerja hendaknya tidak dilaksanakan sampai masalah penetapan UMSK di tetapkan,'' Harap Taslim.

Sementara itu Ketua Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Morowali, Katsaing mengatakan, munculnya persoalan kenaikan UMSK 20% dikarenakan adanya surat keberatan PT.IMIP, yang ditujukan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perihal keberatan atas kenaikan UMSK 20%, dimana kita ketahui bahwa pada pertemuan tanggal 24 Desember 2018 PT. IMIP termasuk salah satu pihak yang hadir dan ikut menyepakati kenaikan UMSK 20%. Lanjutnya,

Dalam proses pertemuan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali akan memfasilitasi perwakilan serikat pekerja untuk mempertanyakan alasan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah yang menolak usulan rekomendasi tentang UMSK Morowali hasil rapat pembahasan pada tanggal 24 Desember 2018. Kominfo/HK